Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Journal Evidence Of Law Jurnal Dinamika Hukum
Pangestuti, Erly
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. pangestuti, erly; Setianingsih, Linda
Yustitiabelen Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164

Abstract

Perceraian merupakan fenomena sosial kompleks yang menantang Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan keadilan kepada semua pihak terlibat. Mediasi dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan lebih cepat dan ekonomis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peranan mediator dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan mengukur efektivitasnya dibandingkan dengan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan mediator berperan sebagai fasilitator penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, khususnya dalam kasus-kasus perceraian yang kompleks. Saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi mencakup peningkatan sosialisasi tentang manfaat mediasi, penguatan pelatihan bagi mediator, dukungan psikologis bagi pihak terlibat, serta perluasan monitoring dan evaluasi proses mediasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi Pangestuti, Erly; Krisna Pangesti, Ajeng
Yustitiabelen Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i1.1396

Abstract

Pelecehan seksual merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang terus berkembang dan terjadi di berbagai ruang, tak terkecuali di Perguruan Tinggi. Ruang pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman karena dipenuhi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual. Seorang dosen yang seharusnya menjadi pendidik, justru menjadi penghancur generasi bangsa itu sendiri. Relasi kuasa yang dimilikinya digunakan untuk melancarkan segala keinginannya. Payung hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban, nyatanya diabaikan. Korban dibiarkan menderita atas dampak pelecehan yang diterimanya, sementara pelaku bebas berkeliaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelecehan seksual di Perguruan Tinggi dapat terjadi karena disebabkan oleh Relasi Kuasa, Ketidaksetaraan Gender, serta adanya Kesempatan (opportunity). Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif yakni dengan diterbitkannya Permenristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi serta peraturan yang baru disahkan yakni UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun secara represif dengan memberikan hak-hak korban, serta pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
Customary Law In Indonesia: A Legacy for a Sustainable Future Surjanti, Surjanti; Sari Dewi , Retno; Pangestuti, Erly; Eko S, Bambang Slamet
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1173

Abstract

This article explores the relevance of customary law in fostering a sustainable future. Customary law, rooted in the traditions and values of indigenous communities, offers valuable insights and practices for addressing contemporary challenges such as environmental degradation, social inequality, and economic disparity. We will examine how customary law, with its emphasis on community well-being, environmental stewardship, and social justice, can provide a framework for sustainable development. The presentation will delve into specific examples of how customary law has been successfully applied in various contexts, highlighting its potential to contribute to a more equitable and sustainable future for all.
Advancing the Protection of Child Victims of Crime: A Comparative Study of Indonesia and the Philippines Pangestuti, Erly; Lukman, Dian Arlesti; Dewi, Retno Sari; Monzon, Jessica Mae S.
Jurnal Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2026.26.1.18570

Abstract

The protection of children as victims of crime remains one of the major challenges in modern child protection legal framework systems, particularly in developing states such as Indonesia and the Philippines. Although both states have constitutional commitments and national policies aimed at safeguarding children’s rights, the implementation of protection for child victims often encounters structural, cultural, and institutional obstacles. This article examines the role of child protection legal framework in strengthening the protection of child victims through a comparative analysis of legal frameworks, policies, and law enforcement practices in both states. The study employs a comparative legal research method by analyzing relevant legislation, jurisprudence, and public policies on child protection. The findings indicate that Indonesia and the Philippines both possess a strong legal foundation for child protection, as reflected in the Child Protection Law of 2002 (amendment 2014 and 2016) and the Philippines’ Republic Act No. 7610 of 1992. However, the effectiveness of implementation remains limited due to inadequate inter-agency coordination, resource constraints, and a lack of sensitivity among law enforcement officials toward child victims. This study underscores that child protection legal framework plays a crucial role not only as a normative regulatory instrument but also as a means of social engineering that promotes justice and the well-being of child victims of crime. The main recommendations include strengthening institutional capacity, enhancing training for law enforcement personnel, and harmonizing cross-sectoral policies to achieve more effective and sustainable child protection.
Co-Authors Eko S, Bambang Slamet Krisna Pangesti, Ajeng Lukman, Dian Arlesti Monzon, Jessica Mae S. Retno Sari Dewi, Retno Sari Sari Dewi , Retno Setianingsih, Linda Surjanti Surjanti, Surjanti