Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Akuntabilitas Anggaran Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan di Era Digital Makatara, Biva Aditya Yuda; Dida, Marimbi Liebe Na’illah; Utomo, Decky Dwi; Marta, Fitri Yul Dewi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas anggaran publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan keuangan di era digital. Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi peningkatan transparansi dan keterlibatan publik, terutama melalui penerapan platform e-budgeting dan portal data terbuka di pemerintah daerah. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta resistensi birokrasi terhadap inovasi masih menjadi hambatan utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus multi-situs pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia, penelitian ini menggali bagaimana implementasi teknologi digital memengaruhi kualitas akuntabilitas dan efektivitas partisipasi publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap data anggaran dan memperkuat mekanisme pengawasan publik. Namun, efektivitas partisipasi masih sangat bergantung pada desain platform yang inklusif, kemudahan akses, serta responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti masukan warga. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan komitmen politik dari para pemangku kebijakan terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan akuntabilitas digital. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan inklusi digital, peningkatan kapasitas literasi keuangan, dan penguatan sistem pengendalian internal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi digital governance yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik di masa mendatang.
RETORIKA TRANSPARANSI DIGITAL VS REALITA KORUPSI: ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PENERAPAN E-BUDGETING DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA Dida, Marimbi Liebe Na’illah; Ihsan, Adieb Nur; Utomo, Decky Dwi
KENDALI: Economics and Social Humanities Vol. 4 No. 3 (2026): KENDALI: Economics and Social Sciences Humanities.
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/kendali.v4i3.1277

Abstract

Penerapan E-Budgeting sering digemakan sebagai solusi pamungkas (panacea) untuk mengatasi asimetri informasi dan memberantas korupsi dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Namun, persistensi skandal korupsi di daerah yang telah berstatus "digital" memunculkan paradoks kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar kesenjangan antara klaim pemerintah dan realitas praktik anggaran menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA). Studi ini menyandingkan narasi formal dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan LAKIP) dengan narasi investigatif dari laporan media dan lembaga pengawas independen. Hasil analisis mengungkap fenomena "decoupling" (pemisahan), di mana adopsi teknologi hanya berfungsi sebagai legitimasi prosedural untuk membangun citra transparansi ("simbolik"), sementara praktik moral hazard beradaptasi menjadi lebih canggih dan tersembunyi. Temuan menunjukkan bahwa retorika digitalisasi seringkali mengaburkan bentuk korupsi baru yang bergeser ke ranah non-sistem (off-chain), seperti transaksi tunai di luar sistem dan pengaturan proyek pra-input. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi kelembagaan yang substantif, transparansi digital hanyalah ilusi administratif yang gagal menyentuh akar asimetri kekuasaan antara elit birokrasi dan publik.
Recursive Economy and Policy Innovation in Indonesia’s Post-Resource Economy Romarina, Arina; Ardieansyah, Ardieansyah; Utama, Lalu Satria; Nalien, Elvira Mulya; Putra, Bima Eka; Dida, Marimbi Liebe Na’illah; Makatara, Biva Aditya Yuda; Azhari, Luthfi
Pattimura Proceeding 2026: Proceeding of the 3rd International Conference of International Conference on Business and Eco
Publisher : Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/pcst.2026.iconbe.p110-128

Abstract

Indonesia’s economy has long relied on non-renewable natural resources, which are now depleting, posing risks to long-term economic stability. The transition to a recursive economy—where resources are continuously reused and innovation drives sustainability—is critical. However, the role of policy innovation in facilitating this shift remains underexplored, particularly in integrating green economy principles, fiscal governance, and Just Energy Transition (JET) frameworks. This study examines how innovative policies can accelerate Indonesia’s transition to a recursive, post-resource economy. It fills a gap in literature by linking green government initiatives (e.g., fiscal incentives, R&D capacity) with economic resilience, while incorporating JET as a key variable. The novelty lies in synthesizing governance, technology, and diversification strategies into a unified policy model for sustainable transition. A Systematic Literature Review (SLR) is employed, analyzing peer-reviewed articles, government reports, and international case studies (2010–2025) on green economy transitions. Data is thematically coded to identify policy patterns, technological drivers, and institutional barriers. Findings reveal that: (1) Fiscal policies (e.g., carbon taxes, green subsidies) significantly boost renewable energy adoption; (2) Strong R&D investment correlates with faster industrial diversification; (3) JET-aligned governance enhances equity in transition outcomes. However, bureaucratic fragmentation and short-term economic priorities hinder progress. To achieve a recursive economy, Indonesia must: (1) Integrate green fiscal policies with JET commitments; (2) Strengthen cross-sectoral R&D collaboration; (3) Institutionalize metrics for long-term resilience. Recommendations include piloting circular industrial zones and aligning regional governance with national green targets.