Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penegakan Hukum dan Transformasi Agraria Tahun 2024 dalam Upaya Mengatasi Mafia Tanah dan Konflik Pertanahan di Indonesia Indrawati, Ana
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47451

Abstract

Law enforcement and agrarian transformation are crucial issues in overcoming land mafia problems and land conflicts in Indonesia. This article discusses agrarian policies implemented in 2024, the effectiveness of law enforcement, as well as strategies for dealing with land mafias and land conflicts. The research method used is a qualitative approach with literature study and policy analysis. The research results show that even though there are stricter agrarian reform policies, implementation in the field still faces challenges, especially in terms of coordination between institutions and law enforcement which is not yet optimal. Therefore, synergy is needed between the government, law enforcement officials and the community to ensure the sustainability of agrarian transformation in Indonesia.
Analisis Yuridis terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Perkotaan: Antara Regulasi dan Realitas Sosial Indrawati, Ana
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.924

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan salah satu isu fundamental dalam hukum agraria di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan pesat akibat urbanisasi dan gentrifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi hukum terkait hak milik atas tanah, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021, dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, didukung oleh data empiris dari studi kasus konflik tanah di kawasan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta ketimpangan penguasaan tanah. Urbanisasi dan gentrifikasi semakin memperburuk masalah dengan menyebabkan tekanan pada lahan perkotaan, kenaikan harga tanah, dan penggusuran masyarakat secara tidak adil. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum agraria dan praktis sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi perkotaan. Penelitian ini juga merekomendasikan digitalisasi layanan pertanahan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk menciptakan tata kelola tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi ? Anggraini, Novellita Sicillia; Indrawati, Ana; Novianto, Andri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13107

Abstract

Eradicating corruption is one of the change programs aimed at building a clean and corruption-free government. The government has made many efforts, starting from establishing the Corruption Eradication Committee (KPK), to eradicating corruption through separate control efforts in the Criminal Code. In this article we will discuss the Asset Confiscation Bill as an opportunity and challenge in eradicating corruption in Indonesia. The drafting method used is the normative legal method, namely paying attention to existing laws and regulations supported by currently valid legal theories. The research results show that the Asset Confiscation Bill has introduced a special mechanism for returning state assets due to corruption without a court decision, thus providing a deterrent effect for the perpetrators. However, it cannot be denied that the implementation of asset confiscation is still hampered by the weak political will of DPR members. Therefore, we can ask the government and legislature to encourage debate and immediately pass the asset confiscation bill.