Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bedah Hukum Muhammadiyah Law Review Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research Asian Journal of Social and Humanities Edukris: Jurnal Pendidikan Agama Kristen
Sutarni, Nanik
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peran Guru Abad-21 Dalam Mempersiapkan : Siswa Kristen Yang Cerdas Dan Tangguh Kurniawan, Dedy; Sutarni, Nanik
Edukris: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Vol. 1 No. 02: Agustus 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54793/edukris.v1i02.269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru abad 21 dalam membentuk siswa Kristen yang cerdas secara intelektual dan tangguh secara spiritual. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait kompetensi guru, pendidikan Kristen, pembentukan karakter, serta tantangan era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru Kristen abad 21 dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogis, literasi digital, integritas moral, serta kedewasaan rohani. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, pembina karakter, dan pemimpin spiritual. Strategi pendidikan yang relevan mencakup pembelajaran kontekstual, reflektif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai Kristiani. Selain itu, keterlibatan Roh Kudus dan keteladanan guru menjadi faktor penting dalam membentuk ketangguhan iman siswa. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Kristen harus bersifat holistik dan transformatif agar mampu mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia modern tanpa kehilangan arah iman.
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Masud, Masud Masud; Sutarni, Nanik; Hidayat, M. Fauzan
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.710

Abstract

The increase in land buying and selling activities occurs as a result of an increase in the community's need for land. This buying and selling activity is a form of the process oftransferring ownership rights to land. However, in practice there is still a lot of buying and selling done under the hands. This sale and purchase is not carried out before the PPAT, but is carried out on the basis of mutual trust between the buyer and seller. The sale and purchase of landrights under this hand will be very detrimental to the buyer, because legal certainty for the buyer has not been fulfilled. Normative legal research methods from secondary data sources. The transfer of rights through underhand buying and selling begins with deliberation. After an agreement ismade, the price is determined and the handover is carried out, which is attended by the Village Head, RT Chair, Customary Leaders, witnesses. As evidence that the sale and purchase of land had taken place, then a sale and purchase statement was made signed by the Village Head,seller and buyer, and two witnesses, stamped by the village, there was proof of payment in the form of a receipt and stamped. The legal consequences of buying and selling under the hands are still valid because the legal conditions for buying and selling according to the UUPA have beenfulfilled, namely cash, clear, real. Meningkatnya kegiatan jual beli tanah terjadi akibat dari adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan tanah. Kegiatan jual beli ini adalah sebagai salah satu bentuk proses peralihan hak milik atas tanah. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak jual beli dilakukan di bawah tangan. Jual beli ini tidak dilakukan dihadapan PPAT, akan tetapi dilakukan atas dasar saling percaya antara pihak pembeli dan penjual. Jual beli hak atas tanah dibawah tangan ini akan sangat merugikan bagi pihak pembeli, karena kepastian hukum untuk pembeli belum dapat terpenuhi. Metode penelitian hukum normatif dari sumber data sekunder. Peralihan hak melalui jual beli di bawah tangan dimulai dengan musyawarah. Setelah adanya kesepakatan kemudian menentukan harga dan dilakukan serah terima, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua RT, Ketua Adat, saksi-saksi. Sebagai alat bukti telah terjadi jual beli tanah, kemudian dibuat pernyataan jual beli ditanda tangani Kepala Desa, penjual dan pembeli, dan dua orang saksi, di stempel oleh desa, ada bukti pembayaran berupa selembar kuitansi dan bermaterai. Akibat hukum jual beli di bawah tangan adalah tetap sah karena sudah terpenuhi syarat sah jual beli menurut UUPA, yaitu bersifat tunai,terang, riil
Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017: Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Sutarni, Nanik; Pranawa, Burham; Istiana, Istiana
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.767

Abstract

Land registration is carried out to provide legal guarantees to holders of land rights. However, there are still many disputes that are the work of the government. This is because certificates as strong evidence have not been able to guarantee legal certainty for holders of property rights to the land, so that parties who feel entitled can block land rights at the Land Office. The implementation of the block is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 13 of 2017. This study aims to determine the process and procedure for blocking certificates at the Boyolali Regency Land Office and to find out the obstacles in the implementation of the blocking at the Boyolali Regency Land Office. Empirical juridical research method, by reviewing and explaining the study of research law in order to obtain objective research. Data was collected by interviewing the officers in the dispute section and officers in the land law relations section. Block registration is divided into two, namely blocks with cases attached and blocks without cases being attached. The fee that must be paid is Rp. 50,000.00 (fifty thousand rupiahs) in accordance with Government Regulation Number 128 of 2015, although later after the review process, the application for registration of blocking certificates is rejected. Not all requests for block registration were accepted even though they had paid the PNBP fee, this was because the reason for submitting the block was not in accordance with the provisions. The obstacle faced by the Boyolali Regency Land Office is that there are still many requirements that have not been fulfilled by the applicant in submitting a request for registration of blocking certificates, thus hampering the smooth implementation of recording blocking of certificates. In addition, the KKP Web application cannot be automatically deleted after 30 days of blocking registration without having to apply for the revocation of the certificate block. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Akan tetapi masih banyak terjadi sengketa yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah. Hal ini disebabkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat belum bisa menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah tersebut, sehingga pihak yang merasa berhak dapat melakukan blokir terhadap hak atas tanah pada Kantor Pertanahan. Pelaksanaan blokir diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses serta prosedur pemblokiran sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yuridis empiris, dengan mengkaji dan menjelaskan kajian hukum penelitian agar mendapatkan penelitian yang objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas seksi sengketa dan petugas di seksi hubungan hukum pertanahan. Pencatatan blokir dibagi dua, yaitu blokir dilampiri perkara dan blokir tanpa dilampiri perkara. Biaya yang wajib dibayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, walaupun nanti setelah proses pengkajian, permohonan pencatatan pemblokiran sertipikat ditolak. Permohonan pencatatan blokir tidak semua diterima meskipun sudah membayar biaya PNBP, hal tersebut dikarenakan alasan diajukannya blokir tidak sesuai dengan ketentuan. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pencatatan pemblokiran sertipikat sehingga menghambat kelancaran dalam pelaksanaan pencatatan pemblokiran sertipikat.Selain itu, aplikasi KKP Web belum bisa secara otomatis terhapus dengan sendirinya setelah 30 hari pencatatan blokir tanpa harus mengajukan permohonan pencabutan blokir sertipikat
Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Wiedhar Saputri, Ananda Megha; Sutarni, Nanik; Sholikah, Dwi Imroatus
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i1.1017

Abstract

The background of this research is that interfaith marriages are not explicitly regulated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, so there is a legal vacuum to strictly regulate interfaith marriages in Indonesia. This is because more and more people in Indonesia are doing interfaith marriages. With the Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration (UU Adminduk) can accommodate interfaith marriages being disabled, but in practice it is best not to do so. Article 35 letter a of the Adminduk Law relating to interfaith marriages is a special rule that overrides more general regulations and does not erase old provisions, so that Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage is still valid in the national regulatory system in the field of marriage. With the existence of rules that prohibit interfaith marriages as a solution to overcome the legal vacuum by not giving rights to interfaith marriage actors to register their marriages through a court order. As for the legality of marriage materially, it still returns to the laws of their respective religions, while with regard to formal, civil law relations arising from marriage, if the marriage has received legal recognition, then everything is protected by law. The rejection of interfaith marriages in Indonesia is basically a discriminatory act that is not in accordance with the principles of Human Rights (HAM) itself. However, humans are obliged to prioritize their basic human obligation to comply with their religious laws and the state as law enforcer needs to regulate prohibitions on interfaith marriages so that violations do not occur in society.
The Impact of Globalization of Technology on Treatment and Care Systems For People with Mental Disorders Budi Raharjo, Sri; Pranawa, Burham; Sutarni, Nanik; Wiedhar Saputri, Ananda Megha
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.338

Abstract

Globalization is a traditional process of exchanging world paradigms for the work, understanding and aspects of local wisdom of a nation which encourages the emergence of a situation of mutual dependence (interdependence) for technological, economic, health, social and cultural activities. Health globalization is closely related to economic and social globalization as a phenomenon to describe something that is complex or consists of various interrelated elements, such as for example in psychology which describes individual traits or characteristics that cannot be simplified. These changes have an impact on citizens in general and individuals, causing a complex influence on the incidence and causes of mental disorders in population development. In addition, the ways in which mental disorders are understood and shaped by ongoing global shifts. This problem is also possible with increasing industrialization and urbanization, access to western traditions to medical systems will become more common and sophisticated as a shift that can lead to changes in health technology. Internet access is a form of technological progress that cannot be avoided and will influence philosophical, ideological and political views of the world. The prevalence of mental disorders is closely related to social, economic and cultural conditions. If we consider all the previously mentioned changes in information technology, we can easily predict that the form and content of mental disorders, psychological treatments and psychotherapy as well as pharmacotherapy will undergo serious changes. Considering developments in the current era of globalization of modern technology and increasingly fierce competition in society, it is possible that people are not strong enough to live their lives so they can experience mental disorders and it needs to be underlined that mental illnesses can attack anyone.
Implementation of Government Policy in Subsidising Electric Motorbike Purchases to Achieve Sustainable Environment Nimah, Rodhotun; Sya'roni, Imam; Sutarni, Nanik
Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Postgraduate, State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/ijtimaiyya.v10i1.13511

Abstract

Abstract The government issued a policy of an electric motorcycle purchase assistance programme through the Minister of Industry Regulation Number 21 of 2023. This policy aims to accelerate the development of the electric vehicle ecosystem in Indonesia to create a sustainable environment. Subsidising the purchase of electric motors can be considered an appropriate policy from an environmental and energy diversification perspective. Economically, such subsidies can encourage the adoption of green technologies and reduce dependence on fossil fuels. The type of research used is qualitative research using documentation data collection techniques and then analysed by reducing data, presenting data and then drawing a conclusion. This policy needs continuous monitoring and evaluation is needed to ensure that this policy is in line with the principles of a sustainable economy, including the integration of environmental, social, and economic aspects in decision-making. Are these incentives short-term or can they provide long-term economic sustainability? In further analyses, it is necessary to consider the concept of demand elasticity. The result of this study is that subsidies can increase consumer purchasing power for electric motorbikes, resulting in increased demand. However, the effect may vary depending on the price elasticity of demand. If demand is inelastic, the increase in price due to subsidies may not be proportional to the increase in demand, so this policy has not been fully implemented. Keywords: Implementation, Electric Motorbike Subsidy, Sustainable Environment.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Kebijakan Eksploitasi Sumber Daya Alam Daerah Khususnya Penambangan Galian Golongan-C Berbasis Kesejahteraan Rakyat di Indonesia Pamungkas, Yulianto; Sutarni, Nanik
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4973

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis skema pengelolaan Galian C yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dimana memasuki 2026, pemerintah mendorong transformasi tambang ilegal menjadi Tambang Rakyat yang berizin untuk memeratakan ekonomi. Perlunya keterlibatan lintas sektoral baik pusat maupun daerah. serta dalam rangka pemberdayaan lokal, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dalam rantai pasok material konstruksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan.
Co-Authors Budi Raharjo, Sri Dedi Kurniawan Hidayat, M. Fauzan Istiana Istiana Masud, Masud Masud Nimah, Rodhotun Pamungkas, Yulianto pranawa, burham Sholikah, Dwi Imroatus Sya'roni, Imam Wiedhar Saputri, Ananda Megha