Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) Untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pranawa, Burham
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1346

Abstract

Abstract Determining criminal responsibility for perpetrators of criminal acts who are mentally ill is one of the duties of a judge in court because the conditions for punishing a person include being convinced that they fulfill the requirements to prove that they are guilty of committing a criminal act and that the perpetrator is declared capable of taking responsibility as stipulated in Article 6 (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, an examination process is carried out by a mental doctor or psychiatrist. The development of information technology has had an impact on the examination process so that digital forensics is needed to prove whether or not criminal perpetrators who experience mental disorders are declared capable of responsibility. The aim of this research is to answer the role of digital forensics in conducting examinations of ODGJ and digital forensics as evidence for ODGJ to determine criminal responsibility. The research method used is a normative juridical approach, with descriptive research type, secondary data sources, data collection methods using library studies, normative qualitative data analysis methods with deductive conclusions drawn.. Abstrak Penentuan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dalam gangguan jiwa merukan salah satu tugas hakim di pengadilan karena syarat menghukum seseorang diantaranya keyakinan memenuhi syarat pembuktian telah bersalah melakukan tindak pidana dan pelaku dinyatakan mampu bertanggung jawab sebagaimana Ketentuan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dilakukan proses pemeriksaan oleh dokter jiwa atau psychiater. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak terhap proses pemeriksaan sehingga diperlukan digital forensic untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa terbukti atau tidak dinyatakan mampu bertenggung jawab. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab peranan digital forensic dalam melakukan pemeriksaan terhadap ODGJ dan digital forensic sebagai alat bukti terhadap ODGJ untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode Analisa data normative kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif
Peran Advokat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Boyolali Waliyati, Eka; Pranawa, Burham; Saputri, Ananda Megha Wiedhar
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.677

Abstract

Crimes committed by children are closely related to the rights of children that must be fulfilled, even though children commit a crime, however children are the next generation of the nation besides children who commit a crime must be defended their rights because children cannot understand their rights, children do not yet have an awareness of legal responsibility for what is done and children in conflict with the law do not have knowledge of the judicial process, therefore the role of advocates in defending the rights of children is very important in the examination process at the Boyolali District Attorney level. This study aims to determine the role of advocates in assisting the criminal process of children, knowing the obstacles of advocates when accompanying the criminal process of children and providing solutions to the obstacles faced by advocates in the process of criminal examinations carried out by children. In this paper the author uses an empirical juridical approach, using descriptive research, the data sources used by the author are primary and secondary data sources, with the collection methods obtained from literature studies, observations and interviews and using qualitative data analysis, then using data analysis methods empirical juridical, using primary and secondary data descriptively and then drawing conclusions in a deductive way. Based on the results of the research, advocates have not played their role optimally because of the lack of knowledge of advocates about the Juvenile Criminal Justice System so that in the mentoring process it is still equated with conventional assistance which results in children not getting full child rights, one of the most important is education, because education is very important and very influential on the future of children. Thus, even if a child commits a crime, the child must also receive protection for his rights, one of which is education. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat berkaitan erat dengan hak anak yang harus dipenuhi, meskipun anak melakukan suatu tindak pidana bagaimanapun anak merupakan generasi penerus bangsa selain itu anak yang melakukan suatu tindak pidana harus dibela haknya dikarenakan anak belum dapat mengerti tentang hak-haknya, anak belum memiliki kesadaran pertanggungjawaban hukum atas apa yang dilakukan dan anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki pengetahuan tentang proses peradilan maka dari disitulah peran advokat dalam membela hak-hak daripada anak yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di tingkat Kejaksaan Negeri Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan advokat dalam mendampingi proses pidana anak, mengetahui kendala advokat saat mendampingi proses pidana anak dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi advokat dalam proses pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan diperoleh dari studi kepustakaan, observasi dan wawancara dan menggunakan analisis data kualitatif, kemudian menggunkan metode analisis data yuridis empiris, menggunakan data primer dan sekunder secara deskriptif kemudian ditarik kesempulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian advokat belum berperan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan advokat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam proses pendampingan masih disamakan dengan pendampingan konvensioal yang mengakibatkan anak belum mendapatkan hak anak secara penuh, salah satu yang terpenting adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Dengan demikian seharusnya meskipun anak melakukan suatu tidak pidana anak juga harus mendapat perlindungan atas haknya salah satunya adalah pendidikan.
Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017: Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Sutarni, Nanik; Pranawa, Burham; Istiana, Istiana
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.767

Abstract

Land registration is carried out to provide legal guarantees to holders of land rights. However, there are still many disputes that are the work of the government. This is because certificates as strong evidence have not been able to guarantee legal certainty for holders of property rights to the land, so that parties who feel entitled can block land rights at the Land Office. The implementation of the block is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 13 of 2017. This study aims to determine the process and procedure for blocking certificates at the Boyolali Regency Land Office and to find out the obstacles in the implementation of the blocking at the Boyolali Regency Land Office. Empirical juridical research method, by reviewing and explaining the study of research law in order to obtain objective research. Data was collected by interviewing the officers in the dispute section and officers in the land law relations section. Block registration is divided into two, namely blocks with cases attached and blocks without cases being attached. The fee that must be paid is Rp. 50,000.00 (fifty thousand rupiahs) in accordance with Government Regulation Number 128 of 2015, although later after the review process, the application for registration of blocking certificates is rejected. Not all requests for block registration were accepted even though they had paid the PNBP fee, this was because the reason for submitting the block was not in accordance with the provisions. The obstacle faced by the Boyolali Regency Land Office is that there are still many requirements that have not been fulfilled by the applicant in submitting a request for registration of blocking certificates, thus hampering the smooth implementation of recording blocking of certificates. In addition, the KKP Web application cannot be automatically deleted after 30 days of blocking registration without having to apply for the revocation of the certificate block. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Akan tetapi masih banyak terjadi sengketa yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah. Hal ini disebabkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat belum bisa menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah tersebut, sehingga pihak yang merasa berhak dapat melakukan blokir terhadap hak atas tanah pada Kantor Pertanahan. Pelaksanaan blokir diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses serta prosedur pemblokiran sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yuridis empiris, dengan mengkaji dan menjelaskan kajian hukum penelitian agar mendapatkan penelitian yang objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas seksi sengketa dan petugas di seksi hubungan hukum pertanahan. Pencatatan blokir dibagi dua, yaitu blokir dilampiri perkara dan blokir tanpa dilampiri perkara. Biaya yang wajib dibayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, walaupun nanti setelah proses pengkajian, permohonan pencatatan pemblokiran sertipikat ditolak. Permohonan pencatatan blokir tidak semua diterima meskipun sudah membayar biaya PNBP, hal tersebut dikarenakan alasan diajukannya blokir tidak sesuai dengan ketentuan. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan pemblokiran sertipikat sehingga menghambat kelancaran dalam pelaksanaan pencatatan pemblokiran sertipikat.Selain itu, aplikasi KKP Web belum bisa secara otomatis terhapus dengan sendirinya setelah 30 hari pencatatan blokir tanpa harus mengajukan permohonan pencabutan blokir sertipikat
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ODGJ Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian: ( Studi Kasus Di Polsek Sambi Boyolali ) Pranawa, Burham; Saputri, Ananda Megha Wiedhar; Nurdiyanto, Ikhsan
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i2.1144

Abstract

Abstract Cases of criminal acts of persecution causing death are serious violations and can violate human rights. The state has regulated these crimes in laws in order to achieve justice and balance between rights and obligations. Cases of the crime of abuse causing death are very rare cases, because in this case the perpetrator was a person with a mental disorder who beat the victim to the point of causing death. With this case, the authors are interested in the law used and what steps the police took to resolve the case. Based on the background of the problems above, the author intends to conduct research with the title "criminal liability for people with mental disorders who commit criminal acts of persecution that cause death (Case Study at the Sambi Boyolali Police). In conducting the research above, the authors used an approach method, namely by means of an empirical juridical approach, namely an approach carried out based on direct interviews. The type of research used is descriptive, namely research that is intended to provide data as accurately as possible, circumstances, or other symptoms. Sources of data based on primary and secondary data sources with the method of collecting library data interviews and field studies. The results obtained in this study are criminal liability by people with mental disorders who commit criminal acts of abuse that cause death, possible obstacles faced by police investigators in handling this case and how to handle cases against people with mental disorders who commit crimes. Abstrak Kasus tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah pelangaran berat serta dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Negara telah mengatur tentang tindak Pidana tersebut dalam Undang-Undang guna tercapainya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kasus tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini termasuk kasus yang sangat jarang terjadi, karena dalam kasus ini pelaku adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang melakukan pemukulan terhadap korbanya hingga menyebabkan kematian. Dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik dengan hukum yang digunakan serta Langkah apa yang dilakukan pihak kepolisian guna menyelesaikan kasus tersebut. Berdasar latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Di Polsek Sambi Boyolali’’ Dalam melakukan penelitian diatas penulis menggunakan metoode pendekatan yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan cara melakukan wawancara langsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin, keadaan, atau gejala-gejala lainya. Sumber data berdasarkan sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data kepustakaan wawancara dan studi lapangan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana oleh orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemungkinan kendala yang dihadapi pihak penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini serta bagaimana penanganan kasus terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana
The Impact of Globalization of Technology on Treatment and Care Systems For People with Mental Disorders Budi Raharjo, Sri; Pranawa, Burham; Sutarni, Nanik; Wiedhar Saputri, Ananda Megha
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.338

Abstract

Globalization is a traditional process of exchanging world paradigms for the work, understanding and aspects of local wisdom of a nation which encourages the emergence of a situation of mutual dependence (interdependence) for technological, economic, health, social and cultural activities. Health globalization is closely related to economic and social globalization as a phenomenon to describe something that is complex or consists of various interrelated elements, such as for example in psychology which describes individual traits or characteristics that cannot be simplified. These changes have an impact on citizens in general and individuals, causing a complex influence on the incidence and causes of mental disorders in population development. In addition, the ways in which mental disorders are understood and shaped by ongoing global shifts. This problem is also possible with increasing industrialization and urbanization, access to western traditions to medical systems will become more common and sophisticated as a shift that can lead to changes in health technology. Internet access is a form of technological progress that cannot be avoided and will influence philosophical, ideological and political views of the world. The prevalence of mental disorders is closely related to social, economic and cultural conditions. If we consider all the previously mentioned changes in information technology, we can easily predict that the form and content of mental disorders, psychological treatments and psychotherapy as well as pharmacotherapy will undergo serious changes. Considering developments in the current era of globalization of modern technology and increasingly fierce competition in society, it is possible that people are not strong enough to live their lives so they can experience mental disorders and it needs to be underlined that mental illnesses can attack anyone.