Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN FRAMEWORK IONIC DALAM PERANCANGAN APLIKASI E-CONCEPT SEBAGAI ALAT TERUKUR DALAM PEREKRUTAN SIMPATISAN PEMILUKADA Mustazzihim Suhaidi; Nurhadi Nurhadi; Latip Latip
Sebatik Vol 24 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu bentuk dari Gerakan Reformasi adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) baik di tingkat kabupaten, kotamadya maupun provinsi yang dilaksanakan secara langsung. Implikasi dari pelaksanaan pemilukada langsung adalah semakin banyaknya calon - calon yang bermunculan, terlebih ketika dibukanya peluang bagi calon perseorangan (independen) untuk ikut berlaga memperebutkan sebagai pemenangnya. Dengan jumlah penduduk yang besar, sosial kemasyarakatan yang beragam, dan ketatnya persaingan, menjadikan Pemilukada sebuah proses yang menghabiskan energi dan tentu biaya besar. Dalam pandangan masyarakat, semakin banyak calon berarti semakin banyak pilihan. Sebaliknya, bagi para kandidat berarti persaingan yang semakin ketat. Butuh desain strategi yang jitu dan tepat agar perjalanan menuju kantor bupati atau walikota, gubernur bisa lebih efektif dan efisien. Data merupakan aset yang paling berharga pada saat kampanye atau sosialisasi karena dapat berfungsi sebagai alat utama sebuah indikator keberhasilan dan pencapaian target kampanye sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, terutama meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas gerakan Tim Kampanye. E-Concept adalah Software Aplikasi alat ukur dalam perekrutan simpatisan Pemilukada yaitu sebagai alat ukur untuk memenangkan pemilu/pilkada dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengolahan data serta teknik statistika dalam membaca dan mendesain prediksi peluang bagi calon atau kandidat. Ionic Framework merupakan salah satu solusi yang dapat dipergunakan, dimana penggunaan Ionic Framework memungkinkan pengembang membuat aplikasi untuk beberapa platform dengan hanya menggunakan bahasa pengembangan web untuk membuat sebuah aplikasi mobile, sehingga dapat meminimalkan waktu dan biaya dalam proses pengembangan sistem berikutnya.

IMPLEMENTASI NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI BERBASIS E-MONEY Nurhadi Nurhadi; Mustazzihim Suhaidi; Latip Latip
Sebatik Vol 26 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46984/sebatik.v26i1.1817

Pos Retribusi Tempat Khusus Parkir di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai, merupakan tempat pemungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor tempat khusus parkir. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dapat dilihat pada proses pembayaran retribusi yang masih manual dan banyak kebocoran pada saat transaksi yang berdampak terhadap menurunnya realisasi dari target PAD yang telah ditetapkan. Penelitian ini memanfaatkan teknologi NFC (Near Field Communication) sebagai media pembayaran non tunai yang berupa Kartu Elektronik (e-money) dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi tempat khusus parkir di Pos Retribusi Tempat Khusus Parkir. Diharapkan Aplikasi Smart Retribusi dengan memanfaatkan NFC Card yang terintegrasi dengan pihak perbankan akan dapat membantu efisien waktu petugas dalam melakukan transaksi pemungutan retribusi secara non tunai. Sehingga seluruh proses transaksi secara realtime nantinya dapat di monitoring via desktop maupun mobile oleh pihak-pihak terkait mulai dari; bendahara penerima, Kepala UPT. Perparkiran, sampai dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang pada akhirnya dapat memudahkan dalam kontrol perolehan pencapaian target PAD. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara fungsional seluruh proses pada sistem yang dibangun dengan memanfaatkan NFC Sebagai media pembayaran non tunai di Pos Retribusi Tempat Khusus Parkir Dinas Perhubungan Kota Dumai telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat membantu dalam efisien dan efektifitas pelayanan sistem pembayaran yang di lakukan oleh pihak pengemudi kendaraan angkutan barang cukup dengan menggunakan taping Kartu Elektronik (e-money).

IMPLEMENTASI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM PEMBAYARAN UJI KIR KENDARAAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI Nurhadi Nurhadi; Mustazzihim Suhaidi; Latip Latip
Sebatik Vol 26 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46984/sebatik.v26i2.2007

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT. PKB) Dinas Perhubungan Kota Dumai, merupakan tempat pengujian kendaraan bermotor dan tempat pembayaran retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi Uji KIR Kendaraan bermotor. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dapat dilihat pada proses pembayaran retribusi yang masih manual dan banyaknya kebocoran pada saat transaksi yang berpengaruh pada menurunnya realisasi dari target PAD yang telah ditetapkan, selain itu juga terjadi maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penelitian ini memanfaatkan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai media pembayaran non tunai yang berupa uang digital atau dompet digital dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi Uji KIR Kendaraan di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT. PKB). Diharapkan Aplikasi Pembayaran Retribusi non tunai berbasis uang digital dengan memanfaatkan QRIS yang terintegrasi secara host to host dengan pihak perbankan akan dapat membantu efisien waktu petugas dalam melakukan transaksi pembayaran retribusi secara non tunai. Sehingga seluruh proses transaksi secara online dan realtime nantinya dapat di monitoring via personal computer maupun tablet oleh pihak-pihak terkait mulai dari; bagian keuangan, Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, sampai dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang pada akhirnya dapat memudahkan dalam kontrol perolehan pencapaian target PAD dan dapat mengurangi tingkat pungli di lapangan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara fungsional seluruh proses pada sistem yang dibangun dengan memanfaatkan QRIS sebagai media pembayaran non tunai di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat membantu dalam efisien dan efektivitas pelayanan sistem pembayaran yang di lakukan oleh pemilik kendaraan umum perorangan maupun kendaraan umum perusahaan cukup dengan melakukan scan QR Code QRIS yang tersedia pada saat transaksi pembayaran secara dinamis.

ANALISIS ASAS PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI Asiah Fitri Madhani; Dede Mirza; Latip
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 3 No 1 (2021): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Puskesmas merupakan unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Puskesmas Sungai Sembilan merupakan Unit Pelayanan Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dimasyarakat di bidang kesehatan. Namun berdasarkan penelitian yang penulis lakukan masih ditemukan beberapa gejala masalah yaitu waktu pelayanan belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Sungai Sembilan Kota Dumai.Berdasarkan gejala masalah tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Asas Pelayanan Publik pada Puskesmas Sungai Sembilan Kota Dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Asas Pelayanan Publik pada Puskesmas Sungai Sembilan Kota Dumai, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Asas Pelayanan Publik pada Puskesmas Sungai Sembilan Kota Dumai.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Komarudin (2014:26) tentang asas pelayanan publik dengan indikator Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pegawai dan masyarakat dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sensus sampling untuk pegawai dan teknik incidental sampling untuk masyarakat. Jenis data penelitian yaitu angket dan wawancara dan teknik pengolahan data menggunakan pengukuran Rating Scale. Hasil penelitian menunjukkan kategori baik. Menggunakan 6 indikator dan 18 sub indikator dengan responden sebanyak 156 orang responden. Dan total skor 6.158 berada pada rentang skor 5.616 – 8.424 dengan persentase 73,10%. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Puskesmas Sungai Sembilan Kota Dumai dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban pada Puskesmas Sungai Sembilan Kota Dumai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan kurangnya kesesuaian antara waktu pelayanan yang ditetapkan dengan realisasi dilapangan..

ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DUMAI Encik Maznah; Rita Erlianti; Latip
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 3 No 1 (2021): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Kantor Kementerian Agama Dumai melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis masih ditemukan beberapa gejala masalah yaitu masih kurang tepatnya waktu penyelesaian pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Dumai dan masih kurang telitinya pegawai Kantor Kementerian Agama Dumai menyelesaikan data yang terkait dengan Ijazah MDTA yang mengakibatkan pembagian Ijazah tertunda berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat yang berurusan.. Berdasarkan gejala masalah di atas, dapat penulis merumusan masalah yaitu Bagaimana Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Kementerian Agama Dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Dumai, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Kementerian Agama Dumai. Teori yang digunakan adalah Menurut Mahmudi (2015:226-227) untuk menukur standar pelayanan publik dengan 6 indikator yaitu: Prosedur pelayanan, Waktu penyelesaian, Biaya pelayanan, Produk pelayana, Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai dan Masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Dumai dengan pengambilan sampel menggunakan metode sensus untuk pegawai, dan teknik sampling insedental untuk masyarakat. Jenis Data penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yaitu Angket dan Wawancara. Dan teknik pengolahan data menggunakan pengukuran Rating Scale. Hasil penelitian menunjukkan kategori Cukup Baik. Menggunakan 6 indikator dan 18 sub indikator dengan responden sebanyak 117 orang responden berada pada rentang skor 2107 - 4212 dan total skor 4209 dengan persentase 66,62%. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu terdapat prosedur pelayanan dalam standar pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Dumai. serta terdapat produk pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui standar pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Dumai. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih kurang sesuai waktu penyelesaian pelayanan pada Kantor kementerian Agama Dumai dan masih kurangnya kompetensi petugas pemberi pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Dumai

Literature Riview: Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi Dede Mirza; Lili Suryani; Latip Latip; Variza Aditiya
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 5 No 1 (2023): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36917/japabis.v5i1.84

Information technology plays a crucial role in improving the efficiency and effectiveness of bureaucracy. One of the benefits of information technology is speeding up access to organizational processes, allowing for faster and more accurate decision-making. Moreover, information technology can improve the efficiency, productivity, and effectiveness of employees and companies, as well as enhance public services. The application of information technology in bureaucracy can also help improve public services and efficiency. The development of digital bureaucracy is also one of the efforts to improve the efficiency and effectiveness of bureaucracy. In existing literature, information technology has an important role in enhancing the efficiency and complexity of bureaucracy. The research method used is a literature study with various research journals and an analytical research design supported by data on the Role of Information Technology in Improving the Efficiency and Effectiveness of Bureaucracy.

POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA DUMAI Wafa Adila; Dewi Jannah; Latip Latip; Erinaldi Erinaldi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 20 No. 1 (2023): Juni : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi pengembangan ekonomi lokal di Kota Dumai dengan menggunakan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Pendekatan ketergantungan dalam pengembangan ekonomi lokal yang digunakan dalam penelitian ini menurut Anwar & Zainudin (2018: 103-113) ada 6 indikator untuk melihat potensi pengembangan ekonomi di Kota Dumai yang menggambarkan keunggulan komparatif suatu wilayah dan daerah yaitu: Sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan, teknologi dan jaringan perdagangan. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha lokal, organisasi dan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah Kota Dumai, lembaga pendidikan, lembaga ketenagakerjaan dan masyarakat umum. Responden yang diambil sebagai sampel dapat dipilih secara acak atau purposive sampling, tergantung pada tujuan penelitian dan sumber data. analisis SWOT perlu digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Dumai.

Traditional Administrative Leadership Ninik Mamak Suku Nan Tujuh in Public Service The Kepenghuluan Rantau Bais Rokan Hilir Riau Indonesia Latip, Latip; Ramli, Zuliskandar; Musa, Mhd. Faizal; Saputra, Trio
Jurnal Mamangan Vol 14, No 1 (2025): Special Issue
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v14i1.9708

Traditional leadership, as a vital component of a society’s cultural and social heritage, has become an area of increasing focus amidst the rapid changes of modern times. This study examines the leadership of Ninik Mamak from the Suku Nan Tujuh in Public Service The Kepenghuluan Rantau Bais, which holds a rich cultural legacy rooted in its traditional leadership system. The primary aim of this research is to explore and understand the traditional administrative leadership model of the Ninik Mamak Suku Nan Tujuh in the context of Kepenghuluan Rantau Bais. Utilizing a comprehensive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with local leaders, community members, and traditional figures. Historical and documentary data were also analyzed to trace the evolution and transformation of the traditional leadership system.The findings reveal that the traditional administrative leadership model in Kepenghuluan Rantau Bais remains active and plays a critical role in preserving social harmony and fulfilling essential functions within the community. However, the research also highlights challenges posed by modernization, urbanization, and shifting social values, which could potentially threaten the sustainability of this leadership model. This study provides valuable insights into traditional leadership practices in Kepenghuluan Rantau Bais and sheds light on the broader roles and challenges faced by indigenous communities in preserving their cultural heritage. The research emphasizes the importance of safeguarding and fostering cultural and social traditions in response to the dynamic changes of the modern era.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search