Maulia, Erica Indah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLANGGERAN: ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI DESA WISATA Maulia, Erica Indah; Setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collaborative governance menjadi salah satu strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan multi aktor yang saling berkontribusi sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing membuat pengembangan pariwisata menjadi lebih efektif. Strategi kolaborasi ini terlihat cukup menjanjikan dengan implementasinya yang cukup menantang terutama dalam hal keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran melalui analisis model collaborative governance Ansell dan Gash dengan indikator yang digunakan yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen pada Proses, Berbagi Pemahaman, dan Hasil Sementara. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak digitalisasi desa wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan kelima proses kolaborasi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga proses kolaborasi yang terjalin memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui kontribusi dan peran baik dari pihak pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga lainnya dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Namun kerberjalanan kolaborasi masih mendapatkan tantangan dan hambatan yaitu sulitnya menyelaraskan visi dari stakeholder yang kadang tidak mendukung konservasi lingkungan di Nglanggeran, belum meratanya distribusi manfaat, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan adanya regenerasi kepengurusan. Analisis kedua terkait digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran, digitalisasi menjadi faktor penunjang keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran dalam hal promosi dan pelayanan kepada wisatawan. Digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran telah dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial (Facebook, Twitter/X, Instagram, Tiktok), website, dan blog. hasil penelitian menunjukan digitalisasi memiliki dampak positif terutama dalam empat (4) aspek yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, perkembangan ekonomi masyarakat dari adanya kunjungan wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisata, dan peningkatan pemasaran destinasi wisata di Nglanggeran
ANALISIS YURIDIS POLITIK DAN HUKUM DALAM PEMBERIAN ABOLISI STUDI KASUS TOM LEMBONG KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2025 Tarmizi, Rasyid; Maulia, Erica Indah; Feronica, Bella Intan; Setiadi, Wicipto Setiadi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i2.56532

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis Hukum dan Politik dalam pemberian Abolisi dalam kasus Tom Lembong berdasarkan Kepres Nomor 18 Tahun 2025. Dalam konteks Indonesia, kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 seringkali menjadi sorotan publik. Kewenangan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme korektif sekaligus instrumen politik hukum yang luar biasa (extraordinary power) untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan politik negara. Pemberian abolisi ini tidak hanya menimbulkan perdebatan yuridis mengenai batas kewenangan Presiden, tetapi juga memunculkan pertanyaan politik tentang motif dan implikasi kebijakan tersebut. Metodelogi yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Hasil analisa dalam kasus ini adalah dasar yuridis kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi berpijak pada UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi serta Pasal 14 ayat (2) menjadi fondasi konstitusional yang memberikan Presiden hak prerogatif untuk menghapus penuntutan pidana, tetapi sekaligus mewajibkan adanya keterlibatan DPR sebagai mekanisme kontrol politik dan demokratis. Dimensi politik yang mempengaruhi kewenangan dalam pemberian abolisi tersebut adalah bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan dan dinamika politik. Kata Kunci : Abolisi, UUD 1945, Kepres, Tom Lembong