Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Komunitas: Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Indrawati, Ana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum dan Transformasi Agraria Tahun 2024 dalam Upaya Mengatasi Mafia Tanah dan Konflik Pertanahan di Indonesia Indrawati, Ana
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47451

Abstract

Law enforcement and agrarian transformation are crucial issues in overcoming land mafia problems and land conflicts in Indonesia. This article discusses agrarian policies implemented in 2024, the effectiveness of law enforcement, as well as strategies for dealing with land mafias and land conflicts. The research method used is a qualitative approach with literature study and policy analysis. The research results show that even though there are stricter agrarian reform policies, implementation in the field still faces challenges, especially in terms of coordination between institutions and law enforcement which is not yet optimal. Therefore, synergy is needed between the government, law enforcement officials and the community to ensure the sustainability of agrarian transformation in Indonesia.
Analisis Yuridis terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Perkotaan: Antara Regulasi dan Realitas Sosial Indrawati, Ana
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.924

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan salah satu isu fundamental dalam hukum agraria di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan pesat akibat urbanisasi dan gentrifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi hukum terkait hak milik atas tanah, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021, dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, didukung oleh data empiris dari studi kasus konflik tanah di kawasan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta ketimpangan penguasaan tanah. Urbanisasi dan gentrifikasi semakin memperburuk masalah dengan menyebabkan tekanan pada lahan perkotaan, kenaikan harga tanah, dan penggusuran masyarakat secara tidak adil. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum agraria dan praktis sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi perkotaan. Penelitian ini juga merekomendasikan digitalisasi layanan pertanahan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk menciptakan tata kelola tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi ? Anggraini, Novellita Sicillia; Indrawati, Ana; Novianto, Andri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13107

Abstract

Eradicating corruption is one of the change programs aimed at building a clean and corruption-free government. The government has made many efforts, starting from establishing the Corruption Eradication Committee (KPK), to eradicating corruption through separate control efforts in the Criminal Code. In this article we will discuss the Asset Confiscation Bill as an opportunity and challenge in eradicating corruption in Indonesia. The drafting method used is the normative legal method, namely paying attention to existing laws and regulations supported by currently valid legal theories. The research results show that the Asset Confiscation Bill has introduced a special mechanism for returning state assets due to corruption without a court decision, thus providing a deterrent effect for the perpetrators. However, it cannot be denied that the implementation of asset confiscation is still hampered by the weak political will of DPR members. Therefore, we can ask the government and legislature to encourage debate and immediately pass the asset confiscation bill.
Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Akta Otentik dalam Mencegah Sengketa Hibah, Waris, dan Jual Beli Tanah di Desa Tawar Novianto, Andri; Andik Rahmanto, Lucius; Muharman, Dedy; sunari, Sunari; Pangestu, Ratih; Lusiana, Wyda; Alisia Artanty, Cindy; Indrawati, Ana; Rahmatulloh, Bintang
Komunitas: Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus : Komunitas : Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Tanaman Dan Hewani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/komunitas.v4i3.373

Abstract

Permasalahan sengketa pertanahan yang berasal dari hibah, waris, dan jual beli tanah masih sering terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto mengenai peran akta otentik dalam mencegah sengketa pertanahan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan observasi, identifikasi masalah, Focus Group Discussion (FGD), penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi akta otentik, peran notaris dan PPAT, serta prosedur hibah, waris, dan jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan legalitas dalam setiap transaksi pertanahan dan munculnya peran aktif perangkat desa sebagai agen edukasi hukum. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum dan tertib administrasi pertanahan sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi sengketa tanah di masyarakat.
Penyuluhan Hukum tentang Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah bagi Badan Hukum Perkumpulan Yayasan dan Koperasi di Desa Tawar Dwi Pangestu, Ratih; Andik Rahmanto, Lucius; Novianto, Andri; Muharman, Dedy; Sunari, Sunari; Lusiana, Wyda; Alisia Artanty, Cindy; Indrawati, Ana; Rahmatulloh, Bintang
Komunitas: Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2026): Mei : Komunitas : Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Tanaman Dan Hewani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/komunitas.v4i2.411

Abstract

Peralihan hak atas tanah oleh dan kepada badan hukum perkumpulan, yayasan, dan koperasi memerlukan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan hukum agar tercipta kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Namun, masih banyak masyarakat dan pengurus badan hukum yang belum memahami prosedur, persyaratan administratif, serta konsekuensi yuridis dari peralihan hak atas tanah. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Tawar, Kabupaten Mojokerto, sehingga diperlukan upaya peningkatan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek yuridis peralihan hak atas tanah oleh dan kepada badan hukum perkumpulan, yayasan, dan koperasi serta mendorong terbentuknya kesadaran hukum dalam pengelolaan aset tanah. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Service (PAS) melalui tahapan identifikasi kebutuhan, koordinasi dengan pemerintah desa, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, konsultasi hukum, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum, prosedur peralihan hak atas tanah, persyaratan administrasi, serta pentingnya pendaftaran tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan tertib administrasi pertanahan, memperkuat peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai agen edukasi hukum, serta mengurangi potensi sengketa pertanahan. Dengan demikian, penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendukung terwujudnya kepastian hukum serta tata kelola aset badan hukum yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Co-Authors Alisia Artanty, Cindy Andik Rahmanto, Lucius Andri Novianto Anggraini, Novellita Sicillia Dwi Pangestu, Ratih Lusiana, Wyda Muharman, Dedy Pangestu, Ratih Rahmatulloh, Bintang Sunari, Sunari