Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL MUTIARA AKUNTANSI JURNAL MUTIARA MANAJEMEN Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Journal of Artificial Intelligence and Digital Business KENDALI: Economics and Social Humanities JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Innovative: Journal Of Social Science Research Media Akuntansi Perpajakan
Utomo, Decky Dwi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : KENDALI: Economics and Social Humanities

 1 
RETORIKA TRANSPARANSI DIGITAL VS REALITA KORUPSI: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PENERAPAN E-BUDGETING DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA Dida, Marimbi Liebe Na’illah; Ihsan, Adieb Nur; Utomo, Decky Dwi
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 4 No. 3 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities.
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v4i3.1277

Abstract

Penerapan E-Budgeting sering digemakan sebagai solusi pamungkas (panacea) untuk mengatasi asimetri informasi dan memberantas korupsi dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Namun, persistensi skandal korupsi di daerah yang telah berstatus "digital" memunculkan paradoks kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar kesenjangan antara klaim pemerintah dan realitas praktik anggaran menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA). Studi ini menyandingkan narasi formal dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan LAKIP) dengan narasi investigatif dari laporan media dan lembaga pengawas independen. Hasil analisis mengungkap fenomena "decoupling" (pemisahan), di mana adopsi teknologi hanya berfungsi sebagai legitimasi prosedural untuk membangun citra transparansi ("simbolik"), sementara praktik moral hazard beradaptasi menjadi lebih canggih dan tersembunyi. Temuan menunjukkan bahwa retorika digitalisasi seringkali mengaburkan bentuk korupsi baru yang bergeser ke ranah non-sistem (off-chain), seperti transaksi tunai di luar sistem dan pengaturan proyek pra-input. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi kelembagaan yang substantif, transparansi digital hanyalah ilusi administratif yang gagal menyentuh akar asimetri kekuasaan antara elit birokrasi dan publik.
Co-Authors Abbas, Andi Reskia Nurhidayah Andrew Pangemanan, Andrew Ardiensyah, Ardiensyah Athaya, M. Daffa Amru Prima Bismi, Muhammad Ilham Surya Dida, Marimbi Liebe Na’illah Haykal, Mohammad Iman Ihsan, Adieb Nur Makatara, Biva Aditya Yuda Marta, Fitri Yul Dewi NALIEN, ELVIRA MULYA Rangkuti, Ramy Afifah Sela, Zaneta Nathania Mei Sinatra, Willdan Tarigan, Akbar Nugraha Tumija, Tumija