Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ONLINE DALAM PERKARA PIDANA GUNA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB Witari, Kadek Suni; Remaja, I Nyoman Gede; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1530

Dunia peradilan telah mengalami perubahan yang sangat drastis, Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (elektronik). Persidangan perkara pidana secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 masih banyak ditemukan kendala-kendala yuridis maupun teknis. Penelitian ini meneliti tentang mekanisme persidangan online perkara pidana, dan efektivitas persidangan online dalam perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi ,wawancara dan Observasi, serta data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Mekanisme persidangan online dalam perkara pidana adalah dakwaan oleh jaksa penuntut umum, eksepsi oleh terdakwa/penasihat hukum, tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum, putusan sela, pembuktian, tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pledoi, replik, duplik, putusan hakim. Efektivitas persidangan online dalam perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB adalah secara keseluruhan Persidangan Secara Elektronik/Online tidak efektif karena majelis hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dengan adanya berbagai kendala dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara online sehingga dapat terjadi ketidakseragaman pelaksanaanya.

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BULELENG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG Setiawati, Ni Made Febby; Remaja, I Nyoman Gede; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1524

Pemerintah Indonesia terus berupaya menanggulangi kejahatan narkotika dengan membentuk BNN yang khusus menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan BNN Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dan solusinya. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di BNN Kabupaten Buleleng, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terpimpin dan bebas terpimpin, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Peranan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yaitu : pelaksana sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan pelaksana deteksi dini narkotika melalui tes urine. Kendala internal yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, dan keterbatasan transportasi. Kendala eksternal yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap narkotika, sebagian besar masyarakat menganggap permasalahan narkotika masalah sepele, belum adanya Peraturan Daerah dan peran Tim Terpadu P4GN yang terbentuk di tingkat Kabupaten belum optimal. Solusi mengatasi kendala intrenal yaitu memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan bahaya narkotika dan efek negatifnya sehingga informasi tersebut tersebar secara merata ke seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Solusi untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan terus menerus dan semakin gencar melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkotika dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BULELENG Sukmawati, Kadek Duwik; Remaja, I Nyoman Gede; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Asas praduga Tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”Penelitian ini meneliti implementasi hak tersangka perwujudan asas praduga tak bersalah, dan hambatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Implementasi hak tersangka dalam asas praduga tak bersalah sudah sesuai dengan aturan, tersangka mendapatkan hak sesuai KUHAP. Hambatan internal yaitu tersangka disabilitas dan Orang asing belum ada MOU penerjemah bersertifikat, dalam proses pemanggilan tersangka merasa ketakutan dan sudah bersalah, Hambatan ekternal yaitu, pendampingan rohaniawan tersangka belum berjalan ,penyidik merasa kesulitan mencari suatu keterangan dari yang melakukan tindak pidana karena tersangka cenderung berbelit-belit, tersangka sakit secara tiba-tiba sehingga mengganggu proses penyidikan yang di lakukan oleh penyidik. Solusi yaitu polres buleleng sedang berupaya mencari penerjemah yang bersertifikasi,polres buleleng bekerja sama dengan pengurus keagamaan untuk menyiapkan rohaniawan, penyidik memberitahukan hak tersangka seperti mendapatkan bantuan hukum agar mengetahui hak yang dimiliki, penyidik melakukan pendekatan terhadap keluarga tersangka agar keluarganya menyakinkan tersangka mau didampingi penasehat hukum.

Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Remaja, I Nyoman Gede
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Oknum petugas pemasyarakatan yang melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak sistem pembinaan yang ada di dalam LAPAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Sifat penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara terpimpin, serta teknik analisis data menggunakan Mix Method yaitu penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Mekanisme penegakan disiplin pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah sebagi berikut. Ketika ditemukan ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan langsung dari pegawai tersebut wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan langsung berkewajiban mencari informasi dan mencari bukti yang diperlukan dari pegawai yang dianggap mengetahui atau dapat memberikan informasi. Setelah bukti pelanggaran dianggap cukup, kemudian dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan, dan pembuktian sampai kemudian penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Remaja, I Nyoman Gede; Arta , I Komang Kawi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v7i1.54377

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, dengan lokasi penelitian di BKPSDM, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara bebas terpimpin, serta pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Simpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme Penegakan Disiplin PPPK dengan mekanisme penegakan disiplin PNS adalah sama, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan dengan berpedoman kepada SOP-DISIPLIN- 03 tentang Pemberian Hukuman Disiplin di Tim Pertimbangan Kepegawaian. Namun demikian, mekanisme yang telah ditetapkan masih memiliki kelemahan karena dalam praktiknya belum dapat memberikan penyelesaian yang adil bagi PPPK. Saran dalam penelitian ini adalah melakukan perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ditambahkan dalam klausula pasal pada SPK antara PPPK dengan Pemerintah, dengan menambahkan klausula tentang pembebanan ganti rugi kepada pemerintah jika pemerintah terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan SPK yang mengakibatkan kerugian secara materiil kepada PPPK.

Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buleleng pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali: Pendekatan Kebijakan Daerah Remaja, I Nyoman Gede; Madiarsa, Made; Surata, I Nyoman
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p01

The local government as a shareholder has a responsibility to improve the performance of PT Bank BPD Bali. This responsibility is implemented, among other things, through the policy of providing and/or adding regional capital participation to PT Bank BPD Bali. The purpose of this study is to determine the form of regional capital participation policy in PT Bank BPD Bali, to determine and analyze the implications of regional capital participation in PT Bank BPD Bali on the economy in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research with an explanatory research. Data collection techniques using interviews and snowball techniques with qualitative descriptive analysis techniques. The form of regional capital participation policy in PT Bank BPD Bali is in the form of regional regulations regarding the addition of regional capital participation in PT Bank BPD Bali, at least contains: 1) form, amount, time period and source of funds, 2) rights and obligations, 3) business results, and 4) guidance and supervision. The implications of regional capital participation in PT Bank BPD Bali on the economy in Buleleng Regency, namely: 1) Implications for aspects of people's economic life; the addition of regional capital participation carried out by the local government provides new strength to PT Bank BPD Bali in serving the capital of MSMEs in Buleleng Regency, 2) Implications for Regional Finances: regional capital participation can increase regional income in the form of regional original income in the form of dividends. Pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan kinerja PT Bank BPD Bali. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan antara lain melalui kebijakan penyediaan dan/atau penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, mengetahui dan menganalisis implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta teknik bola salju dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Bentuk kebijakan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali berupa peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali, minimal memuat: 1) bentuk, besaran, jangka waktu dan sumber dana, 2) hak dan kewajiban, 3) hasil usaha, dan 4) pembinaan dan pengawasan. Implikasi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng, yaitu: 1) Implikasi terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat; penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kekuatan baru kepada PT Bank BPD Bali dalam melayani permodalan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. 2) Implikasi terhadap Keuangan Daerah: penyertaan modal daerah dapat menambah penerimaan daerah berupa pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search