Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal La Sociale Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JHP2M)
Siti Witianti
Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.501 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN Witianti, Siti
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.651 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10547

Abstract

The relations between democray and development has become wide discussion since world war two until now. The question rised whether democracy supports development or development supports democracy both in central and local level. Democracy has been choosed in manycountries. Democracy marked by participation needed in development. Furthermore, democracy needs better people’s capacity which only can be done in the development process. Comprehensive development concept stresses on the people. People become subject and object in the development. People’s participation makes the result of development suits with the need of the people. There is an opinion that comprehensive development process might support democratization process.
RELASI PARTAI POLITIK DAN KONSTITUEN DI KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG Caroline Paskarina; Neneng Yani Yuningsih; Siti Witianti
Sosiohumaniora Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i3.5495

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk mencari gambaran mengenai relasi partai politik dengan konstituen dalam mencari dukungan massa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan melalui metode survei pakar, di mana kuesioner disebarkan kepada responden yang dipandang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang partai politik, kampanye, dan pemilihan umum maupun lokal yang berlangsung di lokasi penelitian, serta memiliki pengetahuan tentang konteks politik lokal di lokasi penelitian. Responden terdiri dari elit partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa lokal di kedua lokasi penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi partai politik di tingkat lokal diintervensi oleh pengurus pusat, mekanisme pertukaran masih bersifat transaksional dengan faktor uang yang paling peran, partai dan kandidat tidak terlalu melakukan pengawasan dengan ketat, partai politik saat ini lebih bersifat non ideologis, dan partai politik belum menggunakan strategi yang efektif dalam penggalangan dukungan. Agar relasi partai politik dan konstituen menjadi lebih demokratis, maka kami menyarankan pimpinan partai pusat memberikan otonomi kepada partai di tingkat lokal untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara memperkuat organisasi partai di tingkat lokal baik sumber daya manusia ataupun sumber keuangan partai.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Ratnia Solihah; Siti Witianti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN DI IDONESIA Ratnia Solihah; Siti Witianti; Hendra Hendra
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.783 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16086

Abstract

Salah satu bentuk kepedulian publik (masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah partisipasinya dalam penataan ruang di mana mereka berada. Proses penataan tata ruang sebagai bagian dari suatu sistem publik, seringkali menghadapi kepentingan yang sangat beragam. Sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara di mana masyarakat juga berada di dalamnya. Oleh karena itu, partisipasi publik atau peran publik sendiri yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah publik untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang menjadi suatu keharusan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan studi literatur, dimana penulis melakukan kajian referensi dan dokumentasi yang terkait dengan partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang, khususnya partisipasi publik dalam penataan ruang kawasan perkotaan di Indonesia. Partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat. 
PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI KANDIDAT DI INTERNAL PDI PERJUANGAN PADA PILKADA CIMAHI TAHUN 2017 Siti Witianti; Nasrullah Nazsir; Arry Bainus; Mudiyati Rahmatunnisa; Mohammad Fazrulzaman Azmi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i2.35728

Abstract

Pada tatanan negara demokrasi, lazimnya partai politik melakukan upaya perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Oleh karena itu, partai politik harus menyediakan kader-kadernya yang siap mengikuti seleksi di intenal partai. Pada kasus Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, Paslon yang terpilih bukan dari kader PDI Perjuangan, karena penjaringan dilakukan secara terbuka bagi kader dan non kader. Dengan demikian tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui dinamika dan metpde seleksi yang dilakukan PDI P Perjuangan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Cimahi pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendengarkan narasumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Pengumpulan data dilakukan dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan dan beberapa bakal calon dari kader dan bukan PDI Perjuangan, sedangkanengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mandalam sedangkan penentuan informan dilakukan berdasarkan purposive technique. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Tim Seleksi tingkat lokal tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural dalam proses seleksi, akan tetapi ada peran lebih dalam melakukan screening bakal calon, khususnya mengenai komitmen yang akan diberikan kepada partai. Dominasi dan kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan hasil seleksi masih sangat mencolok, termasuk tim seleksi pusat pun akan sangat bergantung dengan keputusan DPP, meskipun tahapan prosedural sudah secara rinci dilaksanakan. Proses penentuan calon dapat dikatakan dinamis di tingkat lokal, namun setelah mencapai tahap akhir, dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang berwenang untuk memutuskan dan merekomendasikan calon untuk berkontestasi dalam Pemilu. Hal yang menarik lainnya dalam proses pencalonan di internal PDI-P Kota Cimahi adalah tidak adanya mahar politik, namun bakal calon diminta komitmennya untuk membiayai pemenangan Pilkada. Selanjutnya, penelitian ini menunjukan adanya keterbatasan desentralisasi kewenangan dalam proses rekrutmen. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh kekuatan oligarki dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, serta kekuatan finansial yang dapat mengimbangi pengaruh tersebut.
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN Siti Witianti
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.651 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10547

Abstract

The relations between democray and development has become wide discussion since world war two until now. The question rised whether democracy supports development or development supports democracy both in central and local level. Democracy has been choosed in manycountries. Democracy marked by participation needed in development. Furthermore, democracy needs better people’s capacity which only can be done in the development process. Comprehensive development concept stresses on the people. People become subject and object in the development. People’s participation makes the result of development suits with the need of the people. There is an opinion that comprehensive development process might support democratization process.
EVALUASI KINERJA DKPP DALAM PENANGANAN KASUS PEMILUKADA SERENTAK JAWA BARAT TAHUN 2015 Mudiyati Rahmatunnisa; Siti Witianti; Hendra Hendra
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.036 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v2i2.14419

Abstract

ABSTRAK  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi lembaga yang turut menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Sebagai lembaga baru yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP dibebankan dengan banyak kasus sengketa etika pemilu pada babak baru sejarah pemilu daerah serentak di Indonesia Tahun 2015. Penelitian ini mengambil lokus di Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak di Tahun 2015 yang memiliki 26 dugaan pelanggaran etik yang ditangani oleh DKPP. Evaluasi kinerja didasarkan pada penggunaan enam wewenang DKPP yang dinilai dengan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui proses focus group discussion, survey, wawancara dan analisis dokumen dalam kurun waktu September-November 2016. Hasil yang diperoleh, secara kualitiatif DKPP sudah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berintegritas dalam penanganan setiap kasus etika yang ada di pemilukada serentak Jawa Barat Tahun 2015. Kata Kunci: integritas penyelenggara pemilu, integritas pemilu, kode etik   ABSTRACT The Honorary Electoral Council (DKPP) becomes an institution that helps creating democratic, qualified and integrated elections. As a new institution involved in the elections process, DKPP is incharged with many cases of electoral ethical disputes in the new round of regional elections in Indonesia in 2015. This research takes locus in West Java as one of the regions that hold simultaneous elections in the year 2015 which has 26 alleged violation of ethics handled by DKPP. Performance evaluation is based on the implementation of DKPP’s tasks and authority which are assessed by integrated electoral management body’s principles. This research uses qualitative method by collecting data through focus group discussion, survey, interviews and document analysis during September-November 2016. The result shows that DKPP has tried to implement the principles of integrated electoral organizer in handling each case of code of ethics violation during the simultaneous election in West Java in 2015. Key words: integrated electoral organization, electoral integrity, code of ethics, 
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Ratnia Solihah; Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Siti Witianti
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 3 (2022): September, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i3.24953

Abstract

Fokus tulisan ini adalah tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial, sebagai upaya menindaklanjuti hasil survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri, observasi partisipan, melakukan design thinking, dan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan Tim PPM, Tim KKN, Tim Ahli (instruktur), serta Pemerintah Desa, BUMDes, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan warga Desa Kutamandiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial; koordinasi, diskusi dan konsultasi tentang produk unggulan; uji coba produk, pelatihan pengolahan produk ubi cilembu dan manajemen usaha, serta sosialisasi/workshop website kepada admin Desa (pengelola BUMDes). Secara keseluruhan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh Tim PPM maupun pihak-pihak terkait lainnya.
PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI MINAT BELAJAR TERHADAP ANAK USIA DINI Lenny Meilany; Sri Sulastri; Siti Witianti; Gigin G K Basar
Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 02 Nomor 02 (Oktober 2023)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/jhp2m.v2i2.646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran kunci yang dimainkan oleh orang tua dalam memotivasi dan meningkatkan minat belajar anak usia dini. Anak-anak usia dini adalah kelompok yang sangat rentan dan berpotensi besar dalam pembentukan motivasi belajar mereka. Orang tua, sebagai pemimpin pertama dalam kehidupan anak, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi anak terhadap pendidikan. Studi ini melibatkan analisis literatur yang cermat untuk mengungkap bagaimana perilaku, dukungan, dan interaksi orang tua dengan anak-anak mereka dapat mempengaruhi minat belajar mereka. Temuan menyoroti pentingnya dorongan positif, pengawasan yang bijaksana, dan lingkungan belajar yang merangsang dalam mendorong motivasi anak usia dini. Selain itu, peran orang tua dalam memfasilitasi eksplorasi kreatif dan memberikan dukungan emosional yang stabil juga ditekankan. Hasil penelitian ini menggaris bawahi betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk dasar yang kuat bagi pembelajaran seumur hidup anak-anak mereka. Pendidik dan praktisi pendidikan dapat menggunakan wawasan ini untuk kerja sama antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan pendidikan yang holistik pada anak usia dini. Kesimpulannya, orang tua memiliki peran utama dalam merangsang minat belajar anak-anak usia dini dan memotivasi mereka untuk mengejar pengetahuan dengan semangat
Co-Authors Amri, Ahmad Luqman Mohd Shamsul Arry Bainus Athalla Meiliaputri, Syaira Alifia Caroline Paskarina Gigin G K Basar Gigin G K Basar Hamim, Muhammad Adib Farhan Mohd Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra, Hendra - Jamri, Mohamad Hafifi Lenny Meilany Lenny Meilany Lenny Meilany, Lenny Luthfia, Saida Maduratmi, Rini Meiliaputri, Syaira Alifia Athalla Mohammad Fazrulzaman Azmi Mudiyati Rahmatunnisa Mustabsyirotul Ummah Mustofa Mustazar, Muhammad Aiman Daniel Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Oetari Agatha, Rossenne Oktapiani, Arni Ramadhani, Rahmah Ratnia Solihah Sidik, Sholahudin Maulana Sri Sulastri Sri Sulastri