Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Arena Hukum Jurisprudentie Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SIGn Jurnal Hukum Radinka Journal of Science and Systematic Literature Review Sawerigading Law Journal SASI
Dian Eka Kusuma Wardani
Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KEJAHATAN SKIMMING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK CYBER CRIME dian eka kusuma wardani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9358

Abstract

Abstract               The development of technology is such that in its development also creates a gap for perpetrators of crime in using more sophisticated methods of crime. The development of information technology has led to evolution leading to digital banking services. This technology development not only provides convenience for customers but also coupled with negative aspects, namely creating a new mode in the case of theft of customer funds using the skimming method. Legal arrangements for crime of skimming, namely: based on the Criminal Code, skimming criminals are charged with Article 363 of the Criminal Code. Based on the ITE Law, skimming criminals are charged with Article 30 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the ITE Law, article 32 of the ITE Law. Based on the Law on laundering money, skimming crimes perpetrators are charged with Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 of the TPPU Law.Keywords: Cyber crime, skimming, banking  Abstrak Perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital . Perkembaangan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tapi juga dibarengi dengan aspek negatif yaitu menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah  dengan metode skimming. Pengaturan hukum kejahatan skimming, yaitu : berdasarkan KUHP pelaku kejahatan skimming dijerat dengan Pasal 363 KUHP. Berdasarkan UU ITE pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU ITE, pasal 32 UU ITE. Berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 UU TPPU.Kata Kunci : Cyber crime, skimming, perbankan     
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19: Strategi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Asmah Asmah; Dian Eka Kusuma Wardani; Raodiah Raodiah
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 2: Oktober 2021 - Maret 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i2.158

Abstract

This study aims to determine the Government’s strategy in making regulations related to health problems and economic problems for the community. In addition, this study also wants to know the impact of Makassar Municipality’s strategy in implementing regulations to increase the productivity and competitiveness of the community and business actors during the Covid-19 pandemic. This study uses two types of research: normative research and empirical research. In-depth interviews, literature review, and documentation are data collection techniques used in this research. The data that has been collected is then processed and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results show that the Government’s priority in dealing with the Covid-19 problem is establishing Government Regulation No. 21 of 2020 to address national health issues. Meanwhile, the Government’s priority in dealing with community economic problems is establishing Law No. 7 of 2021. In this case, the Government relaxes VAT payments and SPT reporting to individuals and business actors. Furthermore, the impact of the Mayoral Regulation of Makassar Municipality No. 51 of 2020 is the decline in people’s economic income during the Covid-19 pandemic. However, with the Mayoral Regulation of Makassar Municipality No. 51 of 2020, people can still carry out economic activities by complying with health protocols. Therefore, it is recommended that the people of Makassar Municipal continue to carry out economic activities by complying with health protocols even though they are currently entering the new normal period. In addition, business actors who have received relaxation of VAT payments and SPT reporting and their businesses have reached a stable condition to fulfill their obligations again by paying taxes. Paying taxes is a form of community participation in national development.
TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks) Dian Eka Kusuma Wardani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.459

Abstract

Corruption in the process of procuring goods and services generally occurs due to abuse of authority by state administrators who are involved in the procurement process, from planning to receiving goods and services, by the Budget User (PA) or the Budget User Authority (KPA). This article uses a type of normative research through a case approach, statutory approach Application of the law of material offenses against cases of abuse of authority in cases of corruption in goods and services by the defendant at the Makassar District Court has complied and fulfilled the elements of delict. The judge's aggravating consideration was that the defendant did not support the government's program, which was actively carrying out the prevention and eradication of corruption crimes. and terms of mitigating the sentence against the defendant The defendant was polite in court and frank in giving testimony.
Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Wardani, Dian Eka Kusuma; Osman, Noor Dzuhaidah; Raodiah, Raodiah
Sawerigading Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 No 1 Tahun 2022 (Oktober 2021 - Maret 2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v1i1.123

Abstract

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan Korban Kekerasan Seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga Kekerasan Seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif .Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa kekerasan seksual terdiri dari a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual. Pencegahan kekerasan seksual meliputi antara lain pada bidang: a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya (3) Pencegahan Kekerasan Seksual dilakukan dengan memerhatikan: a. situasi konflik; b. bencana alam; c. letak geografis wilayah; dan d. situasi khusus lainnya. Pencegahan Kekerasan Seksual merupakan tugas dan tanggung jawab kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol Wardani, Dian Eka Kusuma; Rusli, Hazmi; Hidayat, Muhammad Taufik
Sawerigading Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Maret 2022 - September 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v1i2.218

Abstract

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religious, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif Adapun hasil penelitian ini adalah Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Daerah wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan yakni membentuk tim terpadu yang terdiri atas unsur : a. POLRI; b. TNI; c. Polisi Pamong Praja; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; f. Bagian Hukum; g. Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat; dan h. Unsur lain yang dianggap perlu. Tim dikordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah.Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan dalam hal ini Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan tersebut. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk antara lain : a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol; b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola Hotel, Restoran, Pub dan Café yang memperoleh izin serta kawasan khusus; dan c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu. Pembinaan dan pengawasan, oleh Dinas Kesehatan dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pembinaan dan pengawasan melibatkan unsur-unsur terkait.
Legal Politics of Handling Children as Perpetrators of Criminal Acts: A Comparison of Indonesia and the Philippines from the Perspective of Customary Law and Children's Rights Raodiah, Raodiah; Wardani, Dian Eka Kusuma; Muhiddin, Nurmiati; Tee-Anastacio, Princess Alyssa D.
SASI Volume 31 Issue 4, December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i4.3394

Abstract

Introduction: The treatment of children as perpetrators of criminal acts has become a significant issue in the development of modern law, particularly with regard to the protection of children’s rights and the integration of local values. Indonesia and the Philippines, as countries with different legal traditions, present an important dynamic for study.Purposes of the Research: The purpose of this research is to analyze the differences in the legal politics of Indonesia and the Philippines in addressing juvenile offenders, focusing on the implementation of diversion in Indonesia and the juvenile justice system in the Philippines, while also examining the integration of customary or community-based mechanisms and the protection of children’s rights in both jurisdictions.Methods of the Research: This study employs normative legal research with comparative and conceptual approaches. Data were collected through literature review of statutory provisions, academic doctrines, scholarly literature, and relevant international instruments on children’s rights. The analysis was conducted qualitatively and descriptively to compare norms, practices, and the implications of legal politics in both countries.Results of the Research: The findings of this study demonstrate that the legal politics of both countries, through the integration of customary law and the protection of children’s rights, serve as a fundamental basis for the normative framework in addressing children as perpetrators of criminal acts. In Indonesia, customary law is implicitly integrated through the mechanism of diversion as regulated in Laws of the Juvenile Criminal Justice System. In contrast, in the Philippines, customary or community-based law is explicitly integrated by involving the barangay tanod in handling juvenile offenders during the diversion process under the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (RA 9344). These findings contribute to advancing Indonesia’s legal policy toward a more humane, inclusive, and internationally aligned juvenile justice system.
Law Enforcement of Skimming as a Cyber Crime: Digital Forensic Challenges and Evidence in Court Wardani, Dian Eka Kusuma; Raodiah; Gazali, Indrahayu M. Umar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7035

Abstract

Skimming is a form of cybercrime that continues to grow with the increasing use of digital banking technology. This method involves stealing customer card data through special devices installed on ATMs or payment terminals, resulting in significant financial losses. This article discusses law enforcement against skimming, focusing on two main aspects: digital forensic challenges and evidence in court. The research method used is a juridical-normative approach with a literature review, which includes analysis of laws and regulations, legal literature, and actual cases related to skimming. Furthermore, a case study approach is used to examine the application of digital evidence in the judicial process. The results show that investigators face difficulties in identifying electronic traces, analyzing evidence, and ensuring the authenticity of digital data that is vulnerable to manipulation. Another challenge lies in providing evidence in court, where judges and law enforcement officials often have limited technical understanding of digital forensics. However, judicial practice shows that digital evidence is admissible if obtained legally and supported by adequate forensic expertise. Thus, law enforcement against skimming requires synergy between regulations, technology, and the competence of law enforcement officials. Collaboration between digital forensic experts and law enforcement is key in addressing skimming as a cybercrime.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLE BLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Wardani, Dian Eka Kusuma
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4883

Abstract

Pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia sangatlah cepat dibandingankan dengan pengungkapannya. Saat ini muncul fenomena baru dalam dunia hukum dimana munculnya sesesorang yang berani mengungkap fakta di balik terjadinya tindak pidana korupsi. Sang pengungkap fakta dapat di sebut dengan whistle blower. Whistle blower biasanya di tujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang di anggap illegal. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi whistle blower dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi whistle blower dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu bersifat represif dan preventif. Perlindungan yang bersifat represif berupa aktivasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sedangkan perlindungan yang bersifat preventif berupa revisi tahapan proses peradilan pidana di Indonesia dan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi whistle blower.
Asset Recovery in Corruption Crimes Wardani, Dian Eka Kusuma
RADINKA JOURNAL OF SCIENCE AND SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Vol. 2 No. 1 (2024): Radinka Journal of Science and Systematic Literature Review (RJSLR)
Publisher : RADINKA JAYA UTAMA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56778/rjslr.v2i1.297

Abstract

Efforts to return stolen state assets (stolen asset recovery) through criminal acts of corruption (TIPIKOR) tend not to be easy to carry out. Corruption perpetrators have extraordinarily wide and difficult access to hide or launder money from the proceeds of their criminal acts of corruption. The problem becomes increasingly difficult for recovery efforts because the haven for the proceeds of crime extends beyond the borders of the country where the criminal act of corruption was committed. This research aims to determine the mechanism for returning assets in criminal acts of corruption through criminal channels. The type of research used is normative research, and the data collection technique is library research. The research results show that the mechanism for returning assets in criminal acts of corruption through criminal channels has four stages: tracking assets, freezing or confiscating assets, confiscating assets, and returning and handing over assets to the victim's country.
Legal Strategies for Corruption Asset Recovery and Public Trust Wardani, Dian Eka Kusuma; Anggraeni, Mulia; Rizal, Andi
Arena Hukum Vol. 18 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/

Abstract

Recovery of corruption assets is a crucial legal and policy issue, yet Indonesia's history of asset recovery has not yielded significant results due to structural and procedural setbacks. Previous studies by Septiana & Afifah (2022) on civil confiscation and Santosa et al. (2023) on comparative asset forfeiture regulations have examined some aspects of this issue, but lack a comprehensive approach that integrates the principles of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), domestic law, and the practical challenges faced by third parties. This study examines the procedures established under the UNCAC and their integration into the Indonesian legal framework, with the aim of facilitating the recovery of seized assets in corruption cases. It also investigates the difficulties in verifying asset ownership, the legal framework, and procedures for asset forfeiture. The paper's methodology combines a conceptual approach, which serves as a breakthrough in addressing emerging challenges, with normative research methods. According to the study's findings, the UNCAC addresses asset recovery from corruption crimes in two ways: direct property recovery and recovery through international collaboration. Meanwhile, the confiscation of assets from corruption crimes through prosecution is intended to return assets gained from corruption crimes under Law No. 20 of 2001, which has amended Law No. 31 of 1999, based on confiscation of assets from corruption crimes through civil lawsuits and confiscation of assets from corruption crimes that are difficult to prove through the shifting burden of proof. This research offers a comprehensive strategy that can serve as the foundation for developing a more effective asset recovery policy in Indonesia.
Co-Authors Anggraeni, Mulia Asmah Asmah Gazali, Indrahayu M. Umar Muhammad Taufik Hidayat Muhiddin, Nurmiati Osman, Noor Dzuhaidah raodiah Raodiah Raodiah raodiah, raodiah Rizal, Andi Rusli, Hazmi Tee-Anastacio, Princess Alyssa D.