Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Dunia Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Widi Nugrahaningsih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Perjanjian Jual Beli Dan Web Pemesanan Online Perusahaan Sarung Goyor Botol Dunia Widi Nugrahaningsih; Indah Nofikasari
Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol. 6 No. 2 (2022): Pengabdian Untuk Mu negeRI
Publisher : LPPM UMRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jpumri.v6i2.4164

Abstract

Abstrak Perkembangan ekonomi secara global yang sangat merubah gaya hidup masyarakat, menjadikan pola kegiatan ekonomi masyarakat juga berubah. Masyarakat khususnya mitra membutuhkan suatu payung hukum dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukannya. Salah satu payung hukum yang perlu dilakukan yaitu dibuatnya suatu perjanjian pada setiap transaksi jual beli. Disisilain, perkembangan teknologi informasi juga merubah gaya hidup masyarakat saat ini yang lebih memilih kegiatan transaksi secara online karena dinilai lebih praktis. Tujuan kegiatan PKM ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra dalam bidang pembuatan perjanjian jual beli dan keterampilan dalam bidang pengoperasionalan WEB penjualan untuk mendukung pemasaran sarung goyor secara online. Metode kegiatan PKM yaitu terlebih dahulu dilakukan survey lapangan, kemudian memilih penyelesaian permasalahan yang utama yang pertama yaitu memberikan sosialisasi dan pelatihan pembuatan perjanjian, yang kedua menerapkan WEB penjualan dan pelatihan pengoperasionalan WEB penjualan untuk media pemasaran supaya omset mitra semakin meningkat. Hasil dari kegiatan PKM ini, bahwa mitra dapat mengikuti dan menerapkan perjanjian jual beli pada setiap transaksi yang ada, kemudian mitra juga dapat mengoperasikan WEB penjualan sarung goyor, supaya terjadi peningkatan omset dari penjualan melalui media online. Kata Kunci: Perjanjian, Transaksi Online, WEB Penjualan
Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Widi Nugrahaningsih; Indah Wahyu Utami
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 03 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i03.213

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya ekonomi, dampak tersebut sangat dialami oleh seorang debitur dalam melakukan kewajiban permbayaran kredit. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi Debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemic covid 19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum Sosiologis atau empiris, serta lokasi penelitian dilakukan di Bank Sinarmas dan Dirjen Perundingan Perdagangan. Teknik Pengumpulan data, yaitu wawancara, dan Studi Pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Hasil penelitian yaitu bahwa untuk melindungi debitur penerima fasilitas kredit dimasa pandemic covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik berupa kepres maupun keputusan OJK, sedangkan dari pihak lembaga perbankan, mereka sebagi pihak pelaksana dari kebijakan yang dibut oleh pemerintah. Kesimpulan, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur penerima fasilitas kredit, berupa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019.selanjutnya pihak bank melaksanakan kebijakan tersebut dengan memberikan stimulus bagi debitur.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet Fransisca Medina Alisaputri; Rina Arum Prastyanti; Widi Nugrahaningsih
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v1i1.145

Abstract

Kemudahan dalam mengakses internet dan media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatnya pengguna internet. Laporan We Are Social menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya cybercrime salah satunya adalah cyberporn. Kasus pornografi cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan..Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di unit PPA Polres Sukoharjo dan upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet. Hasil dari penelitian ini yaitu problematika dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu: 1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual, 2. Keberatan jika gadget disita, 3. Korban merasa itu aib, 4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus dan 5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet diwujudkan melalui kehadiran berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peraturan terkait tindak pidana pornografi sejauh ini telah mendapatkan aturan secara khusus dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kejahatan kesusilaan juga telah diatur dalam Bab XIV KUHP.
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: Studi Kasus KPKNL Surakarta Nurul Itsna Fawzi’ah; Widi Nugrahaningsih; Aris Prio Agus Santoso
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Agustus: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i3.5427

Abstract

An auction is an open sales mechanism that provides the public with the opportunity to acquire goods or assets through the highest bid. This process begins with an official announcement and is carried out transparently. In line with the development of information technology and efforts to modernize public services, the Indonesian government issued Minister of Finance Regulation (PMK) Number 122 of 2023 concerning Auction Implementation Guidelines. This regulation aims to update and simplify the auction process with a digital approach to make it more effective, efficient, and reach the wider community. This study aims to analyze the implementation of PMK 122/2023 at the Surakarta State Assets and Auction Service Office (KPKNL) and identify obstacles encountered in its implementation. The research method used is a juridical-empirical with a qualitative approach, where primary data was obtained through interviews with auction officials and related staff at the Surakarta KPKNL, while secondary data was collected from regulations, official documents, and legal literature. The research results show that the implementation of PMK 122/2023 has had a positive impact on improving the quality of auction services through digitalization, such as the implementation of an e-Auction system, the provision of e-Auction Corner facilities, and the use of other information technology to facilitate public access. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal implementation, the success of policy implementation is influenced by factors such as legal substance, law enforcement officers, and the legal culture of the community. The Surakarta KPKNL (National Public Service Agency) is considered successful in increasing efficiency, accountability, and service satisfaction to the community. However, obstacles remain in its implementation, such as disputes over ownership of auction objects, resistance to occupants' evictions, and technical and administrative challenges in using online systems. This research recommends the need for inter-agency synergy, strengthening complementary regulations, and public education to support the smooth and sustainable implementation of digital-based auctions.
Co-Authors Aris Prio Agus Santoso Fransisca Medina Alisaputri Indah Nofikasari Indah Wahyu Utami Indah Wahyu Utami Nurul Itsna Fawzi’ah Rina Arum Prastyanti