Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Satria, I Gde Sandy
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS TIM ESCORT SEBAGAI PEMBUKA JALAN AMBULANS DI INDONESIA Puspita, Kumara; Septiyani, Samriananda; Satria, I Gde Sandy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i2.3576

Abstract

AbstractThis study aims to identify the formation of the escort team community and the important role of the ambulance escort. Research methods used by researchers are empirical studies by obtaining live data from interviews via social media with escort teams and communities in Indonesia. Research on the role of escort team helps the ambulance travel quickly to the assigned hospital. Early in the development of the escort team in Indonesia, due to people's indifference to the presence of ambulances when the ambulance sirens went off, this caused patients to bet their lives on the streets. Several communities and police departments disagreed on the escort team's presence, as it was in the interest of security and order in police traffic that had the authority to escort ambulances. In this case the host team helps the ambulance, since the ambulance asks escort teams to escort ambulances, for a definite decision or discrete of the police force to provide a specific clearance for the escort team's communities.Keywords: ambulance escort; escort team community; roleAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal terbentuknya komunitas tim escort dan peranan penting dalam melakukan pengawalan ambulans. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris dengan cara memperoleh data langsung dari hasil wawancara melalui media sosial dengan pihak tim escort dan masyarakat di Indonesia. Melalui penelitian ini peneliti peranan tim escort dapat membantu perjalanan ambulans agar cepat sampai ke rumah sakit yang dituju. Pada awal terbentuknya komunitas tim escort di Indonesia, disebabkan karena ketidakpedulian masyarakat akan keberadaan ambulans ketika sirine ambulans berbunyi, hal ini yang menyebabkan pasien bertaruh nyawa di jalan. Beberapa masyarakat dan pihak kepolisan tidak setuju akan keberadaan komunitas tim escort, karena demi keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawalan ambulans. Dalam hal ini keberadaan komunitas tim escort sangat membantu pihak ambulans, karena pihak ambulans yang meminta tim escort untuk mengawal ambulans, supaya adanya kepastian diperlukan keputusan atau diskresi kepolisian agar memberikan ketegasan berupa izin khusus untuk komunitas tim escort dalam melakukan pengawalan ambulans.Kata kunci: komunitas tim escort; pengawalan ambulans; peranan
SOSIALISASI PINJAMAN ONLINE DI DESA CANDIPARI, KABUPATEN SIDOARJO Satria, I Gde Sandy; Simangunsong, Frans; Fardayana, M. Taj Bahy; Hendarto, Vanya Agatha; Rachmatullah, Gaung Agung; Nugraha, Narendra Putra
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.781

Abstract

Pertumbuhan internet telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Financial Technology (FinTech) menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi, memudahkan transaksi dan pinjaman melalui platform digital. Pinjaman online, meskipun praktis dan cepat, menyimpan risiko besar seperti penipuan dan pelanggaran data pribadi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang literate secara finansial. Untuk mengatasi masalah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN-MBKM) di Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online, risikonya, dan cara penggunaannya yang bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi pemaparan materi, pengisian kuesioner, tanya jawab, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh masyarakat Desa Candipari, dengan fokus utama pada ibu-ibu. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, serta peningkatan pengetahuan tentang perlindungan konsumen, risiko pinjaman online, dan pentingnya memeriksa legalitas penyedia pinjaman melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini diharapkan dapat membangun literasi keuangan yang lebih baik di masyarakat, mengurangi risiko utang berlebihan, dan mendorong penggunaan layanan pinjaman online secara bertanggung jawab. Dengan adanya program ini, masyarakat Desa Candipari diharapkan lebih memahami dampak negatif dari pinjaman online ilegal dan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana, menghindari praktik keuangan yang tidak sehat.
Towards Achieving Substantive Justice: The Importance of Extending the Time Limit for Resolving Presidential Election Disputes Kharisma, Bunga; Satria, I Gde Sandy
Mimbar Keadilan Vol 17 No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v17i2.10924

Abstract

Presidential election dispute resolution (PHPU) is complicated because its scope covers the entire territory of Indonesia and its application to Indonesian citizens in various parts of the world. The PHPU dispute resolution process must also guarantee maximum protection of constitutional rights. This research uses normative research methods using secondary data sources. This aims to assess the urgency of extending the deadline for resolving presidential election disputes, which is currently 14 working days from the date of submission. Research sculpture approach and conceptual approach. These findings illustrate the need for changes to legislation to extend the time limit for resolving PHPU disputes beyond the existing 14-day limit. In practice, this time period does not provide maximum opportunity for the presentation of evidence. Historical analysis shows that from the 2004 presidential election to 2024, not a single PHPU demand has been granted, mainly because the demand cannot be proven. The author emphasizes that a time limit that is too early does not guarantee substantive justice, which includes not only fair and accurate decision-making, so rational considerations are needed that produce rational and logical decisions and a process that allows each party to present their arguments comprehensively and obtain fair treatment in the judicial process.
Peningkatan Kesadaran Politik Melalui Sosialisasi Pemilih Pemula di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya Satria, I Gde Sandy; Fikri, Sultoni; Kaniska, A.A. Gede Indrayana; Suryanto, Ricky Dwi
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i1.1032

Abstract

Sosialisasi kepada pemilih pemula memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam pemilu, terutama dalam memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya, program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen FH Untag Surabaya menjadi salah satu upaya konkret dalam membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan rendahnya pemahaman politik di kalangan pemilih pemula, sekaligus mengajak mereka untuk berperan aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Melalui pendekatan interaktif dan edukatif, sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi tentang pentingnya partisipasi politik, tetapi juga mendorong dialog kritis dan diskusi terbuka antara peserta dan fasilitator. Dengan metode ini, pemilih pemula diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta implikasi dari partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Pelaksanaan program sosialisasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesadaran politik pemilih pemula di Kelurahan Wonorejo. Relevansi program ini dalam konteks penguatan demokrasi lokal, khususnya dalam membentuk generasi muda yang melek politik dan berdaya kritis. Hasil program menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dan edukatif berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Program ini dapat menjadi model yang efektif untuk diterapkan, sekaligus menjadi langkah kecil namun berarti dalam mendukung keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Satria, I Gde Sandy
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2723

Abstract

Konsep gig economy merevolusi dinamika hubungan kerja, sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini mengupas secara kritis kekosongan regulasi yang mengakibatkan jutaan pekerja digital dari pengemudi ojek online hingga kurir logistic berada di zona abu-abu perlindungan hukum. Maka penelitian ini menganalisis bagaimana hukum ketenagakerjaan dapat beradaptasi memberikan perlindungan bagi pekerja gig economy. Melalui pendekatan Konseptual dan Pendekatan perbandingan, penelitian ini dirancang untuk menjamin hak dasar pekerja sekaligus mempertahankan fleksibilitas bisnis platform. penelitian ini menggali kewajiban negara dalam mengatur dan menjamin hak pekerja digital, termasuk hak atas upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya regulasi, sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk melindungi pekerja digital secara memadai. oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika gig economy. Simpulan dari penelitian ini menekankan urgensi pembaruan kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja digital mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja konvensional.
Co-Authors Fardayana, M. Taj Bahy Fikri, Sultoni Frans Simangunsong Hendarto, Vanya Agatha Kaniska, A.A. Gede Indrayana Kharisma, Bunga Nugraha, Narendra Putra Puspita, Kumara Rachmatullah, Gaung Agung Septiyani, Samriananda Suryanto, Ricky Dwi