Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hukum Adat sebagai Pidana Alternatif dalam Menanggulangi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Fadzillaturrachman, Dita; Ghozali, Falah Al
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan serta peran penting hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama untuk menjadi solusi dari permasalahan overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasari pada pendekatan undang-undang dan historis dengan dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber kepada bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dalam hukum pidana bertentangan dengan asas legalitas, namun pada praktiknya penerapan hukum adat dalam penyelesaikan perkara pidana dapat digunakan, karena selaras dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, penerapan delik adat dengan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan untuk menjadi solusi alternatif dalam mengatasi overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
Reformasi Hukum Dagang Indonesia dalam Menjawab Tantangan Transaksi Dagang Berbasis Artificial Intelligence. Vagansa, Fransesko Mahesa; Pancawati, Angelina; Fadzillaturrachman, Dita; Nugroho, Bagas Wisnu
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban dalam transaksi dagang berbasis kecerdasan buatan di Indonesia serta merumuskan arah reformasi hukum dagang yang ideal guna menjamin kepastian hukum dalam praktik perdagangan digital. Penggunaan AI dalam transaksi dagang semakin meluas dan kompleks, namun pengaturannya dalam sistem hukum nasional masih belum memadai. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disertai bahan hukum sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma yang berlaku dan mengidentifikasi kekosongan maupun kelemahan regulasi dalam konteks perdagangan digital berbasis Artificial Intelligence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang Indonesia belum mengatur secara eksplisit kedudukan, kapasitas hukum, dan tanggung jawab sistem kecerdasan buatan dalam aktivitas dagang, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dan sengketa bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang bersifat adaptif dan prospektif melalui pembentukan kerangka hukum komprehensif yang mampu mengakomodasi karakteristik teknologi digital sekaligus memberikan perlindungan hukum, kepastian, serta keadilan dalam praktik perdagangan modern.