Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Madani : Indonesian Journal of Civil Society Jurnal Media Birokrasi JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Tumija, Tumija
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Utomo, Decky Dwi; Tumija, Tumija; Pangemanan, Andrew
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2781

Abstract

AbstractIMPLEMENTATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ENSURING THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BITUNG CITY, NORTH SULAWESI PROVINCEThe development in the current era of globalization has an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology that is used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems of regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. This study aims to describe the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City which is based on Law Number 23 Year 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the Mandate to Regulate Regional Financial Management. The research method used is qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The interview used by the writer in this research is structured interview, using purposive sampling. The results of this study found that there is still a lack of training provided to SIMDA Finance management officers at the Regional Financial and Asset Agency, inadequate internet networks, and the absence of local regulations that specifically regulate information systems for the Implementation of Financial SIMDA in regional municipalities. Bitung.Keywords: Implementation, Information Systems, Accountability, Management AbstrakPerkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas pengelola SIMDA Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaringan internet yang belum memadai, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem informasi Pelaksanaan SIMDA Keuangan di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung.Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem Informasi, Akuntabilitas, Manajemen
Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tumija, Tumija; Ramadhan, Akhmad Zakky
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3528

Abstract

Kabupaten Gresik memiliki kemampuan menerapkan Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci kesuksesan E-government. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, dan faktor penghambat dalam SIPD di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran dalam SIPD sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dari enam dimensi efektivitas perencanaan menurut Handoko, (2003:103). Pertama, dimensi Kegunaan, SIPD sudah efektif dalam layanan sarana informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dimensi ketepatan dan objektivitas, bahwa SIPD menciptakan keakuratan dalam perencanaan anggaran. Ketiga, dilihat dari dimensi ruang lingkup bahwa SIPD telah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan penyusunan perencanaan anggaran. Keempat, dimensi efektivitas biaya, bahwa sistem ini kedepannya tidak memerlukan biaya dalam penerapannya sehingga efisien dari segi biaya. Kelima, dimensi Akuntabilitas, dengan adanya aplikai ini input data tepat waktu dalam perencanaan sampai dengan cetak data. Keenam, dimenai ketepatan waktu bahwa aplikasi ini realtime dimana verifikasi input data oleh OPD atas kegiatan dalam satu tahun. Hambatan perencanaan dalam SIPD ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan dan verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama
Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Jayawijaya Tumija, Tumija; Kogoya, Yanechson Gwarry; Agustina, Ika
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4149

Abstract

Papua is an area where problems often arise regarding land ownership rights. One of them is in Jayawijaya Regency, where there are still frequent cases of land disputes, especially land owned by the Jayawijaya Regency Government. This issue regarding the legality of land belonging to the Jayawijaya Regency government will greatly influence the administration of land assets, because the assets recorded must have strong evidence of legality such as land certificates. Therefore, the Jayawijaya Regency Government must optimize the administration of fixed assets in Jayawijaya Regency, especially land assets. The aim of this research is to determine the optimization of the administration of fixed assets in the form of land in increasing the accountability of financial reports carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Jayawijaya Regency. The research method used is descriptive qualitative. Researchers used observation, interview and documentation techniques. The data that has been collected is then analyzed by collecting data, analyzing the data, and drawing conclusions. The research results obtained show that the administration of land assets is not optimal, namely because there are still problems in securing assets and human resources within the Jayawijaya Regency BPKAD environment. In this case, the steps taken by BPKAD Jayawijaya Regency are to increase asset security and improve the quality of human resources through providing training and technical guidance
Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Assyfa, Alvianty Nur; Rahmadanita, Annisa; Tumija, Tumija
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4637

Abstract

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang telah diinisiasi sejak tahun 2019, namun penelitian terkait aspek collaborative covernance pada penyelenggaraannya belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran umum terkait collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Peneliti yang menggunakan metode kuasi kualitatif menggunakan teori sejak awal proses penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi awal menujukkan adanya pemerintah daerah yang adaptif menyambut inovasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang; desain kelembagaan menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan fasilitatif yang ditunjukkan oleh pimpinan instansi memberikan dukungan positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik, dan proses kolaboratif yang didukung oleh outcome positif yang diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya, penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang baik. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya penguatan prioritas anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, dan teknologi yang digunakan. Di samping itu, penguatan kontribusi unsur media dan akademisi, juga dapat dilakukan, terutama dalam rangka mendukung keberhasilan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien.
Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tumija, Tumija; Rachmadika, Frendymasta
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 2 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i2.4762

Abstract

Abstract One of the problems with Regional Property (BMD) owned by Sidoarjo Regency is that it is not used and is in a condition of serious damage. Another problem is the accumulation of heavily damaged assets which can be seen from the recorded value on the regional balance sheet, especially in the miscellaneous assets post. The aim of this research are to find out effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sale, inhibitants that are faced by Regional Finance and Assets Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency in realizing the effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sales. This research using qualitative descriptive method with inductive approach. Data was collected by interview technique complemented with documentation and observation. The result brought the fact that redeployment of equipment and machinery assets through sales in BPKAD Sidoarjo has fulfilled several dimensions of Gibson’s effectiveness theory even if it has not able yet to resolve the problem about the heap of heavy damaged equipment and maschinery assets completely. Equipment and machinery assets redeployment through sales has been done quite effectively although it still face faces obstacles such as lack of local government agency’s (OPD’s) understanding about assets redeployment, collecting and matching assets data, inadequate asset storage, dependency on state asset auction service (KPKNL) or public appraiser service (KJPP) because of unavailability of appraisers from the civil apparatus of Sidoarjo Government. Keywords: Effectiveness, Equipment and Machinery Assets, Redeployment through Sales Abstrak Permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo salah satunya tidak terpakai dan dalam kondisi rusak berat. Masalah lain adanya penumpukan aset rusak berat dapat terlihat dari nilai tercatat pada neraca daerah khususnya pada pos aset lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi sejumlah dimensi teori efektivitas Gibson meski belum mampu menyelesaikan masalah penumpukan aset peralatan dan mesin rusak berat secara tuntas. Pemindahtanaganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan cukup efektif meski masih menghadapi hambatan meliputi kurangnya pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pemindahtanganan aset, pengumpulan dan pencocokan data aset, tempat penyimpanan yang belum memadai, ketergantungan pada KPKNL atau KJPP karena tidak adanya penilai dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Aset Peralatan dan Mesin, Efektivitas, Pemindahtanganan
Optimalisasi Penggunaan Website Newsroom dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik Tumija, Tumija; Kafi, Fadhilah
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4636

Abstract

Tujuan penelitian ini mendapatkan gambaran optimalisasi penggunaan website newsroom, hambatan dan upayanya untuk meningkatkan pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Bekasi. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website newsroom dalam meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi sudah optimal. Hal tersebut sesui tiga dimensi optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 128 Tahun 2020. Namun dalam kualitas layanan dimensi efisiensi pada indikator pengunjung website newsroom hanya 50,6% dari pelayanan masyarakat. Kemudian dimensi system availability pada indikator kondisi jaringan internet masih terbatas. Adapun beberapa faktor penghambat dalam penggunaan website newsroom yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan jaringan internet di dua Kecamatan, dan keterbatasan media elektronik. Hal ini di sebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan sosialisasi dan meningkatkan jaringan internet. Adapun sarannya yaitu sebaiknya meningkatkan sosialisasi pelayanan informasi berbasis elektronik. Kata kunci: Optimalisasi, Newsroom, Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik.
Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Luthfi Azhari; Tumija, Tumija; Restu Widyo Sasongko
Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/studi.v2i2.271

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the local government administrative system in improving the management performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The method used is a literature review by analyzing various previous studies, official reports, and policy documents related to APBD management at the regional level. The results show that a well-structured administrative system can accelerate the planning, implementation, and reporting processes of the APBD, although challenges remain in inter-unit coordination and the utilization of information technology. To enhance effectiveness, it is recommended to strengthen human resource capacity, update financial information systems, and reinforce internal oversight. These findings contribute to efforts to achieve more accountable, efficient, and transparent regional financial governance.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Kecamatan Melalui Pendampingan SIPD RI   Dwi Asri, Jatnika; Tumija, Tumija; Lestari, Eko Budi; Agustina, Ika; Zulkarnaen, Adam; Abdillah, Muhammad Risky; Wauran, Anjelica Jesica Hanna
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 7 No. 2 (2025): Madani : Agustus 2025
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v7i2.2505

Abstract

This community service (PkM) activity aims to improve the capacity and skills of village and sub-district financial management officials in utilizing the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI), assisting them in understanding the flow and mechanisms of using the Regional Financial Information System (SIKD), and supporting the smooth running of financial management at the village and sub-district levels. The methods used in implementing the PkM activities include presentations, simulations, and mentoring. The target audience for this activity is financial management officials at the village and sub-district level, including sub-district heads, village heads, sub-district secretaries, village secretaries, section heads, sub-district treasurers, village treasurers, and the financial management implementation team. The PkM activities were implemented through presentations on SIPD RI and the regional financial accounting cycle, simulations of SIKD use, and mentoring on regional accounting and financial reporting practices. The results of the activity demonstrated that participants gained a better understanding of the functions, flow, and mechanisms of using SIPD RI and SIKD, and were able to directly apply these skills to financial management tasks within their respective work areas. This Community Service Program not only provided increased technical knowledge and skills but also encouraged the realization of more transparent, accountable, and effective regional financial governance at the village and sub-district levels.
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Utomo, Decky Dwi; Tumija, Tumija; Pangemanan, Andrew
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 8 No. 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v8i2.2781

Abstract

AbstractIMPLEMENTATION OF THE REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN ENSURING THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BITUNG CITY, NORTH SULAWESI PROVINCEThe development in the current era of globalization has an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology that is used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems of regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. This study aims to describe the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Bitung City which is based on Law Number 23 Year 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the Mandate to Regulate Regional Financial Management. The research method used is qualitative research with descriptive methods with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The interview used by the writer in this research is structured interview, using purposive sampling. The results of this study found that there is still a lack of training provided to SIMDA Finance management officers at the Regional Financial and Asset Agency, inadequate internet networks, and the absence of local regulations that specifically regulate information systems for the Implementation of Financial SIMDA in regional municipalities. Bitung.Keywords: Implementation, Information Systems, Accountability, Management AbstrakPerkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Masih minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas pengelola SIMDA Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jaringan internet yang belum memadai, serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai sistem informasi Pelaksanaan SIMDA Keuangan di wilayah pemerintah daerah Kota Bitung.Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem Informasi, Akuntabilitas, Manajemen
Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tumija, Tumija; Ramadhan, Akhmad Zakky
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3528

Abstract

Kabupaten Gresik memiliki kemampuan menerapkan Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci kesuksesan E-government. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, dan faktor penghambat dalam SIPD di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran dalam SIPD sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dari enam dimensi efektivitas perencanaan menurut Handoko, (2003:103). Pertama, dimensi Kegunaan, SIPD sudah efektif dalam layanan sarana informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dimensi ketepatan dan objektivitas, bahwa SIPD menciptakan keakuratan dalam perencanaan anggaran. Ketiga, dilihat dari dimensi ruang lingkup bahwa SIPD telah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan penyusunan perencanaan anggaran. Keempat, dimensi efektivitas biaya, bahwa sistem ini kedepannya tidak memerlukan biaya dalam penerapannya sehingga efisien dari segi biaya. Kelima, dimensi Akuntabilitas, dengan adanya aplikai ini input data tepat waktu dalam perencanaan sampai dengan cetak data. Keenam, dimenai ketepatan waktu bahwa aplikasi ini realtime dimana verifikasi input data oleh OPD atas kegiatan dalam satu tahun. Hambatan perencanaan dalam SIPD ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan dan verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama
Co-Authors Abdillah, Muhammad Risky Akhmad Zakky Alfian, Yani Andrew Pangemanan, Andrew Assyfa, Alvianty Nur Dwi Asri, Jatnika ika agustina Kafi, Fadhilah Kogoya, Yanechson Gwarry Lestari, Eko Budi Luthfi Azhari Rachmadika, Frendymasta Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmadanita, Annisa Restu Widyo Sasongko Sabri, Muhammad Akmal Sinurat, Marja Utomo, Decky Dwi Wauran, Anjelica Jesica Hanna Zulkarnaen, Adam