Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Wardani, Dian Eka Kusuma; Osman, Noor Dzuhaidah; Raodiah, Raodiah
Sawerigading Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 No 1 Tahun 2022 (Oktober 2021 - Maret 2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v1i1.123

Abstract

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan Korban Kekerasan Seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga Kekerasan Seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif .Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa kekerasan seksual terdiri dari a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual. Pencegahan kekerasan seksual meliputi antara lain pada bidang: a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya (3) Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan dengan memerhatikan: a. situasi konflik; b. bencana alam; c. letak geografis wilayah; dan d. situasi khusus lainnya. Pencegahan Kekerasan Seksual merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Legal Politics of Handling Children as Perpetrators of Criminal Acts: A Comparison of Indonesia and the Philippines from the Perspective of Customary Law and Children's Rights Raodiah, Raodiah; Wardani, Dian Eka Kusuma; Muhiddin, Nurmiati; Tee-Anastacio, Princess Alyssa D.
SASI Volume 31 Issue 4, December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i4.3394

Abstract

Introduction: The treatment of children as perpetrators of criminal acts has become a significant issue in the development of modern law, particularly with regard to the protection of children’s rights and the integration of local values. Indonesia and the Philippines, as countries with different legal traditions, present an important dynamic for study.Purposes of the Research: The purpose of this research is to analyze the differences in the legal politics of Indonesia and the Philippines in addressing juvenile offenders, focusing on the implementation of diversion in Indonesia and the juvenile justice system in the Philippines, while also examining the integration of customary or community-based mechanisms and the protection of children’s rights in both jurisdictions.Methods of the Research: This study employs normative legal research with comparative and conceptual approaches. Data were collected through literature review of statutory provisions, academic doctrines, scholarly literature, and relevant international instruments on children’s rights. The analysis was conducted qualitatively and descriptively to compare norms, practices, and the implications of legal politics in both countries.Results of the Research: The findings of this study demonstrate that the legal politics of both countries, through the integration of customary law and the protection of children’s rights, serve as a fundamental basis for the normative framework in addressing children as perpetrators of criminal acts. In Indonesia, customary law is implicitly integrated through the mechanism of diversion as regulated in Laws of the Juvenile Criminal Justice System. In contrast, in the Philippines, customary or community-based law is explicitly integrated by involving the barangay tanod in handling juvenile offenders during the diversion process under the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (RA 9344). These findings contribute to advancing Indonesia’s legal policy toward a more humane, inclusive, and internationally aligned juvenile justice system.
IMPLIKASI HUKUM IMIGRASI JEPANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG OVERSTAY DI JEPANG Shinta Nurhidayati Salam; Danil Pasanda; Raodiah, Raodiah
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 4: Nopember 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum imigrasi Jepang terhadap pekerja migran Indonesia yang overstay di Jepang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan imigrasi Jepang yang berlaku serta kasus-kasus konkret yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang overstay. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum imigrasi Jepang memberikan konsekuensi yang serius bagi pekerja migran yang tinggal secara ilegal di negara tersebut, termasuk denda, deportasi, dan larangan masuk kembali. Implikasi hukum ini tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi dan karier para pekerja migran, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan baik bagi individu maupun negara asal mereka. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan upaya perlindungan hak-hak pekerja migran oleh pemerintah Indonesia serta lembaga-lembaga internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang dinamika hubungan antara hukum imigrasi, pekerja migran, dan negara tujuan, dengan fokus pada konteks Jepang dan Indonesia