Articles
<![CDATA[ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA ALAM DAN SEJARAH DI KELURAHAN PAJARESUK KABUPATEN PRINGSEWU ]]>
<![CDATA[Ni’mah A.Hidayah]]>;
<![CDATA[Simon S. Hutagalung]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2179
<![CDATA[Stakeholders are individuals or groups that are actively involved in activities that are affected by both positive and negative. The roles of stakeholders are needed by the three actors, the development of tourism can be done optimally. Each stakeholder involved has different influences and interests in accordance with their sphere and responsibilities, so that their involvement will provide different benefits in the implementation of tourism development. The results of this study are related to the stakeholders involved in the development of community, government, and private sectors, and stakeholders involved in tourism development have done various development both physical and non-physical development. Cooperation and communication between stakeholders is relatively good so that it accelerates the process of implementation of tourism development.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ]]>
<![CDATA[Adensyah Binter]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.827 KB)
|
DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.6
<![CDATA[Masalah sengketa tanah yang masih banyak terjadi di masyarakat adalah pengakuan tanah oleh masyarakat secara historis akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah dan kurangnya kepastian hukum yang sah mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah melalui kementerian ATR/ BPN meluncurkan kebijakan tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tertuang dalam peraturan Menteri ATR/ BPN No. 6 Tahun 2018 dengan tujuan percepatan sertipikasi seluruh bidang tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat dan mencegah sengketa serta konflik pertanahan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian efektivitas BPN kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mengurangi, mencegah konflik pertanahan dalam mewujudkan good governance melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Bangun Rejo. Penelitian ini ditinjau dengan menggunakan pendekatan gabungan menurut S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan dan target sertipikasi, pencapaian sumber serta proses dan koordinasi pelaksana program PTSL. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan keabsahan data yang diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi dan kecukupan referensial. Secara menyeluruh pelaksanaan program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah terlaksana dengan baik melihat pencapaian penerbitan sertipikat pada program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo, pemanfaatan SDM dan Non SDM yang sangat baik serta proses dan koordinasi pelaksana sesuai alur koordinasi dalam pelaksanaan program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo]]>
<![CDATA[Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance ]]>
<![CDATA[Ichwan Nurutdin Machruf]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i1.25
<![CDATA[Bencana alam merupakan salah satu dari sekian banyak masalah publik yang meresahkan masyarakat, karena dampaknya yang dapat menyebabkan beragam kerusakan dan korban jiwa. Upaya pra bencana harus dapat dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari kejadian bencana alam. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang rawan akan bencana alam terutama bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu di Kabupaten Lampung Selatan menyisakan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat akan adanya ancaman bencana alam tsunami di kemudian hari. Upaya kolaboratif akan sangat membantu untuk dapat memaksimalkan upaya-upaya pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan konsep collaborative governance yang saat ini sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan. Kolaborasi dalam upaya pra bencana alam tsunami telah dilakukan, mulai dari kesiapan anggaran, ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia, upaya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Aktor-aktor kebencanaan seperti BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial Lampung Selatan, masyarakat dan lembaga usaha telah berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pra bencana guna mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana alam tsunami yang dapat terjadi kapan saja di Kabupaten Lampung Selatan.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Sintia Ranti]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Ita Prihantika]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i2.30
<![CDATA[The increase in population growth in Indonesia is one of the impacts for the transmission of HIV/AIDS. The high spread of HIV/AIDS in Lampung Province led the Minister of Health to form Permenkes Number 21 of 2013 concerning HIV/AIDS Prevention. This study aims to find alternative strategies for the Health Agency of Lampung Local Goverments in treating the spread of HIV/AIDS by paying attention to the management strategies implemented by the Lampung Provincial Health Office. However, currently the Lampung Provincial Health Office does not yet have a specific strategy to tackle the spread of HIV / AIDS. In addition, the lack of public knowledge about HIV / AIDS becomes an obstacle in efforts to tackle HIV / AIDS. Therefore, the aim of the authors in this study is to find the right strategy in tackling the spread of HIV / AIDS in Lampung Province. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection is done by means of interviews, questionnaires, and documentation. The theory used in identifying strategies is the analysis of internal and external environmental factors according to the theory put forward by Akdon. The results of the research indicates that human resources in handling HIV and AIDS are capable in terms of numbers and abilities. However, external conditions such as politics, law, and technology have constraints from the external environment that hinder the effectiveness of HIV/AIDS treatment. In accordance with Akdon's theory, the right strategy is to utilize human resources while collaborating with organizations that support to tackle the spread of HIV / AIDS. This is in line with strategies that minimize weaknesses and avoid threats.]]>
<![CDATA[Digitalisasi Pelayanan Pensiun Aparatur Negara pada Taspen (Studi Tentang Taspen Ototentikasi di PT Taspen (Persero) KCU Kota Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Muhammad Faizal]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i2.33
<![CDATA[After the release of the Taspen Authentication application PT. Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung system in serving the management of retirement is still not optimal from the stage of entering the pension file to the stage of recording Authentication such as facial recording, voice recording, fingerprint recording still have obstacles in its implementation. The purpose of this study was to determine the pension services carried out by PT. Taspen (Persero) KCU Bandar Lampung City after the digital Taspen Authentication and to find out the obstacles faced by PT Taspen and retired participants in using the Taspen Authentication application digitally. This type of research is a type of qualitative descriptive research. Hasil penelitian menunjukkan jasa pensiun yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) KCU Kota Bandar Lampung setelah adanya taspenambahan digital belum maksimal, banyak informasi kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang penghematan, efisiensi dan responsivitas pembayaran PNS di PT. Taspen (Persero). The obstacles faced by PT Taspen and retired participants in using the Taspen application digitally authentication is the application system is not yet perfect (error system), not all people understand digital technology, the maximum socialization of Taspen authentication.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kota Karang ]]>
<![CDATA[Jane Anditia]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.56
<![CDATA[Fenomena bencana menjadi salah satu ancaman yang membahayakan kehidupan manusia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana dapat mengakibatkan banyak korban jiwa. Salah satu aspek dalam meminimalisir dampak bencana adalah dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana sebagai cara peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, BPBD membentuk program penangulangan bencana yaitu program Desa Tangguh Bencana. Kota Karang merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan bantuan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dan tingkatan partisipasi masyarakat terhadap program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Kota karang dalam Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana cukup baik, karena masyarakat memberikan partisipasi berbentuk tenaga, dan sosial. Selanjutnya Tingkat partisipasi masyarakat masih ditingkat tokenism (partisipasi semu) masyarakat sudah memberikan partisipasinya namun pada pelaksanaanya keputusan masih ditangan pemerintah.]]>
<![CDATA[Pola Koordinasi Stakeolder Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus PILKADA Kota Bandar Lampung Tahun 2020) ]]>
<![CDATA[Faisal Mu’min Eka Octafian]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Vina Karmilasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.115
<![CDATA[Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pidana pemilihan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Untuk itu diperlukan pola koordinasi yang baik antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung agar dalam penanganan kasus tindak pidana netralitas Aparatur Sipil Negara di Pilkada Kota Bandar Lampung dapat tertangani dengan baik serta mengedepankan prinsip keadilan. penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi yang terjalin antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, namun dalam faktor penghambat koordinasinya masih terjadi, seperti sistem pengambilan keputusan dalam menentukan suatu kasus untuk dapat diproses harus sepihak, jika salah satu stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung tidak sepihak, maka otomatis kasus tersebut akan terhenti, selain itu terkait dengan waktu penanganan tindak pidana pemilihan yang singkat mengakibatkan banyak kasus terkait dengan tindak pidana pemilihan terutama terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara yangdihentikan.]]>
<![CDATA[Koordinasi Antar Diskominfo Dengan Disdukcapil Kota Tangerang Dalam Aplikasi Tangerang Live ]]>
<![CDATA[Rafie Muhammad Rizky]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.124
<![CDATA[Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan telah masuk ke dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu sektor tersebut yakni lembaga pemerintahan, dimana dalam melakukan pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, pemerintah berupaya dan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Di Indonesia, salah satu daerah yang mengimplementasikan hal tersebut yakni Kota Tangerang dengan aplikasi Tangerang LIVE. Dalam aplikasi Tangerang LIVE terdapat banyak aktor yang berpartipasi di dalamnya diantaranya yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki peran sebagai pengelola aplikasi Tangerang LIVE dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi salah satu penyedia layanan publik dalam aplikasi dengan intensitas pengguna layanan yang cukup padat. Dalam menjalankan program bersama tentu koordinasi merupakan hal utama yang penting untuk dilakukan antara pihak terkait. Koordinasi yang dilakukan berjalan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak dimana koordinasi dilihat dari lima unsur yang terdiri dari komunikasi, sinkronisasi, integrasi, simplifikasi, dan mekanisme.]]>
<![CDATA[Gerakan “Selfie Save Life” Melalui Social Media Guna Penguatan Resiliensi Kelompok Pemuda di Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Simon Sumanjoyo Hutagalung]]>;
<![CDATA[Eko Budi Sulistio]]>;
<![CDATA[Apandi]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Dharma Jnana Vol. 3 No. 2 (2023): JURNAL DHARMA JNANA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan utama yang hendak diatasi melalui kegiatan ini antara lain: (1). Belum optimalnya pemanfaatan Social Media dan pengemasan gerakan sadar bencana bagi kelompok pemuda dalam menghadapi resiko bencana di Kota Bandar Lampung?, (2). Belum maksimalnya peningkatan kapasitas resiliensi kelompok pemuda melalui penerapan Social Media dan pengemasan gerakan sadar bencana dalam menghadapi resiko bencana di Kota Bandar Lampung?. Metode pengabdian yaitu berupa pelatihan dengan pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis. Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan utama yang dilakukan adalah penyampaian materi, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan pelatihan yang telah dilakukan menghasilkan perubahan rasio skor pengetahuan dan sikap peserta pelatihan, sehingga menghasilkan total skor rasio sebesar 89,4%. Diperlukan kegiatan lanjutan yang sifatnya lebih proaktif dengan melibatkan pihak lainnya yang dianggap lebih mampu mendorong pengaruh luas terhadap upaya pemanfaatan sosial media guna kepentingan memperkuat ketahanan terhadap bencana.]]>
<![CDATA[PERANCANGAN ANKLE KAKI PALSU BAWAH LUTUT UNTUK MENUNJANG KEBUTUHAN SALAT ]]>
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Suyitno, Suyitno]]>;
<![CDATA[Hilmy , Fuad]]>
<![CDATA[ JURNAL FOUNDRY Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL FOUNDRY ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Politeknik Manufaktur Ceper ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62944/jf.v7i1.90
<![CDATA[Penggunaan ankle kaki palsu bawah lutut sebagai alat bantu pengganti organ tubuh yang hilang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Ankle kaki palsu bawah lutut digunakan untuk kalangan difabel, baik karena cacat sejak lahir atau amputasi karena penyakit. Ankle kaki palsu bawah lutut jenis solid ankle belum mampu digunakan untuk menunjang gerakan salat seacara normal. Penggunaan aluminium A356 pada produksi ankle kaki palsu bawah lutut memiliki hasil yang sangat baik dan mempunyai keunggulan mudah ditemukan dipasar Indonesia. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mendapatkan rancangan, prototipe, dan hasil uji prototipe ankle kaki palsu bawah lutut yang dapat digunakan untuk salat secara normal tanpa harus dilepaskan. Perancangan ankle kaki palsu bawah lutut dilakukan dengan menggunakan software CAD dan CAE untuk mengetahui kekuatan dan perubahan bentuk pada desain. Hasil rancangan dibuat prototipe menggunakan material aluminum A356. Ankle kaki palsu bawah lutut harus mampu menunjang gerakan salat dengan jangkauan dorsofleksi 20º dan plantarfleksi 50º. Keamanan ankle kaki palsu bawah lutut diperoleh dengan mengetahui nilai deformasi (total deformation), tegangan (stress), dan regangan (strain) dengan pembebanan 120 kg. Desain ankle kaki palsu bawah lutut memiliki kekuatan dan keamanan yang baik dengan nilai deformasi 88.775 mm, tegangan 44.261 Mpa, dan nilai regangan 0.00026. Pengujian prototipe memiliki hasil yang baik dengan mampu malalui proses pengujian yang dilakukan sebanyak 20.000 siklus dan terbagi dalam 2 tahap pengujian. Kata Kunci: Ankle kaki palsu, salat, aluminium A356, dorsofleksi, plantarfleksi.]]>
