Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

REFORMASI ADMINISTRASI DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENIGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH Sandiasa, Gede
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dan e-governance dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, bertujuan pertama, memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui system kerja yang trasfaran, efektif, efisien, responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi. Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SATGAS GOTONG ROYONG (SI GARONG) DESA ADAT BERBASIS MOBILE Seputra, Ketut Agus; Sandiasa, Gede
Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika : JANAPATI Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/janapati.v9i3.25210

Abstract

Pandemi Covid 19 telah dinyatakan Pemerintah Indonesia sebagai Bencana Nasional, oleh karena itu diperlukan partisipasi semua pihak dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penanganan bencana ini. Bali sebagai salah satu tujuan wisata mancanegara wajib memastikan masyarakatnya untuk taat pada protokol penanganan dan pencegahan Covid. Dalam kesatuan masyarakat dan mencakup wilayah yang terkecil, maka desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam kegiatan ini. Melalui lembaga Desa Adat, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan kearifan lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Bali dan lembaganya untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan, serta mengatasi dampak Covid 19. Demikian pula Desa Adat Sangket sebagai sebuah organisasi adat dan keagamaan ikut mengambil peran penting dalam penanganan kegiatan pencegahan Covid 19 melalui pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Gotong Royong Pencegahan Covid Desa Adat. Melalui pengembangan Sistem Informasi Satgas Gotong Royong (SI Garong) Covid 19 berbasis mobile diharapkan dapat membantu kinerja satgas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid 19. Sistem Informasi dikembangkan cross-platform menggunakan framework flutter. Seluruh fitur dalam aplikasi telah diuji dan dinyatakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
KUALITAS PELAYANAN DI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT Made Yusnita Sari; Gede sandiasa
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.302 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.631

Abstract

Kualitas adalah bentuk pengukuran terhadap suatu nilai layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menjelaskan hasil analisis data. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng telah memenuhi harapan masyarakat dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal, dimana sebagian besar telah mencapai target meskipun ada beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan meliputi upaya dalam hal pengembangan SDM maupun pengembangan pelayanan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID 19 Gede Sandiasa; Ni Ketut Sudianing
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.125 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v9i1.652

Abstract

Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana. Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SATGAS GOTONG ROYONG (SI GARONG) DESA ADAT BERBASIS MOBILE Ketut Agus Seputra; Gede Sandiasa
Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika : JANAPATI Vol. 9 No. 3 (2020)
Publisher : Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/janapati.v9i3.25210

Abstract

Pandemi Covid 19 telah dinyatakan Pemerintah Indonesia sebagai Bencana Nasional, oleh karena itu diperlukan partisipasi semua pihak dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penanganan bencana ini. Bali sebagai salah satu tujuan wisata mancanegara wajib memastikan masyarakatnya untuk taat pada protokol penanganan dan pencegahan Covid. Dalam kesatuan masyarakat dan mencakup wilayah yang terkecil, maka desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah harus mengambil peran yang penting dalam kegiatan ini. Melalui lembaga Desa Adat, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan kearifan lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Bali dan lembaganya untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan, serta mengatasi dampak Covid 19. Demikian pula Desa Adat Sangket sebagai sebuah organisasi adat dan keagamaan ikut mengambil peran penting dalam penanganan kegiatan pencegahan Covid 19 melalui pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Gotong Royong Pencegahan Covid Desa Adat. Melalui pengembangan Sistem Informasi Satgas Gotong Royong (SI Garong) Covid 19 berbasis mobile diharapkan dapat membantu kinerja satgas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid 19. Sistem Informasi dikembangkan cross-platform menggunakan framework flutter. Seluruh fitur dalam aplikasi telah diuji dan dinyatakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah Gede Sandiasa; Putu Agustana
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.1-8

Abstract

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dan e-governance dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, bertujuan pertama, memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui system kerja yang trasfaran, efektif, efisien, responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi. Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH SAKIT DALAM PEMBATASAN PENGAMBILAN FOTO DAN ATAU VIDEO DI RSUD KABUPATEN BULELENG Nyoman Kajeng Dharma Yasa; Gede Sandiasa
Locus Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.949 KB) | DOI: 10.37637/locus.v13i2.768

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat berkembang pesat dan canggih serta amanat dari undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang tentang Rumah Sakit, undang-undang tentang Rahasia Kedokteran, dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peneliti merumuskan masalah : 1) Bagaimana implementasi kebijakan rumah sakit dalam pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng ? 2) Bagaimana dampak kebijakan rumah sakit dalam pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng ? Untuk mengkaji masalah penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil wawancara dengan hasil observasi dan hasil dokumentasi serta menjelaskan dengan mendeskripsikan hasil pengolahan data tersebut sehingga mudah dipahami. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi kebijakan rumah sakit dalam pembatasan pengambilan foto dan atau video di RSUD Kab.Buleleng sudah berjalan baik dan jelas dikaji dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, 2) Dampak kebijakan rumah sakit dalam pembatasan pengambilan foto dan atau video di RSUD Kabupaten Buleleng memberikan dampak positif untuk petugas layanan kesehatan dan juga pengguna layanan di RSUD Kab.Buleleng. Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini yaitu: 1) Agar RSUD Kabupaten Buleleng membuat SOP secara tertulis dalam menangani pelanggaran kebijakan rumah sakit dalam pembatasan pengambilan foto dan atau video di RSUD Kabupaten Buleleng, 2) Agar RSUD Kabupaten Buleleng lebih sering lagi mengadakan penyuluhan dan edukasi secara rutin terhadap  pegawai dan petugas pelaksana layanan kesehatan maupun pengguna layanan.
Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat I Gede Dana Yasa; Gede Sandiasa
Locus Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.946 KB) | DOI: 10.37637/locus.v9i1.75

Abstract

Pembangunan menuju perubahan lebih baik, diperlukan semangat kerjasama yang cukup dan intensif, antar lembaga-lembaga yang mempunyai kewajiban dalam memperhatikan serta mengimplementasikan perencanaan pembangunan di desa. Desa pakraman merupakan lembaga yang sangat anktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses dan kendala-kendala implementasi kebijakan Desa pakraman dalam melaksanakan program pemberdayaan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif, informan ditentukan melalui teknik purposive sampling sedangkan metode penumpulan data menggunakan teknik wawancara, melalui studi dokumentasi, dan observasi. Lokasi penelitian di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Hasil temuan bahwa proses implementasi kebijakan Desa pakraman dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan menyusun tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai, melalui kebijakan desa pakaraman. Implementasi program pemberdayaan masyarakat dijalankan merupakan suatu usaha bersama yang menitikberatkan kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, membina jalinan komunikasi yang baik merupakan awal pendekatan guna melakukan sosialisasi kebijakan pemberdayaan yang dilaksanakan bersama masyarakat. Proses implementasi melalui program pemberdayaan pemangku dan sarati banten dengan tujuan peningkatan pemahaman terhadap sastra-sastra agama dengan tetap menjaga kedudukan seseorang pinandita dan sarati banten sebagai perangkat kesucian desa, dalam usaha memberikan pemahaman terhadap krama desa (masyarakat), program perberdayaan anak dan remaja di Desa Jagaraga dari proses implementasi yang dilakukan bertujuan memberikan tambahan pengetahuan diluar daripada pengetahuan yang didapat secara formal. Kendala-kendala implementasi kebijakan desa pakraman dalam pemberdayaan masyarakat adalah kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima perubahan-perubahan serta peralihan kepemimpinan Desa pakraman, sarana prasarana yang dipergunakan belum memadai dan kurang memanfaatkan sarana teknologi yang tersedia, masih rendahnya partisipasi penduduk karena penduduk memiliki kecenderungan untuk tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lebih banyak bekerja/melakukan aktivitas lain serta memiliki kebiasaan menyerahkan semua urusan kepada prajuru desa.
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) BULELENG Juliawati Juliawati; Gede Sandiasa
Locus Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.661 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i2.277

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman peneliti bahwa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng merupakan satu-satunya Madrasah Negeri yang berada di Buleleng dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sudah sepatutnya menyelenggarakan pelayanan berbasis E-Government sebagai media dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal, efektif dan efisien. Peneliti mengemukakan bahwa penerapan E-Government di MAN Buleleng sudah berjalan dengan baik meskipun masih memiliki kekurangan hal ini dapat terlihat dari infra struktur sumberdaya manusia yang masih belum memenuhi standar atau kualifikasi dalam penerapan E-Government.Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan E-Government dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalampenerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah tentang penerapan E-Government serta 6 indikator penerapan E-Government yakni Infrastruktur Data, Infrastruktur Legal, Infrastruktur Institusional, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur Teknologi dan Strategi Pemimpin. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung pada lokasi serta berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, lamapeneltiannya adalah sekitar 2 bulan, dan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan berbasis E-Government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yakni penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektrinik (LPSE) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Secara umum, penerapan berbasis E-Government ini telah berjalan dengan optimal, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya seperti adanya perangkapan tugas bagi staff yang bertugas mengelola LPSE dan SIMPEG.
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN TATA USAHA PADA SMK NEGERI 1 SUKASADA Made Sri Hartayani; Gede Sandiasa
Locus Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.646 KB) | DOI: 10.37637/locus.v14i2.1020

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukasada, dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat di era globalisai yang bisa memudahkan dalam segala bentuk layanan, khususnya dalam pelayanan Tata Usaha SMK Negeri 1 Sukasada. Digitalisasi bisa mempermudah tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efesien, baik dalam pelayananan terhadap guru, siswa, orang tua siswa maupun dengan dinas terkait. Namun ada beberapa guru yang belum fasih dalam pemanfaatan layanan aplikasi (aplikasi Siharka), siswa juga ada yang masih mengalami kesulitan dalam pemanfaatan layanan aplikasi (PPDB Online dan Melajah id) karena keterbatasan sarana yang mereka miliki dan jauh dari jangkauan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Tata Usaha terutama terhadap guru dan siswa di SMK Negeri 1 Sukasada. Untuk mengkaji masalah penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, menjelaskan dengan mendiskripsikan hasil pengolahan data tersebut sehingga mudah dipahami dan memanfaatkan analisis data model interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Tata Usaha Pada SMK Negeri Sukasada sangat penting dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih berkualitas, Efektivitas pelayanan Tata Usaha terhadap guru di SMK Negeri 1 Sukasada melalui berbagai layanan aplikasi yang digunakan sesuai uraian tugas dari setiap staf Tata Usaha, pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap siswa, namun masih perlu ditingkatkan lagi khususnya bagi guru yang memasuki masa pensiun dengan memberikan pelatihan secara berkala dan pendampingan oleh operator bagi siswa yang tidak bisa memanfaatkan layanan aplikasi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disampaikan saran agar Lembaga sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukasada selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru, siswa, orang tua siswa dan dinas terkait dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pelatihan (workshop) agar mampu bersaing di era globalisasi, sarana dan prasarana yang memadai perlu dilengkapi sebagai penunjang pelayanan berbasis Teknologi Informasi, sehingga efektivitas pelayanan Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukasada terwujud dengan pemanfaatan layanan aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi