Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Diaz, Marchethy Riwani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan? Gaol, Heru Saputra Lumban; Diaz, Marchethy Riwani; Janisriwati, Sylvia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.169-192

Abstract

Di era digital, konsumen bertransformasi dalam entitas-entitas baru seperti influencer, youtubers atau content bloger yang membawa perubahan dalam bentuk penyampaian pendapat dan keluhan konsumen berupa konten yang dapat dimonetisasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan konsumen akhir yang aktivitas konsumsinya tidak untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, review seorang konsumen yang juga merupakan influencer, youtubers, dan content blogger memungkinkan untuk tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini semakin problematik dengan hadirnya beberapa preseden buruk berupa gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sekaligus influencer yang menyampaikan ulasan di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab distorsi kedudukan konsumen atas hak untuk didengar di era digital, baik kedudukannya sebagai konsumen akhir dan konten yang dibuatnya sebagai influencer. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder. Asas lex consumen derogate legi consumte dapat digunakan untuk melihat kedudukan hukum lebih khusus dalam memberikan perlindungan atas ulasan konsumen. Konsumen yang mengulas atau memberikan review di media sosial tetap dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUPK sepanjang ulasan didasarkan oleh pengalaman transaksinya dalam kegiatan konsumsi dan bukan semata-mata demi kepentingan konten yang bersifat komersial.
Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial Diaz, Marchethy Riwani
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 26 No. 01 (2023): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v26i01.6007

Abstract

The increasingly complex and numerous fundamental problems in the financial sector are driving financial sector have encouraged reform of the financial industry through the omnibus law, Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK). The main aim of the presence of UUP2SK is to improve and direct the financial sector to be able to face global dynamics, be fair, sustainable, stable and inclusive as an embodiment of economic democracy which ultimately leads to the creation of social justice. One way of strengthening the financial services sector is through expanding the business activities of People’s Economic Banks (BPR) in Article 13 paragraph (1) letter g UUP2SK which opens up opportunities for BPR’s to collaborate with other financial service institutions, one of which is fintech lending so that they can expand accessibility all levels of society regarding funding. Based on this, the aim of this writing is to find out the implications of the UUP2SK omnibus law on expanding BPR businesses and strengthening BPR based on economic democracy after UUP2SK in realizing social justice for society. This research is normative legal research using a statutory regulatory approach and a conseptual approach. The data used is secondary data through literature study of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that expanding BPR cooperation with other financial service institutions, namely fintech lending, can be a solution for equalizing BPR in Indonesia, as a concretization of the principles of economic democracy in realizing social justice for all society. However, it is necessary to strengthen and improve the level of substance, structure, and legal culture by prioritizing the spirit of economic democracy to realize social justice for the entire community.
Co-Authors Gaol, Heru Saputra Lumban Janisriwati, Sylvia