Suyuti, M. Gazali
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELAKSANAAN MUTASI JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAKALAR Hasbullah, Mardiana; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mutasi jabatan pada Kantor Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan mutasi ASN pada Kantor BKPSDM Kabupaten Takalar telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sesuai dengan sistem merit yang penilaiannya didasarkan atas hasil tes uji kompetensi, manejerial, kedisiplinan pegawai, kualifikasi pendidikan dan profesionalisme dalam bekerja. Dalam pelaksanaannya, Bupati Kabupaten Takalar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian juga melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menjaga objektifitas dan transparansi pelaksanaan mutasi.Kata Kunci: Jabatan; Mutasi; Sistem Merit
HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa) Ilyas, Islamiah; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah studi ini adalah hak politik penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan hak politiknya pada Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Sumber data di peroleh dari data primer data sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak politik sebagai hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, tetapi penyandang disabilitas mental berat untuk sementara ditangguhkan hak politiknya dan tidak diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa hingga kesehatan jiwanya pulih kembali. Selain memiliki hak politik dalam Pemilihan Umum, penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara, baik pada Pemilihan Umum maupun pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Islam, dikenal istilah baliq atau mukallaf yang artinya seseorang yang dapat dibebani hukum dan mampu menggunakan akalnya dengan baik dan tidak mengalami gangguan jiwa.Kata Kunci: Disabilitas Mental; Hak Politik; KPU Gowa; Pemilihan Umum
PENGELOLAAN WISATA PERMANDIAN AIR PANAS LEJJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT Munadiah, Syahra; Suyuti, M. Gazali; Haddade, Abdul Wahid
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang cukup potensial dan bertitik taut dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi. Para pelancong memperoleh kemudahan untuk menemukan objek-objek wisata melalui pelbagai platform media elektronik. Namun dalam pengelolaan objek wisata, kelestarian lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata tetap harus mendapatkan perhatian serius sehingga pengelolalaan objek wisata tidak mendatangkan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata permandian air panas Lejja memiliki potensi yang cukup menjanjikan, apalagi letaknya yang berada dalam kawasan hutan akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi kerusakan lingkungan kawasan hutan lindung harus menjadi komitmen dan perhatian dari pelbagai stakeholder, sehingga keberadaan wisata permandian air panas Lejja tidak sampai merusak kawasan hutan lindung sebagai sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Pengelolaan wisata permandian air panas Lejja oleh Perusda perlahan-lahan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, khususnya pada aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan sebagai karyawan.Kata Kunci: Pengelolaan; Permandian Air Panas Lejja; Wisata
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HASIL PILPRES 2019 DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR (Telaah Hukum Tata Negara Islam) As Shaliha, Afrah; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilpres 2019 sempat menimbulkan polemik karena munculnya saling klaim kemenangan berdasarkan hasil perhitungan cepat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan bagaimana Konsep Hukum Tata Negara Islam terhadap hasil Pilpres 2019. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 di Kelurapan Paropo, bahkan di Kota Makassar pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil keluar sebagai pemenang, tetapi hasil perolehan suara secara nasional tetap dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saling klaim kemenangan antar pasangan calon sempat menimbulkan ketegangan antar pendukung pasangan calon, tetapi ketegangan tersebut tidak berdampak terhadap kerukunan warga Kelurahan Paropo, masyarakat tetap menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apalagi penetapan hasil Pilpres juga telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaca mata hukum tata negara Islam, pelaksanaan Pilpres hanya sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin, dan secara substansi, proses tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep musyawarah (syura), meskipun prosesnya dilakukan secara langsung (pemilihan langsung).Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Persepsi Masyarakat; Pilpres 2019