Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Administrasi Publik
Asad, Muhammad Arisal
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Ahmadi, Rezky; Erfina, Erfina; Asad, Muhammad Arisal; Sapri, Sapri; Dema, Herman
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v7i1.1178

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Digital Population Identity (IKD) at the Population and Civil Registration Office of Sidenreng Rappang Regency and identify the supporting and inhibiting factors using Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The approach used was descriptive qualitative with data collection techniques through observation, semi-structured interviews, and documentation. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman method with the help of NVivo 12 Plus software. The results show that the implementation of IKD has not been optimal, with an adoption rate of only 2.08% of the total population who have e-KTP. Supporting factors include adequate human resource competencies and the availability of basic technological infrastructure. In contrast, inhibiting factors include low public awareness, uneven socialization, limited internet network, and activation procedures that still require direct presence at the Disdukcapil office. This research is novel in examining the implementation of IKD in areas with limited infrastructure and low digital literacy, which has not been widely discussed in previous studies. Practically, the results of this study can serve as a reference for local governments in developing strategies to optimize IKD implementation, especially in expanding the reach of socialization and improving digital infrastructure. From a theoretical perspective, the findings strengthen Edward III's policy implementation model by highlighting the complex interactions between communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the context of digital policy.
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Ahmadi, Rezky; Erfina; Asad, Muhammad Arisal; Sapri; Dema, Herman
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.530

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat adopsi yang rendah akibat keterbatasan akses informasi, pemahaman masyarakat yang minim, serta ketidakkonsistenan dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi kebijakan dalam sosialisasi IKD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih terbatas karena ketergantungan pada media sosial dan kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat. Kejelasan informasi juga menjadi Kendal sehingga menyebabkan banyak Masyarakat yang tidak memahami manfaat, prosedur aktivasi, dan kegunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inkonsistensi dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan disparitas informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat penerimaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan dengan memperluas cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-kanal yang lebih inklusif, menyederhanakan bahasa komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Co-Authors Ahmadi, Rezky Dema, Herman Erfina Erfina, Erfina Sapri sapri sapri