Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal La Sociale Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Siti Witianti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.501 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN Witianti, Siti
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.651 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10547

Abstract

The relations between democray and development has become wide discussion since world war two until now. The question rised whether democracy supports development or development supports democracy both in central and local level. Democracy has been choosed in manycountries. Democracy marked by participation needed in development. Furthermore, democracy needs better people’s capacity which only can be done in the development process. Comprehensive development concept stresses on the people. People become subject and object in the development. People’s participation makes the result of development suits with the need of the people. There is an opinion that comprehensive development process might support democratization process.
RELASI PARTAI POLITIK DAN KONSTITUEN DI KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG Caroline Paskarina; Neneng Yani Yuningsih; Siti Witianti
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5495

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk mencari gambaran mengenai relasi partai politik dengan konstituen dalam mencari dukungan massa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan melalui metode survei pakar, di mana kuesioner disebarkan kepada responden yang dipandang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang partai politik, kampanye, dan pemilihan umum maupun lokal yang berlangsung di lokasi penelitian, serta memiliki pengetahuan tentang konteks politik lokal di lokasi penelitian. Responden terdiri dari elit partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa lokal di kedua lokasi penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi partai politik di tingkat lokal diintervensi oleh pengurus pusat, mekanisme pertukaran masih bersifat transaksional dengan faktor uang yang paling peran, partai dan kandidat tidak terlalu melakukan pengawasan dengan ketat, partai politik saat ini lebih bersifat non ideologis, dan partai politik belum menggunakan strategi yang efektif dalam penggalangan dukungan. Agar relasi partai politik dan konstituen menjadi lebih demokratis, maka kami menyarankan pimpinan partai pusat memberikan otonomi kepada partai di tingkat lokal untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara memperkuat organisasi partai di tingkat lokal baik sumber daya manusia ataupun sumber keuangan partai.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Ratnia Solihah; Siti Witianti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN Siti Witianti
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.651 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10547

Abstract

The relations between democray and development has become wide discussion since world war two until now. The question rised whether democracy supports development or development supports democracy both in central and local level. Democracy has been choosed in manycountries. Democracy marked by participation needed in development. Furthermore, democracy needs better people’s capacity which only can be done in the development process. Comprehensive development concept stresses on the people. People become subject and object in the development. People’s participation makes the result of development suits with the need of the people. There is an opinion that comprehensive development process might support democratization process.
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Ratnia Solihah; Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Siti Witianti
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 3 (2022): September, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i3.24953

Abstract

Fokus tulisan ini adalah tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial, sebagai upaya menindaklanjuti hasil survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri, observasi partisipan, melakukan design thinking, dan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan Tim PPM, Tim KKN, Tim Ahli (instruktur), serta Pemerintah Desa, BUMDes, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan warga Desa Kutamandiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial; koordinasi, diskusi dan konsultasi tentang produk unggulan; uji coba produk, pelatihan pengolahan produk ubi cilembu dan manajemen usaha, serta sosialisasi/workshop website kepada admin Desa (pengelola BUMDes). Secara keseluruhan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh Tim PPM maupun pihak-pihak terkait lainnya.
SOSIALISASI PEMUDA CERDAS POLITIK: MEWUJUDKAN SWING VOTERS SEBAGAI SUBJEK POLTIIK DALAM PEMILU Witianti, Siti; Solihah, Ratnia; Paskarina, Caroline
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.41840

Abstract

Swing voters merupakan segmen yang diperebutkan dalam Pemilu. Salah satu bagian dari segmen swing voters adalah pemilih pemuda, sehingga pemuda seringkali dijadikan sebagai objek politik dari peserta pemilu. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupaya untuk membangun kembali potensi pemuda sebagai subjek politik, sehingga memiliki posisi penting dalam berbagai dimensi politik. Program ini dilakukan dengan cara seminar dan pengisian pre test dan post test. Hasil dari program ini menunjukan bahwa pemuda di Kota Bandung umumnya siap untuk memilih dan berpartisipasi aktif dalam politik. Selain itu, program ini menggambarkan bahwa pemuda di Kota Bandung dapat lebih berperan dalam politik, khususnya dalam Pemilu. 
PERAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAHPADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA Witianti, Siti; Hendra, Hendra -
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.026 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21130

Abstract

Proses pencalonan kepala daerah pada pemilu serentak yang diberlakukan sejak tahun 2015 di Indonesiamerupakan salah satu fungsi penting pada internal partai politik. Pengambilan keputusan di internal partai politiksangat menentukan siapa calon yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi pilkadadi Indonesia. Selain itu, model pemilihan pendahuluan di internal partai juga akan menentukan kualitas kandidatyang dipilih dan juga menentukan eksistensi partai politik pengusungnya ke depan. Pemilihan calon kepaladaerah di internal partai politik dapat dilaksanakan secara demokratis ataupun bahkan dilaksanakan secara tidakdemokratis. Untuk itu, penting untuk melihat sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam menentukankeputusan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis denganfokus pada suatu kasus dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil kajian, menunjukan bahwadalam pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2015, terdapat kencenderungan semakinmenguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pengambilan keputusanpartai politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan ketua umum partai politik,sudah menjadi tugasParpol seharusnya menjadi salah satu sumber utama kepemimpinan bangsa yang dituntut dapat menyiapkandan menghasilkan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, berintegritas tinggi dan berwawasan luas dandilakukan secara demokratis.
Dinamika dalam Pemilihan Kepala Desa Ngadas Kabupaten Malang Tahun 2023 Oktapiani, Arni; Oetari Agatha, Rossenne; Luthfia, Saida; Witianti, Siti
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1709

Abstract

Dinamika dalam sebuah pemilihan kepala daerah, merupakan konsep yang memperhatikan banyak dimensi pada masyarakat daerah itu sendiri seperti dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Artikel yang berfokus pada penelusuran dinamika dalam pemilihan kepala desa Ngadas, Malang pada tahun 2023 akan mendeskripsikan dan menganalisis seluruh dimensi-dimensi dinamika tersebut dalam pembahasan yang cukup mendalam. Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dinilai belum mampu menelusuri dinamika dalam sebuah pemilihan kepala desa secara mendalam, dan cenderung hanya berfokus pada aktivitas politik yang terlihat jelas ataupun fokus pada salah satu dimensi warga desa saja, tanpa adanya upaya untuk menghubungkan dimensi-dimensi dinamika yang ada dalam suatu fokus penelitian. Oleh karenai itu, pemilihan judul artikel ini yang berfokus pada dinamika didasari pada adanya kesenjangan penelitian terkait dinamika pilkades yang mendalam itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, artikel ini akan mampu menjelaskan informasi yang ditemukan secara sistematis dan akurat. Dalam artikel ini kemudian ditemukan bahwa meskipun tidak ada konflik substansial yang terjadi pada pilkades Desa Ngadas tahun 2023, terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama dalam pengajuan calon kepala desa yang kemudian harus juga disaring oleh panitia untuk dapat mengakomodasi aspek sosial dan budaya yang ada di Desa Ngadas itu sendiri.
Political Communication Of West Java PDP PDIP In Winning The 2024 Presidential Election: Post-Jokowi Effects Maduratmi, Rini; Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 4, No 1 (2020): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i2.9905

Abstract

In the last centuries, the development of democracy cannot be separated from the role of political communication. In West Java, political communication of DPD (Regional Representative Council) PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) in winning the 2024 election requires structured and strategic planning in the contemporary political context. Effective politics can mobilize support, shape public opinion, and influence election outcomes. In the 2024 election, PDIP got a drastic drop in votes, namely being in fifth place with the badly loss of Ganjar-Mahfud in this province. This study aims to analyze the political communication of the West Java DPD PDIP in winning the 2024 election with the post-Jokowi-Effect. This qualitative study used a descriptive analysis. The results of the study showed that the political communication of the West Java DPD PDIP in winning the 2024 election was optimal in terms of communication elements such as the communicator, message content, media used, target audience, and final effect. The decline in PDIP votes in this province and the bad loss of Ganjar-Mahfud were caused by other factors, not by the political communication, namely the strong Jokowi-Effect in the use of "Jokowi Elements", the elite power factor of former PDIP and the performance of regional heads from PDIP. They all cause the poor work of this political party machine.Keywords: Political Communication, elections, political parties
Co-Authors Amri, Ahmad Luqman Mohd Shamsul Athalla Meiliaputri, Syaira Alifia Caroline Paskarina Gigin G K Basar Hamim, Muhammad Adib Farhan Mohd Hendra, Hendra - Jamri, Mohamad Hafifi Lenny Meilany, Lenny Luthfia, Saida Maduratmi, Rini Meiliaputri, Syaira Alifia Athalla Mustabsyirotul Ummah Mustofa Mustazar, Muhammad Aiman Daniel Neneng Yani Yuningsih Oetari Agatha, Rossenne Oktapiani, Arni Ramadhani, Rahmah Ratnia Solihah Sidik, Sholahudin Maulana Sri Sulastri