Hendra, Hendra -
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAHPADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA Witianti, Siti; Hendra, Hendra -
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.026 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21130

Abstract

Proses pencalonan kepala daerah pada pemilu serentak yang diberlakukan sejak tahun 2015 di Indonesiamerupakan salah satu fungsi penting pada internal partai politik. Pengambilan keputusan di internal partai politiksangat menentukan siapa calon yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi pilkadadi Indonesia. Selain itu, model pemilihan pendahuluan di internal partai juga akan menentukan kualitas kandidatyang dipilih dan juga menentukan eksistensi partai politik pengusungnya ke depan. Pemilihan calon kepaladaerah di internal partai politik dapat dilaksanakan secara demokratis ataupun bahkan dilaksanakan secara tidakdemokratis. Untuk itu, penting untuk melihat sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam menentukankeputusan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis denganfokus pada suatu kasus dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil kajian, menunjukan bahwadalam pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2015, terdapat kencenderungan semakinmenguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pengambilan keputusanpartai politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan ketua umum partai politik,sudah menjadi tugasParpol seharusnya menjadi salah satu sumber utama kepemimpinan bangsa yang dituntut dapat menyiapkandan menghasilkan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, berintegritas tinggi dan berwawasan luas dandilakukan secara demokratis.
LIMITING PRESIDENTIAL TERM OF OFFICE IN INDONESIA: A DEMOCRATIC PERSPECTIVE Hendra, Hendra -; Darmawan, Wawan Budi; Manan, Firman; Husin, Luthfi Hamzah
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v5i2.29438

Abstract

Following the amendment of the 1945 Constitution, Indonesia became one of the countries that adopted presidential government system in which the president is directly elected by the people. The interesting thing that is still hitherto controversial is the limitation of presidential term of office for no more than two periods. Our review of various literatures illustrates that there is no standard exemplar to limit or not to limit the period that must be applied in a country that adheres to presidentialism. Furthermore, if it is associated with democracy, the limitation of presidential period will cause contradiction especially with president’s accountability in which the president is directly elected by the people. Based on this, we conducted a study using qualitative method with historiography approach that aims at knowing how the periodisation of presidential term of office in Indonesia viewed from a democratic perspective. This article argues that the model of presidential period limitation for at maximum two periods must be carried out by adding the length of service to more than five years and requiring an interlude between the first and the second period. The modelling can anticipate the tendency of power abuse by incumbent while maintaining people’s support for the legitimacy of the president.