Garuda - Garba Rujukan Digital

Overlapping Authorities In Maritime Law Enforcement: A Case Study Of Ternate City Mufti, Ahmad; Malik, Faissal; Fathurrahim, Fathurrahim
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i2.4192

The extensive legal framework governing maritime law enforcement in Indonesia has inadvertently created a proliferation of institutions with overlapping authorities and divergent jurisdictional interpretations, resulting in institutional silos that undermine coordinated operations and reduce enforcement effectiveness. Focusing on Ternate City’s waters, this research uses empirical legal research and descriptive qualitative analysis to examine these challenges and their implications, including the risk of inter-agency disputes and strained cooperation. It finds that six agencies—the Indonesian Navy, Bakamla, KPLP, the Directorate General of Customs and Excise, Polair, and PSDKP—exercise jurisdiction in the same maritime zones, generating complexity and confusion among stakeholders. Without clear coordination, enforcement becomes inefficient and potentially compromises national maritime security and economic interests. Therefore, a comprehensive strategy to harmonize mandates and strengthen inter-agency coordination is essential to ensure effective and cohesive law enforcement across Indonesian waters..

Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Mufti, Ahmad; Limatahu, Muhaimin; Pelupessy, Ainurrafiqa
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.2540

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalamÃ‚Â menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).

Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Mufti, Ahmad; Limatahu, Muhaimin; Pelupessy, Ainurrafiqa
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.2540

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalamÃ‚Â menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).

KAJIAN SOSIO LEGAL TERHADAP PERMEN 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA Limatahu, Muhaimin; Mufti, Ahmad; Fathurrahim , Fathurrahim
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.225

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Kajian Sosio Legal Faktor Terjadinya pelanggaran Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong serta upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong. dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.Hasil penelitian ini menunjukan ahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum yang mana terjadinya pelanggaran peraturan menteri nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diakibatkan beberapa factor antara lain: mampu menarik berkumpulnya biomassa ikan dalam jumlah besar di sekitarnya, faktor perizinan, aspek teknis pemasangan rumpon, sanksi. Sedangkan Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam hal ini rumpon ialah upaya prefentif dengan melakukan sosialiasi serta patrol dan upaya represif yang mana dilakukannya berupa pembongkaran dan pemutusan rumpon yang illegal

Campus-Based Sharia Activism: Exploring Legal Awareness and Youth Mobilization in Muslim Communities Setiawan, Agus; Purkoni, Ahmad; Aijat Mau, Fajli; Setiawan, Agung; Mufti, Ahmad
Journal of Islamic Law and Legal Studies Vol 2 No 1 (2025): Journal of Islamic Law and Legal Studies
Publisher : Mabadi Iqtishad Al Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70063/-.v2i1.89

This study explores the rise of campus-based Sharia activism and its influence on legal consciousness and youth mobilization within Muslim communities, particularly in Southeast Asia. Amid increasing religiosity among Muslim students, campus organizations such as Lembaga Dakwah Kampus (LDK) have played pivotal roles in shaping Islamic legal understanding through peer-based intellectualism, digital engagement, and gender-inclusive discourse. Despite growing activism, empirical research remains limited, prompting this study to adopt a library research methodology. Drawing from academic sources published over the past five years, the study employs qualitative content analysis to identify key patterns and themes related to youth engagement with Sharia law. The findings reveal that student activism fosters a dynamic legal consciousness that blends traditional jurisprudence with contemporary concerns such as human rights, gender equity, and digital ethics. Peer-led discussions, digital platforms, and inclusive legal education emerge as crucial tools in this transformation. Youth activists are not passive recipients of religious authority but active agents who reinterpret Sharia in light of lived realities.

Bridging Cybersecurity and Enterprise Risk Management in the Digital Era Setiawan, Agung; Mufti, Ahmad; Aijat Mau, Fajli; Purkoni, Ahmad; Setiawan, Agus
TechComp Innovations: Journal of Computer Science and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): TechComp Innovations: Journal of Computer Science and Technology
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional Mabadi Iqtishad Al Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70063/techcompinnovations.v2i1.66

This paper explores the strategic integration of cybersecurity into enterprise risk management (ERM) frameworks to enhance digital resilience in modern organizations. Drawing on a qualitative library research method, the study synthesizes literature, models, and case analyses to identify best practices and governance structures that align technical cybersecurity measures with broader organizational goals. The research reveals that treating cybersecurity as an isolated IT function weakens risk visibility and incident response, while embedding it within ERM enables proactive identification, prioritization, and mitigation of cyber risks. The study highlights challenges such as the communication gap between IT teams and senior leadership, lack of standardized cyber-risk metrics, and siloed governance structures. It proposes cross-disciplinary collaboration, integrated risk frameworks (e.g., ISO 31000, NIST), and metrics-driven decision-making as essential components of effective cybersecurity governance. Although conceptual in nature, the findings emphasize the urgent need for cohesive, strategic, and metric-informed approaches to managing cyber threats. Future research should prioritize empirical validation, industry-specific adaptations, and development of standardized cyber-risk indicators to support evidence-based investment and board-level accountability in cybersecurity governance.

Membangun Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Peredaran Uang Palsu di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate Anshar; La Ode, Muhamad Taufik; Adhyaksa, Andika; Mufti, Ahmad
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v1i3.15

Peredaran uang palsu merupakan permasalahan hukum dan sosial yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di pasar tradisional yang masih mengandalkan transaksi tunai. Minimnya pemahaman hukum para pedagang terhadap ciri-ciri uang asli dan konsekuensi hukum dari peredaran uang palsu menjadi faktor utama yang memperbesar potensi kerugian ekonomi dan ketidaktertiban transaksi di lingkungan pasar tradisional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate, agar mampu mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti peredaran uang palsu secara tepat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode dialogis dan simulasi deteksi uang asli secara sederhana dengan mendatangi satu demi satu dari 10 (sepuluh) sampel pedagang yang dilaksanakan pada Minggu, 28 September 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek hukum dan teknis identifikasi uang palsu yang secara fisik berbeda dengan uang asli. Para pedagang juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih waspada dan akan bersikap proaktif bilamana menemukan peredaran uang palsu. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional serta mendukung upaya pencegahan tindak pidana peredaran uang palsu. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini penting sebagai model pemberdayaan hukum berbasis komunitas di lingkungan pedagang pasar tradisional.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search