Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Deviyanti, Deviyanti; Bintoro, Kusumo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.71 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i6.3104

Abstract

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan dan kendala di tengah masyarakat terkait dengan pemberian layanan publik yang prima, mudah, murah, akuntabel dan transparan perlu disusun sebuah kebijakan yang merupakan terobosan sebagai jalan keluar permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan faktor-faktor penghambat serta pendukungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Key informant dalam penelitian ini adalah Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang terdiri dari 3 variabel yaitu Good Corporate Governance (GCG), reformasi birokrasi dan zona integritas yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung untuk meraih WBK/WBBM adalah faktor kepemimpinan dan budaya organisasi dimana sosok pimpinan menjadi panutan atau role model yang menggerakan perilaku individu untuk dapat meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggoro, Donny; Bintoro, Kusumo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.645 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i6.3132

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai serta mencari faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi dengan batasan ruang lingkup penelitian pada variable bebas Budaya Organisasi, Human Capital Management, Pengembangan Karir dan Kepemimpinan adapun hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Tinggi Madya untuk menentukan kebijakan internal sehubungan dengan pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebanyak 203 responden dengan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan Software SPSS Statistics 26. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keempat variable bebas yang terdiri dari Budaya Organisasi, Human Capital Management, Pengembangan Karir dan Kepemimpinan mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kontribusi pengaruh kepemimpinan merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Analisis Pengaruh Kompensasi dan Benefit Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Honorer Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kurniawan, Eka; Bintoro, Kusumo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.244 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i10.4267

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjadi dasar dari hadirnya pegawai pemerintah dengan status kontrak dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan undang-undang tersebut saat ini komposisi aparatul sipil negara tidak hanya terdiri dari unsur pegawai negeri namun juga pegawai pemerintah dengan status kontrak. Secara garis besar terdapat perbedaan yang mencolok pada hak dan kewajiban dari kedua status tersebut Dimana kesejahteraan dan benefit tambahan pegawai negeri telah terjamin besaran dan jenisnya serta diatur dalam sebuah perangkat hukum yang jelas. Sementera pegawai kontrak kedua hak tersebut nilainya jauh lebih kecil dengan ruang lingkup pekerjaan yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan Benefit terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitaif dengan pendekatan survey. Key informant dalam penelitian ini adalah PPNPN Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda terhadap variabel tetap kepuasan kerja dan variabel bebas kompensasi dan benefit. Hasil yang dihasilkan adalah bahwa kompensasi dan benefit adalah memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil dilingkungan Ditjen Kekayaan Intelektual. Adapun saran penulis kepada Ditjen Kekayaan Intelektual adalah agar sesegera mungkin mendorong sebuah sistem kompensasi dan benefit yang baik dan dengan didukung oleh dasar hukum yang baik agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
Analisis Critical Success Factors Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Layanan Paten Febriyanti, Febriyanti; Bintoro, Kusumo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11531

Abstract

Salah satu bentuk layanan HKI adalah paten, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Tren permohonan paten dari dalam dan luar negeri cenderung meningkat, sehingga DJKI sangat fokus penyelesaian permohonan paten tepat waktu. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dinobatkan Indonesia menjadi negara dengan peningkatan pemberian Granted paten tertinggi pada tahun 2019 oleh WIPO yaitu sebesar 176,1%. Pemberian HKI secara tepat waktu dan berkualitas adalah salah satu persyaratan untuk menjadi Kantor KI yang mendapat pengakuan dari otoritas dan/atau lembaga KI dunia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis CSF DJKI dalam layanan Paten. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Ruang lingkup penelitiannya adalah Subdirektorat Pemeriksa Paten dan para Pemeriksa Paten DJKI. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa CSF dari perspektif Pemeriksa Paten seperti, 1) Ketersediaan media komunikasi dan internet dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan, 2) Kemudahan akses referensi ilmu pengetahuan, 3) Pemeriksa Paten memiliki pandangan bahwa peranannya bermanfaat bagi masyarakat 4) Kesesuaian latar belakang Pendidikan dengan dokumen paten, dan 5) saluran komunikasi internal pegawai. Sedangkan 3 CSF dari perspektif manajemen seperti, 1) Komunikasi, 2) Komitmen dan Kepemimpinan Pimpinan Tinggi serta 3) Pelatihan dan pembelajaran.