Setiyono, Budi -
Unknown Affiliation

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLANGGERAN: ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI DESA WISATA Maulia, Erica Indah; Setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collaborative governance menjadi salah satu strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan multi aktor yang saling berkontribusi sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing membuat pengembangan pariwisata menjadi lebih efektif. Strategi kolaborasi ini terlihat cukup menjanjikan dengan implementasinya yang cukup menantang terutama dalam hal keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran melalui analisis model collaborative governance Ansell dan Gash dengan indikator yang digunakan yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen pada Proses, Berbagi Pemahaman, dan Hasil Sementara. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak digitalisasi desa wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan kelima proses kolaborasi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga proses kolaborasi yang terjalin memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui kontribusi dan peran baik dari pihak pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga lainnya dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Namun kerberjalanan kolaborasi masih mendapatkan tantangan dan hambatan yaitu sulitnya menyelaraskan visi dari stakeholder yang kadang tidak mendukung konservasi lingkungan di Nglanggeran, belum meratanya distribusi manfaat, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan adanya regenerasi kepengurusan. Analisis kedua terkait digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran, digitalisasi menjadi faktor penunjang keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran dalam hal promosi dan pelayanan kepada wisatawan. Digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran telah dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial (Facebook, Twitter/X, Instagram, Tiktok), website, dan blog. hasil penelitian menunjukan digitalisasi memiliki dampak positif terutama dalam empat (4) aspek yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, perkembangan ekonomi masyarakat dari adanya kunjungan wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisata, dan peningkatan pemasaran destinasi wisata di Nglanggeran
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG MELALUI PENGGUNAAN WEBSITE saputra, Darmawan Indra; Setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi merupakan proses pembaharuan yang menggunakan pemanfaatan teknologi berbasis digital. Secara garis besar hadirnya sebuah digitalisasi adalah untuk memangkas serangkaian proses birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik. Selama ini proses pelayanan sebelum adanya digitalisasi ini, memiliki citra yang kurang baik di masyarakat karena lambat prosesnya. Pelayanan Digitalisasi ini turut di implementasikan oleh Desa Kalibuaya. Yang mana desa membuat Digitalisasi berupa website untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi serta dampak yang diberikan oleh website terhadap pelayanan di Desa Kalibuaya. penelitian ini berlokasi di Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Jawa Barat. Kajian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Jenis data yang diambil adalah primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kalibuaya telah menggunakan sistem pelayanan secara digitalisasi yaitu berupa pelayanan melalui website. Dalam keberjalananya, pelayanan secara digital terkendala karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan website dan cenderung menggunakan metode lama untuk memperoleh pelayanan. Kajian ini juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan website berdasarkan hasil temuan peneliti. Realisasi inovasi berupa website, peralihan pelayanan, serta kompetensi perangkat Desa yang memadai. Selain faktor keberhasilan terdapat juga faktor kegagalan yaitu etnografi masyarakat, mobilisasi masyarakat, serta kurangnya intensitas sosialisasi. Dalam studi ini peneliti menemukan bahwasanya keberjalanan serta pemanfaatan website terkendala karena kurangnya intensitas sosialisasi serta pemahaman masyarakat minim kurang terhadap digitalisasi. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan menjadi stagnan dan tidak berkembang
PENGELOLAAN PRAKTIK PARKIR ILEGAL DI KECAMATAN TEMBALANG (STUDI KASUS KAWASAN UNIVERSITAS DIPONEGORO) Mahardita, Panglima Ababil; -, Fitriyah -; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Praktik parkir ilegal di Kecamatan Tembalang yang dalam kasus ini berada di Kawasan Universitas Diponegoro. Parkir liar menjadi masalah serius yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan Masyarakat, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan (E-Parking) dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 untuk menaggulangi praktik parkir liar, Tindakan premanisme dari para juru parkir masih saja menyebar di kawasan Kecamatan Tembalang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan serta peran dari pemerintah dan para Stakeholder terkait praktik parkir liar. Penelitian ini menggunakan teori kebijakkan publik dan pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Carl Friedrich, Alttya Kawengian, Budimanta, et al. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekataan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya kebijakan (E-Parking) menimbulkan perilaku baru dalam bentuk tindak premanisme parkir liar, di mana pelaku premanisme parkir liar kini sering kali mengatasnamakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pungutan liar, pelaku premanisme memanfaatkan celah yang ada untuk mengeksploitasi situasi tersebut, sehingga tantangan baru muncul bagi pemerintah dalam menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan parkir yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang, Semarang
ANALISIS KESIAPAN DIGITAL MASYARAKAT DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG TERHADAP DIGITALISASI PERDESAAN Fauzan, Bobby Hasan; Setiyono, budi -; Marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi di Desa Banyubiru Kabupaten Semarang. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat desa siap untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan masyarakat Desa Banyubiru terhadap pemahaman dan penerapan teknologi digital Penelitian ini menggunakan teori kesiapan komunitas yang dikembangkan oleh Ruth W. Edwards, Pamela Jumper-Thurman, Barbara A. Plested, E.R Oetting, dan Louis Swanson (2000). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banyubiru terdapat hambatan dalam kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman aplikasi SuPORT, kurangnya dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk program pelatihan maupun penyediaan infrastruktur dan rendahnya sumber daya manusia yang memahami teknologi membuat warga merasa kesulitan untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru
KAPABILITAS DIGITAL DALAM UPAYA TRANSFORMASI MENUJU SMART VILLAGE PADA PELAKSANAAN DIGITALISASI PELAYANAN DESA SEPAKUNG Siregar, Jonase Emmanuele; Setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan digitalisasi Desa Sepakung memerlukan kapabilitas dari aparatur birokrasi guna mengintegrasikan keterdukungan teknologi digital secara efektif. Dengan menggabungkan dua teori yakni teori Digital Capability Framework dari Warner dan Wäger serta konsep Smart Village dari Dian Herdiana, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kapabilitas digital yang diterapkan serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian yang meliputi Pemerintah Desa, masyarakat, dan stakeholder terkait. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Desa Sepakung masih menghadapi berbagai tantangan, transformasi menuju smart village telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah desa telah memperlihatkan kemajuan dalam kepemimpinan digital, strategi digital, arsitektur digital, kapabilitas karyawan, dan manajemen data. Namun, kendala infrastruktur dan kualitas data masih menjadi tantangan utama. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Desa Sepakung telah mencapai kemajuan pada aspek smart government, smart community, dan smart environment. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kapabilitas digital dengan konsep smart village sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan kemajuan di Desa Sepakung. Meskipun tantangan masih ada, kapabilitas digital yang telah dibangun memberikan dasar yang kuat untuk transformasi yang berkelanjutan, yang akan membawa manfaat signifikan bagi masyarakat desa
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SMART VILLAGE (DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG) Rahman, Nafil Fadlul; Manar, Dzunuwanus Ghulam; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, semakin berkembangnya zaman mendorong terjadinya berbagai kemajuan didalam kehidupan, salah satunya pada sektor digitalisasi. Peningkatan sektor digitalisasi tersebut menyebabkan peralihan kegiatan dan informasi dari offline menjadi online. Desa sebagai pemerintahan terkecil sekarang telah merasakan peralihan tersebut, ditandai dengan adanya Sistem Informasi Desa berbasis website untuk memberikan berbagai informasi dan kegiatan seputar desa. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Desa Kalisidi saat ini, Pemerintah Desa sudah menerapkan Sistem Informasi Desa kepada masyarakat yang berisikan data desa seperti data penduduk, data agama, data pendidikan, dan lainnya. Kemudian juga berisikan informasi kegiatan desa dan layanan mandiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di Kalisidi sehingga nantinya mengetahui apakah implementasi tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif yang mengambil lokasi penelitian di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Desa Kalisidi sudah mengimplementasika Sistem Informasi Desa, Pemerintah Desa Kalisidi sudah mengupayakan agar implementasi dapat berjalan dengan maksimal. Namun, dalam implementasi tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih ada kendala didalamnya. Faktor penyebab kendala tersebut diantaranya terkait dengan belum adanya admin tetap untuk mengelola Sistem Informasi Desa sehingga untuk saat ini dikelola oleh perangkat desa yang menjabat sebagai sekretaris desa dan kaur umum dan perencanaan sehingga belum terkelola dengan baik karena perangkat desa tersebut masih terkendala dengan waktu dan kualitas SDM, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa. Rekomendasi dari penelitian ini, yaitu hendaknya pemerintah desa segera menunjuk admin tetap agar Sistem Informasi Desa dapat dikelola dengan baik, mensosialisasikan kepada masyarakat, dan mengisi data-data kosong dan belum update pada Sistem Informasi Desa.
ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DALAM BENTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2023 Novandra, Dhifan Rizqi; Setiyono, budi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi penyaluran BLT bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang pada tahun 2022- 2023 melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program pelaksanaan tersebut didasari atas implementasi kebijakan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2022 dan Nomor 05 Tahun 2023. Implementasi dimaksudkan sebagai program bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok sebagai bentuk penghargaan dan penanggulangan sosial yang kemudian diteliti menggunakan adopsi teori Implementasi George C. Edward III (1980) yang menggunakan pendekatan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian implementasi kebijakan ini bertujuan untuk membuka informasi dan meneliti permasalahan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran BLT DBHCHT oleh Dinas Sosial Kota Magelang kepada 20 buruh pabrik rokok pada tahun 2022 dan 19 buruh pabrik rokok pada tahun 2023 di Kota Magelang. Melalui metode kualitatif, dalam penelitian ini menunjukkan adanya keberjalanan pelaksana kebijakan yang melalui peran besar Dinas Sosial dengan OPD yang berada di Kota Magelang. Perlu adanya perbaikan dalam bentuk publikasi komunikasi yang jauh lebih baik, agar implementasi tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Magelang
TANTANGAN DAN HAMBATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEBUMEN (STUDI KAWASAN GEOPARK KEBUMEN) Riyanto, Diva Nadilla Arya Ramadhan; Alfirdaus, Laila Kholid; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tantangan dan hambatan dalam penerapan collaborative governance pada pengembangan kawasan wisata Geopark Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pengembangan Geopark Kebumen untuk mencapai status UNESCO Global Geopark. Konsep Pentahelix ABCGM yang mencakup peran akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, bertujuan untuk memahami sinergi antarstakeholder dalam pengelolaan pariwisata berbasis konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak berperan penting dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan tujuan, serta regulasi yang kaku, yang mempengaruhi proses akselerasi pengembangan Geopark Kebumen. Kendala-kendala dalam collaborative governance di Geopark Kebumen mencakup masalah komunikasi, kepercayaan, dan koordinasi antar-stakeholder. Pendekatan yang digunakan menunjukkan pentingnya penguatan kapasistas sumber daya manusia, inetgrasi strategi, dan peran kepemimpinan fasilitatif. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal dapat terus memaksimalkan potensi kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kebumen
“OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019-2023 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM” Khairunnisa, Dafana -; Setiyono, budi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerimaan pajak daerah di Kota Batam pada tahun 2019- 2023. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan Kota Batam. Batam sebagai kawasan Zona Perdagangan Bebas (free trade zone) dan Kawasan Ekonomi Khusus tentunya memberikan berbagai insentif pajak dan bea masuk yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Tentunya ini sangat mendukung dan berimplikasi positif pada perkembangan perekonomian Nasional. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini penerimaan pajak daerah di Kota Batam terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis terkait dengan bagaimana pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kota Batam dengan berbagai upaya dan inovasi sebagai terobosan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak daerah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pegawai Bapenda sejumlah 7 orang dan wajib pajak berjumlah 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun belakangan ini tergolong sudah hampir mencapai target atau sudah mendekati titik optimal dari suatu target yang ditetapkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam terbukti telah berhasil dalam mendorong perekonomian daerahnya terutama dari penerimaan pajak daerah
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DESA DI KABUPATEN SEMARANG Kustrijanto, Danica Ivania; Herawati, Nunik Retno; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menghadapi tantangan di era digital, pemerintah Kabupaten Semarang terus melakukan upaya digitalisasi di ranah desa untuk mewujudkan e-government desa di Kabupaten Semarang. Namun dalam implementasinya, program e-government desa di Kabupaten masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan egovernment desa yang ada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Serta bertujuan untuk melihat sejauh mana pemerintah telah melakukan pengembangan terhadap desa-desa di Kabupaten Semarang serta kendala apa saja yang ditemui dalam pengembangan e-government desa di Kabupaten Semarang. Penelitian ini akan dikaji menggunakan landasan teori egovernment dan layanan online Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer maka diadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang valid dari sumber aslinya, sehingga dilakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang. Hasil penelitian akan menunjukkan analisis tahap pengembangan e-government desadi Kabupaten Semarang menggunakan teori World Bank (2002) yaitu terdapat empat tahapan meliputi Presence (kehadiran), interaction (interaksi), transaction (transaksi), transformation (transformasi). Kesimpulannya Pemerintah Kabupaten Semarang menerima 45 titik atau desa penerima program Desa digital, dari 208 Desa yang ada di Kabupaten Semarang. Terlihat sudah beberapa desa yang berhasil dalam penerapan desa digital. Namun saat ini, program desa digital di Kabupaten Semarang masih berjalan mencapai presentase kurang lebih 45%, hal ini karena penyiapan sumber daya pendukung Desa digital belum sepenuhnya optimal