Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Implementation of the Patient’s Privacy Regulations in The People’s Republic of China Ghozali, Falah Al; Hardyanthi, Try; Fadhilah, Sarah
Indonesian Comparative Law Review Vol 2, No 2: June 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.2218

Abstract

The right to privacy, especially with regard to personal health condition, seems to be an issue in China. Illegal access to personal information and illegal disclosure of personal information to others constitute the infringement of the Personal Privacy Act. Although the privacy right has been governed under the Constitution since the 1980’s, however, its implementation has not yet been satisfactory due to some reasons. This paper aims to describe the implementation of the patient’s privacy regulations in the People’s Republic of China. This normative legal research employing a descriptive-qualitative method. The study shows that the right to privacy for the patients in China needs to get more attention from government, medical personnel and ruling groups.
The Implementation of the Patient’s Privacy Regulations in The People’s Republic of China Ghozali, Falah Al; Hardyanthi, Try; Fadhilah, Sarah
Indonesian Comparative Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.2218

Abstract

The right to privacy, especially with regard to personal health condition, seems to be an issue in China. Illegal access to personal information and illegal disclosure of personal information to others constitute the infringement of the Personal Privacy Act. Although the privacy right has been governed under the Constitution since the 1980’s, however, its implementation has not yet been satisfactory due to some reasons. This paper aims to describe the implementation of the patient’s privacy regulations in the People’s Republic of China. This normative legal research employing a descriptive-qualitative method. The study shows that the right to privacy for the patients in China needs to get more attention from government, medical personnel and ruling groups.
THE PROTECTION OF STATELESS CHILDREN UNDER THE INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL LAW Ghozali, Falah Al
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i2.19462

Abstract

Having a clear citizenship status facilitates children in leading their lives and asserting their rights, such as gaining access to education, healthcare, engaging in political activities, and even starting families. However, Institute on Statelessness and Inclusion, located in the Netherlands, estimates that every 10 (ten) minutes, a child is born without nationality in a country in this world. Stateless children face various different challenges. Statelessness hinders their ability to realize their potential and can have adverse effects on social cohesion and stability. In some cases, it can even lead to social tensions and displacement. The researchers used a normative research method in conducting this study. Additionally, the data analysis technique applied is qualitative descriptive, which portrays phenomena and findings related to stateless children, their causes, and their protection within international instruments. In other words, this research shows how the protection of stateless children is viewed from the perspective of international law.
Jejak Digital: Konsekuensi Hukum dari Tindakan di Media Sosial Ghozali, Falah Al; Gusti Ajeng Moetia Toja; Muhammad Wisnu Raka Pratikno; Reyhan Rezon Alghifari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i6.2102

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka. Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang, yang terletak di Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang kami sebut sebagai mitra dalam melaksanakan pengabdian. Adapun pengabdian (penyuluhan hukum) yang kami laksanakan dengan mitra yaitu bertajuk: “Jejak Digital: Konsekuensi Hukum dari Tindakan di Media Sosial”. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak hukum yang mungkin muncul akibat jejak digital di media sosial. Dengan mengkaji dan melakukan penyuluhan terkait aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kita dapat mengelola dan memahami akibat atau konsekuensi hukum dari tindakan di media sosial. Terkait hal tersebut, metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan harfiah, yaitu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai maksud tertentu. Luaran pengabdian ini direncanakan akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan bagi Institusi Pendidikan.
Hukum Adat sebagai Pidana Alternatif dalam Menanggulangi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Fadzillaturrachman, Dita; Ghozali, Falah Al
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan serta peran penting hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama untuk menjadi solusi dari permasalahan overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasari pada pendekatan undang-undang dan historis dengan dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber kepada bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dalam hukum pidana bertentangan dengan asas legalitas, namun pada praktiknya penerapan hukum adat dalam penyelesaikan perkara pidana dapat digunakan, karena selaras dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, penerapan delik adat dengan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan untuk menjadi solusi alternatif dalam mengatasi overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.