Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal BONOROWO Yustitiabelen Journal Evidence Of Law SASI
Surjanti Surjanti, Surjanti
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI DI INDONESIA Surjanti, Surjanti
Jurnal BONOROWO Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : UPT Perpustakaan Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.149 KB)

Abstract

Pada dasarnya asas perkawinan menurut hokum positif Indonesia adalah monogamy, tetapi tidak tertutup kemungkinan seorang laki-laki bagi seorqang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu pda saat yang sama. Hal ini menurut syariat Islam merupakan suatu kelonggaran ketika darurat. Seorang laki-laki akan diijinkan oleh Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasaan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.
PELAKSANAAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 (di Rutan Kelas IIB Trenggalek) Surjanti, Surjanti
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.063 KB)

Abstract

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan oleh petugas pengaman pemasyarakatan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:Pelaksanaan pengayoman yang humanis memiliki orientasi berbeda dengan prinsip dasar pengamanan;Persamaan perlakuan dan pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum optimal;Kurangnya tenaga ahli dalam pembinaan;Orientasi pengamanan masih bersifat Top Down Approach;Adanya kebijakan diskriminasi positif;Kebijakan bertemu keluarga yang terlalu longgar;Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, solusi yang penulis berikan adalah sebagai berikut: Meninjau kembali pedoman dasar pengaman di RUTAN Kelas IIB Trenggalek;Peningkatan kesadaran hukum bagi petugas pengaman pemasyarakatan. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN Surjanti, Surjanti
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.305 KB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya etikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjaian kawin. Hal ini dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian sehingga dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan atau menuntut perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan. 
Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Trenggalek.: (Study pada Pengadilan Agama Trenggalek) Surjanti, Surjanti; Intan Hapsari, Yunita
Yustitiabelen Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i1.1398

Abstract

Studi ini didasarkan pada tren yang sudah berlangsung lama di Indonesia, terutama di kalangan remaja di pedesaan. Fenomena ini memiliki banyak konsekuensi yang merugikan, terutama bagi remaja putri. Tujuan dari penelitian ini yakni : 1) Untuk mengetahui penyebab Perkawinan dini dan perceraian yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. 2) Untuk mengetahui pengaruh Perkawinan dini tersebut terhadap tingginya tingkat perceraian. Sebagai bagian dari penelitian ini, pendekatan sosiologis-yuridis digunakan untuk mengkaji gagasan hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam kaitannya dengan isi hukum utama penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab dari Perkawinan dini di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena hamil diluar nikah. 2) Pengaruh Perkawinan Dini terhadap tingkat perceraian di Trenggalek menunjukkan bahwa pengaruh perkawinan dini di kabupaten Trenggalek mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil data yang diperoleh peneliti.
Customary Law In Indonesia: A Legacy for a Sustainable Future Surjanti, Surjanti; Sari Dewi , Retno; Pangestuti, Erly; Eko S, Bambang Slamet
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1173

Abstract

This article explores the relevance of customary law in fostering a sustainable future. Customary law, rooted in the traditions and values of indigenous communities, offers valuable insights and practices for addressing contemporary challenges such as environmental degradation, social inequality, and economic disparity. We will examine how customary law, with its emphasis on community well-being, environmental stewardship, and social justice, can provide a framework for sustainable development. The presentation will delve into specific examples of how customary law has been successfully applied in various contexts, highlighting its potential to contribute to a more equitable and sustainable future for all.
Comparison of Consumer Protection Laws Between Indonesia, the Philippines, and South Korea in Achieving Justice Dewi, Retno Sari; Dwiatmanto, Dwiatmanto; Surjanti, Surjanti
SASI Volume 30 Issue 2, June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i2.2048

Abstract

Introduction: Consumer protection is an important aspect as a global phenomenon and is practically implemented by various countries in the world.Purpose of the Research: This research aims to describe the development of consumer protection regulations in Indonesia and to compare consumer protection between Indonesia, the Philippines and South Korea in realizing justice.Method of Research: Normative legal research by prioritizing comparative, conceptual and statutory approaches.Results of Research: The development of consumer protection regulations in Indonesia after the passing of the consumer protection law has actually facilitated the existence of consumer rights which are applied proportionally to consumer obligations. Even so, the practice of developments over time and technology also actually requires changes to consumer protection laws. In efforts to realize justice for consumers by referring to the consumer protection arrangements carried out by the Philippines and South Korea, Indonesia needs to optimize effective and substantive consumer complaint procedures as in the Philippines, including also referring to consumer protection practices carried out by South Korea by providing integrated legal assistance. for consumers in the consumer dispute process, both legal assistance in the form of consultations and legal assistance services in the form of lawyers for consumers.
Co-Authors Dwiatmanto Dwiatmanto Eko S, Bambang Slamet Intan Hapsari, Yunita Pangestuti, Erly Retno Sari Dewi, Retno Sari Sari Dewi , Retno