Garuda - Garba Rujukan Digital

ESTIMASI KERUGIAN EKONOMI KERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT TABRAKAN KAPAL CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT Witomo, Cornelia Mirwantini; Firdaus, Maulana; Soejarwo, Permana Ari; Muawanah, Umi; Ramadhan, Andrian; Pramoda, Radityo; Koeshendrajana, Sonny
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung kerugian ekonomi rusaknya terumbu karang akibat tabrakan kapal Caledonian Sky di Raja Ampat dan merumuskan kebijakan terkait penanggulangan kerugian ekonomi rusaknya terumbu karang akibat tabrakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai literatur, data pendukung serta hasil studi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terutama yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan mengacu pada PERMEN Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Data yang diperoleh dari hasil penelusuran literatur selanjutnya dianalisis menggunakan metode benefit transfer. Analisis lainnya adalah analisis habitat equivalent analysis yang menghitung ukuran atau skala perproyek restorasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan layanan sumberdaya ke kondisi awal dan analisis deskritif yang dilakukan terhadap angka yang didapat dari hasil analisis dan sebagai dasar estimasi besaran kerugian yang diklaim oleh pemerintah Indonesia terhadap pihak Kapal Caledonian Sky. Berdasarkan hasil analisis estimasi jumlah kerugian ekonomi rusaknya terumbu karang akibat tabrakan Kapal Pesiar Caledonian Sky di Raja Ampat sebesar 23 juta US Dolar dengan luasan terdampak 18.882 m2 dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil sebagai opsi pemerintah untuk menghadapi kerusakan terumbu karang akibat tabrakan Kapal Pesiar Caledonia Sky adalah mempertimbangkan untuk mengadakan negosiasi penyelesaian sengketa tentang tuntutan kerugian kepada perusahaan kapal pesiar Inggris Caledonian Sky atas rusaknya terumbu karang diluar pengadilan dan mempertimbangkan langkah hukum untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan kapal pesiar Inggris Caledonian Sky sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Title: Estimated Economic Loss Of Coral Reefs Due To Ship Caledonian Sky Shipping In King AmpatThis study aims to calculate the economic loss of coral damage due to collision of Caledonian Sky cruise vessels in Raja Ampat and formulate policies related to the economic loss mitigation of coral damage due to collision. The method that used in this study is study of literature by reviewing various literature, supporting data and study results that have been done by various parties and related to this study. The data analysis that is used refers to Regulation Minister of Environment No. 7 of 2014 on Environmental Losses Due to Pollution and / or Environmental Degradation. Data that are obtained from literature searching results then analyzed by using benefit transfer method. Another analysis is the habitat equivalent analysis that calculate the size or scale of the restoration project that needed to return resource services to initial conditions and descriptive analysis of the figures that obtained from the analysis and as a basis for estimating the amount of losses that claimed by the Indonesian government against the Caledonian Skycruise vessel. Based on the results of the estimation analysis, the amount of economic loss from coral damage due to the collision of Caledonian Sky Cruise vessel in Raja Ampat is 23 million US Dollars with an affected area of 18,882 m2. The policy recommendations that can be taken as the government option to deal with coral reef damage due to collision of Caledonia Sky Cruise is considering negotiation on the settlement of disputes concerning the claims of losses to British cruise vessel Caledonian Sky on the destruction of coral reefs outside the court and considering legal action to indemnify the British cruise vessel corporation Caledonian Sky in accordance with Indonesian law.

Dampak Budi Daya Tambak Udang Terhadap Ekosistem Mangrove Witomo, Cornelia Mirwantini
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya tambak udang terhadap ekosistem mangrove dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove kedepan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kombinasi penelitian kuantitatif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah luasan mangrove pada waktu yang berbeda, luasan budidaya tambak pada waktu yang berbeda, perkembangan volume produksi budidaya tambak, dampak lingkungan, ekonomi dan sosial akibat degradasi ekosistem mangrove. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik bahasan dalam penelitian serta publikasi dari instansi terkait. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka kemudian dianalisis dengan metode analisis data sekunder secara deskritif dan dipresentasikan dalam bentuk tabulasi dan grafik. Dampak yang timbul akibat degradasi ekosistem mangrove adalah: (1) Terjadinya erosi garis pantai dan sempadan sungai; (2) Sedimentasi; (3) Pencemaran; (4) Berkurangnya fungsi ekologi dan secara langsung akan mempengaruhi fungsi ekonomi dengan berkurangnya jumlah tangkapan nelayan; serta (5) terjadinya intrusi air laut. Implikasi pada sosial ekonomi adalah ketahanan pangan menjadi rawan dan tingginya perpindahan penduduk untuk mencari sumber mata pencaharian lainnya. Rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki ekosistem mangrove dan mengurangi dampak adalah melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan melakukan praktek perikanan yang berkelanjutan sebagai contoh menerapkan perikanan organik yang saat ini menjadi dasar untuk pembelian ekolabeling sebagai bentuk peningkatan sertifikasi sebagai komoditas ekspor serta pembentukan ekonomi baru yang kreatif dalam pemanfaatan mangrove seperti ekowisata, penyediaan warna alami untuk batik dan pembuatan olahan makanan.Title: Impact of Shrimp Fish Pond towards to Mangrove EcosystemThe objectives of this study are to identify the impacts caused by shrimp fish pond activities on mangrove ecosystem and provide recommendations for the management of the future mangrove ecosystem. The research approach used a combination of qualitative quantitative research. The type of data used in this study is secondary data. Secondary data consist of the extent of mangroves at different times, the extent of fish pond at different times, the development of the volume of production of fish ponds, environmental, economic and social impacts due to the degradation of mangrove ecosystems. Secondary data sources were obtained from the results of previous studies in accordance with the topic of discussion in research and publications from relevant agencies. The method of collecting data in this study is a literature study and then analyzed by descriptive secondary data analysis method and presented in the form of tabulations and graphs. The impacts arising from the degradation of the mangrove ecosystem are (1) the occurrence of shoreline erosion and river boundaries, (2) sedimentation, (3) pollution, (4). reduced ecological functions and will directly affect economic function by reducing the number of fishermen’s catches and (5) the occurrence of seawater intrusion. The implications for socio-economic conditions are food security is vulnerable and the high population movement to find other sources of livelihood. Policy recommendations to improve mangrove ecosystems and reduce impacts are to rehabilitate mangrove ecosystems by actively involving the community and carrying out sustainable fisheries practices as an example of implementing organic fisheries which is currently the basis for purchasing ecolabeling as a form of increasing certification as export commodities and forming a new creative economy in the utilization of mangroves such as ecotourism, providing natural colors for batik and making processed foods.

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DENGAN PENDEKATAN INSTRUMEN EKONOMI Witomo, Cornelia Mirwantini
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2019): JUNI 2019
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Tujuan dari kajian ini adalah (1). Menganalisis bentuk pengelolaaan wilayah pesisir yang sudah dilakukan dalam 30 tahun terakhir di Indonesia, (2). Menganalisis peluang pendekatan instrument ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Rezim pengelolaan wilayah pesisir terbagi menjadi 2 rezim yaitu rezim sebelum reformasi dan rezim setelah reformasi. Rezim sebelum reformasi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpusat sedangkan sejak reformasi muncul ditambah dengan terbitnya UU No 32 Tahun 2004 pemerintah daerah diberi otonomi dalam porsi yang lebih besar. Pada rezim reformasi banyak terbentuk daerah perlindungan laut (DPL) yang berbasis masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pengembangan suatu bentuk pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama (subyek) dalam pemanfaatan jasa ekosistem. Jika melihat perkembangan pemanfaatan wilayah pesisir memberikan peluang untuk memasukkan instrument ekonomi sebagai bagian untuk peningkatan efisiensi ekonomi dan efektivitas lingkungan. Namun perlu kajian lebih lanjut terkait dengan karateristik desain dari komitmen pembayaran jasa ekosistem meliputi kinerja pembayaran, target ruang dan target biaya manfaat serta faktor-faktor yang mempengaruhi skema pembayaran jasa ekosistem dapat diterima dan secara umum peluang untuk mengaplikasikan pendekatan instrument ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir cukup besar karena saat ini sudah banyak daerah perlindungan laut yang terbentuk dan target pembentukan daerah perlindungan laut sebesar 30 juta hektar hingga tahun 2030.Title: COASTAL MANAGEMENT USING ECONOMICS INSTRUMENTS APPROACHThe objective of this study are (1) analyzed coastal management form for 30 years in Indonesia and analyzed economic instrument opportunity for coastal management Coastal management regime divide to be regime before reformation and after the transformation. Coastal management carried out by the central government when before transformation while carried out by the local government after transformation. This condition support by law number 32/2004 about autonomy. There are many marine protected areas with community-based that develop when regime transformation. This matter is integrated management where the community as the main actor/subject on ecosystem services utilization. Based on coastal development give an opportunity to internalize the economics instrument as a part of efficiency and effectiveness. However, need a further study about the characteristic of the design of payment ecosystem services commitment consists of payment performance, spatial target and cost-benefit target and factor which is influence scheme of payment and applicable on coastal management generally. Wherefore there are many marine protected areas developed, and there is a target until 2030 to establish new marine protected areas as large as 30 hectares.

Strategi Mitigasi Risiko Pemanfaatan Rumpon Dalam Mendukung Kebijakan Penataan Ruang Laut Berkelanjutan (Studi Kasus: Penangkapan Tuna di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur) Triyanti, Riesti; Sari, Yesi Dewita; Witomo, Cornelia Mirwantini; Huda, Hakim Miftakhul; Putri, Hertria Maharani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i1.14045

Demi keserasian ruang laut, pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan pengeloaan ruang laut dan perizinan untuk alat tangkap rumpon. Namun perlu dipahami terlebih dahulu beberapa risiko penggunaan rumpon dalam penangkapan ikan. Risiko yang ada disebabkan karena faktor eksternal (faktor alam), maupun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal (sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan dan teknologi) sehingga menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Faktor ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi level risiko penggunaan rumpon terhadap kelestarian sumberdaya, lingkungan perairan, dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan tuna. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi karakteristik usaha penangkapan ikan tuna dengan alat tangkap rumpon, (2) Memetakan dan menganalisis risiko penggunaan rumpon dalam usaha penangkapan ikan tuna, dan (3) Merumuskan strategi pengurangan risiko penggunaan rumpon dalam usaha penangkapan ikan tuna sehingga dapat digunakan sebagai basis awal pengaturan ruang laut terkait alat tangkap rumpon. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada bulan Juli-Desember 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui statistik perikanan dan tinjauan pustaka. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan House of Risk. Hasil penelitian menunjukkan pemetaan risiko penggunaan rumpon dalam penangkapan ikan dapat ditinjau dari lima aspek yaitu abiotik, biotik, kelembagaan, pemangku kepentingan, dan bisnis penangkapan. Terdapat 19 kejadian risiko dan 18 agen risiko penggunaan rumpon oleh nelayan, serta 7 sumber risiko kritis berdasarkan nilai potensi risiko agregat terbesar. Pemerintah harus melakukan penataan ulang rumpon dengan memperhatikan kondisi karakteristik gelombang, pengawasan berupa pengawasan bersama dengan masyarakat maupun pemasangan alat GPS dan insentif kebijakan seperti akses terhadap keuangan formal. Penataan ulang rumpon sesuai penilaian risiko diharapkan akan meningkatkan produksi ikan dan keberlanjutan sumber daya ikan akan dapat dikendalikan dengan baik. Title: Risk Mitigation Strategies of The Utilization of Fish Aggregating Devices (FADs) to Support Sustainable Marine Spatial Layout Policy (Case study: Tuna Fishing Business in Pacitan Regency, East Java) The government has now issued a marine space management policy and permits for FAD fishing gear for harmony in marine space. However, it is necessary first to understand some of the risks of using FAD fishing gear in fishing. Existing risks are caused by external factors, such as natural factors, and those influenced by various internal factors, such as human resources, institutions, policies, and technology, giving rise to high uncertainty. These uncertainty factors can affect the level of risk of using FADs for resource sustainability, the aquatic environment, and the sustainability of tuna fishing businesses. For this reason, this research aims to: identify the characteristics of tuna fishing businesses using FAD fishing gear, map and analyze the risks of using FADs in tuna fishing businesses, and formulate strategies to reduce the risk of using FADs in fishing businesses. Therefore, catching tuna using FADs can be an initial basis for regulating marine space regarding FAD fishing equipment. The research was conducted in Pacitan Regency, East Java, in July–December 2021. The data used in this research were primary data obtained through interviews and secondary data obtained through fisheries statistics and literature reviews. Data analysis uses descriptive analysis and the House of Risk. The research results show that risk mapping for using FADs in fishing can be viewed from five aspects: abiotic, biotic, institutional, stakeholder, and fishing business. There are 19 risk events and 18 risk agents for the use of FADs by fishermen, as well as seven critical risk sources based on the most significant aggregate potential risk value. The government must reorganize FADs by paying attention to wave characteristics, joint monitoring with the community, and installing GPS equipment and policy incentives such as access to formal finance. The rearrangement of FADs according to the risk assessment will increase fish production, and the sustainability of fish resources will be well controlled.

STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BISNIS KAMPUNG BUDIDAYA IKAN NILA DI KABUPATEN MAGELANG Hikmah, Hikmah; Lindawati, Lindawati; Witomo, Cornelia Mirwantini; Hafsaridewi, Rani
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.15.2.2023.81-92

Pendekatan pembangunan ekonomi wilayah pedesaan diimplementasikan secara terpadu melalui kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satunya melalui kebijakan pembangunan kampung-kampung sentra budidaya perikanan berbasis kearifan lokal. Kabupaten Magelang merupakan salah satu lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan bisnis kampung budidaya ikan dengan komoditas unggulan ikan nila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan bisnis kampung budiaya ikan nila di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan di Kabupaten Magelang pada Bulan Mei–Juni 2021. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data digunakan analisis SWOT. Hasil penelitian memberikan gambaran aspek-aspek pendukung dalam pengembangan bisnis kampung perikanan budidaya meliputi aspek kebijakan dan tata ruang, ketersediaan lahan dan sumberdaya air, sumberdaya manusia, aspek bisnis, akses teknologi dan kelembagaan bisnis kampung perikanan budidaya. Permasalahan dan kendala dari aspek-aspek tersebut teridentifikasi akan menghambat keberhasilan program ini. Berdasarkan analisis SWOT, nilai titik koordinat sumbu X adalah 0,18 dan nilai titik koordinat sumbu Y adalah -0,21. Posisi titik koordinat berada pada kuadran II dimana titik kuadran berada pada startegi ST, yang berarti dalam pengembangan bisnis kampung perikanan budidaya ini memiliki kekuatan namun masih terdapat ancaman sehingga strategi yang tepat untuk diterapkan dalam kondisi seperti ini adalah mendukung kebijakan diversifikasi dengan cara memanfaatkan kekuatan pengusaha pembudidaya untuk mengatasi dan memperkecil ancaman yang dihadapi.The rural economic development approach is integrated through priority policies of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. One of them is through a policy of developing fishing cultivation centers in villages based on local wisdom. Magelang Regency is one location that has the potential to develop a fish farming village business with the superior commodity of tilapia fish. This research aims to analyze the business development strategy of tilapia farming villages in Magelang Regency. This research was carried out for three months in Magelang Regency in May–June 2021. The data used were primary and secondary data. Data collection methods include interviews and focus group discussions (FGD). Data analysis used SWOT analysis. The results of the research provide an overview of supporting aspects in developing the aquaculture village business, including policy and spatial planning aspects, availability of land and water resources, human resources, business aspects, access to technology, and business institutions in the aquaculture village business. Problems and obstacles in these aspects were identified that would hinder the success of this program. Based on the SWOT analysis, the X-axis coordinate point value is 0.18, and the Y-axis coordinate point value is -0.21. The position of the coordinate point is in quadrant II, where the quadrant point is in the ST strategy, which means that in the development of the aquaculture village business, it has strengths but there are still threats, so the right strategy to implement in conditions like this is to support diversification policies by utilizing the strengths of cultivator entrepreneurs to overcome and minimize the threats faced.

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search