Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Khairun Law Journal KHAIRUN LAW JOURNAL Journal of Strafvodering Indonesian KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Pelupessy, Ainurrafiqa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Online Gender-Based Violence(GBV) Crime In The Perspective Of Indonesian Criminal Law Reumi, Frans; Medan, Karolus Kopong; Pelupessy, Ainurrafiqa; Usman, Ramadhan
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 6 (2025): JOSI - JANUARY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/xez31j88

Abstract

In recent years, developments in information and communication technologies have increased the use of digital media, which has simultaneously expanded the risk of online gender-based violence (GBV). This phenomenon includes sexual harassment, non-consensual dissemination of intimate content, and gender-based threats, which commonly affect women and vulnerable groups. In Indonesia, Law No. 12 of 2022 on the Criminalization of Sexual Violence (UU TPKS) comes as a first step to provide protection to victims, including in cases of online GBV. However, the implementation of the TPKS Law still faces obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officials, difficulties in digital proof, and social stigma against victims. A normative juridical research method was used to evaluate the adequacy of regulations, harmonization of laws, and international best practices. The analysis shows that existing regulations, including the GCV Law, ITE Law, and Criminal Code, still have gaps in effectively addressing online GBV. Legal harmonization, strengthening digital forensic capacity, and increasing gender sensitivity are urgent needs. A holistic approach, including cross-sector collaboration, public education, and policies adaptive to technological developments, is expected to strengthen victim protection. This strategy is needed to realize law enforcement that is responsive, equitable, and supports efforts to eradicate gender-based violence in the digital space.
Edukasi Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di SMP Islam 1 Kota Ternate Abduladjid, Syawal; Pelupessy, Ainurrafiqa
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2025): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v1i1.2

Abstract

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta masa depan suatu bangsa dan negara. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang justru terlibat dalam berbagai permasalahan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang rentan, sehingga memerlukan perlindungan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fenomena tersebut, tim pengabdian merasa perlu untuk melakukan kegiatan edukatif dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMP Islam 1 Kota Ternate. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi hukum kepada para siswa, agar mereka memahami hak dan kewajiban hukum serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, terutama yang berpotensi melanggar hukum. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat memahami bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, tetapi juga mencakup anak-anak, dengan mekanisme perlindungan yang berbeda. Edukasi ini penting untuk membangun kesadaran hukum sejak dini serta mencegah anak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab terhadap tindakannya di tengah masyarakat.
Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Mufti, Ahmad; Limatahu, Muhaimin; Pelupessy, Ainurrafiqa
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.2540

Abstract

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalam  menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).
Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Mufti, Ahmad; Limatahu, Muhaimin; Pelupessy, Ainurrafiqa
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.2540

Abstract

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalam  menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).
Procedural Deviations in Small-Scale Land Acquisition as Unlawful Acts in Corruption Offences Abdulajid, Syawal; Anshar, Anshar; Pelupessy, Ainurrafiqa
Jurnal Daulat Hukum Vol 9, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v9i1.50951

Abstract

Small-scale land acquisition constitutes a legal mechanism designed to ensure flexibility and efficiency in the implementation of development projects serving the public interest. The procedural simplification inherent in this regime is intended to respond to urgent development needs that directly affect local communities. In practice, however, such simplification is frequently misconstrued as the elimination of normative legal requirements, thereby creating opportunities for procedural deviations that may result in state financial losses. This condition raises complex legal issues when administrative irregularities shift into the domain of corruption offences. This article examines how procedural deviations in small-scale land acquisition may be legally constructed as unlawful acts within the framework of corruption crimes. The research adopts a normative legal method, employing statutory and case approaches, grounded in findings from the analysis of small-scale land acquisition practices in public-interest development projects. The analysis focuses on the normative limits of procedural simplification, the concept of unlawfulness in both formal and material senses, and the construction of criminal liability based on mens rea and abuse of authority. The findings demonstrate that procedural deviations in small-scale land acquisition cannot automatically be classified as criminal acts. Nevertheless, where such deviations violate fundamental land acquisition norms, are accompanied by an abuse of authority, and result in state financial losses, they may fulfil the elements of unlawfulness in corruption offences, particularly as regulated under Articles 2 and 3 of the Indonesian Anti-Corruption Law. This article underscores the necessity of positioning criminal law as ultimum remedium to prevent the criminalisation of public policy, while simultaneously reinforcing its preventive function in safeguarding the integrity and accountability of the land acquisition system for public development.
Co-Authors Abduladjid, Syawal Abdulajid, Syawal Anshar, Anshar Frans Reumi, Frans Karolus Kopong Medan Limatahu, Muhaimin Mufti, Ahmad Usman, Ramadhan