Garuda - Garba Rujukan Digital

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING GOOGLE CLASSROOM BAGI GURU DI MASA NEW NORMAL Dja'wa, Asrianti; Darmanto, Darmanto; Sule, Sani Abdullahi; Abdullah, La Ode Dedi; Abdullah, Rudi; Nilma, Weni Laysa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 3 No. 01 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v3i01.996

In the post Covid 19 pandemic New Normal era, the learning system in Indonesia has changed from a face-to-face classroom system to a hybrid learning system, which is a learning method that combines the concept of online learning with face-to-face learning or PTM. This is done in order to maintain the quality of education in schools in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. One of the online learning methods that are widely used by schools is google classroom. Research on the use of Google classroom as an online learning media has been conducted with satisfactory results. The target audience in this service is teachers of SMP Negeri 2 Tomia, Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi. In the initial survey of the target audience, the team found that there were obstacles in the audience, namely the target audience had not mastered the use of Android / smartphone and laptop for online learning. So far, the target audience has only used online methods by using whatsapp groups to send materials and students collect assignments to school so that there is still contact between the target audience and students when collecting assignments. Based on these problems, the service team chose to provide training and assistance in online teaching using Google Classroom to overcome the problems of the target audience. The results obtained were very satisfying because they exceeded the achievement target of 99 percent from the initial target of 80 percent for mastering the use of Google classroom as an online learning media for teachers of SMP Negeri 2 Tomia, Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi.

STUDI KOMPARASI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEPBAGIAN HARTA WARIS DITINAJU DARI PERLINDUNGAN HUKUM Abdullah, La Ode Dedi; Abdullah, Rudi
HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences Vol 1 No 02 (2022): HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/hypothesis.v1i02.368

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannyan, hal ini berdasarkan Pasal Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluaarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PASAL 71 JO. PASAL 116 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (PUTUSAN NO.11/Pid.C/2016/PN.JKT.BRT) Abdullah, La Ode Dedi
PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation Vol 1 No 01 (2023): PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/paradigm.v1i01.373

Immigration is a crime that violates the law and is protected by the law with immigration activities. The application of criminal fines for immigration offenses by not carrying out their obligations as foreigners residing in the Territory of the Republic of Indonesia, as requested by Article 71 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, which reads "Every Foreigner residing in Indonesian territory is obliged to Invite travel documents or residence permits that are requested for refunds by an Immigration Officer approved for Immigration supervision". Regarding immigration actions which emphasize the sanctions of his government, so considering the consideration of the formulation of court sentences will result in ineffectiveness of immigration laws that are less effective because foreigners (convicts) can choose the appropriate protection with legal entities.

STUDI KOMPARASI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEPBAGIAN HARTA WARIS DITINAJU DARI PERLINDUNGAN HUKUM Abdullah, La Ode Dedi; Abdullah, Rudi
HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences Vol 1 No 02 (2022): HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/hypothesis.v1i02.368

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannyan, hal ini berdasarkan Pasal Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluaarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri
JICS : Journal Of International Community Service Vol 1 No 02 (2022): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v1i02.425

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terahdap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.

SINERGITAS PENDAMPING HUKUM DAN UNIT PENJAGA TAHANAN DALAM MENJAGA TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR WARGA BINAAN LAPAS KELAS IIA BAUBAU Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang; Abdullah, Rudi
JICS : Journal Of International Community Service Vol 2 No 02 (2023): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v2i02.1101

The result is the first: in dealing with the violence that has occurred against fellow citizens, the social security agencies are engaged in preventive and repressive efforts, such as interacting with the civilians, improving surveillance and construction, socializing human rights values in construction, giving day leave, conditional leave, family visiting leave, and conditional release. And second: The inhibitory factors of the Marketing Institute in counteracting the violence committed by the prisoners at the IIA Baubau Marketing Institute are: 1) the formation of a ruling group, 2) the interconnection between the builders, 3) the number of builders exceeding the capacity, where the number is 1538 builders while the residential capacity is 477 people, 4) the lack of number of officers that secure Lapas.

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA BAUBAU DALAM MEMAHAMI HAK-HAK DASAR KEWARGANEGARAAN Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang; Abdullah, Rudi; Agustina, Wa Ode
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 3 No. 04 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v3i04.1472

Marginalized communities in Baubau City frequently face barriers in accessing legal information, particularly regarding fundamental citizenship rights such as education, healthcare, legal protection, and participation in development. The lack of awareness of these rights may lead to violations or social injustice. This community service program aims to provide participatory legal assistance through counseling, individual consultations, and complaint procedure simulations. The activities involve collaboration with local legal aid institutions, traditional leaders, and local government to ensure an inclusive approach. Expected outcomes include increased legal awareness among the community, simplified educational modules, and the establishment of a sustainable assistance network. This initiative not only promotes the fulfillment of constitutional rights but also strengthens community capacity to address legal disparities.

SOSIALISASI DAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI UMKM KOTA BAUBAU DALAM ASPEK LEGALITAS USAHA Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri; Abdullah, Rudi; Agustina, Wa Ode
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 3 No. 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v3i05.1473

Title of article is Legal Awareness and Free Legal Assistance for MSMEs in Baubau City Regarding Business Legality Aspects. This program aims to improve MSME actors' understanding of business legality importance in Baubau City through legal awareness campaigns and free legal assistance. Most MSMEs in Baubau lack complete business permits due to limited understanding of procedures and benefits of business formalization. Implementation methods include: (1) legal counseling on business permits (NIB, SIUP, Halal Certificate), (2) assistance in document processing, and (3) free legal consultations. The program collaborates with Baubau City's Cooperative and MSME Office and local BPKM Office. Results show 75% increase in participants' understanding of legal business requirements and completion of 50 MSME legal documents during the program. This initiative not only helps fulfill legal obligations but also enhances MSMEs' competitiveness in the formal market.

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BAUBAU Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang; Abdullah, Rudi; Agustina, Wa Ode
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 4 No. 01 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v4i01.1474

Legal education and assistance related to the protection of women and children in Baubau City are crucial efforts to address issues of gender-based violence, child abuse, and legal inequality. This initiative aims to increase public awareness of legal rights, strengthen access to justice, and provide direct support for victims. Through community-based legal counseling, workshops, and mentoring programs, this activity seeks to empower vulnerable groups and encourage active participation from local stakeholders, including government agencies, NGOs, and religious leaders. The methods used include socialization, training, and the formation of support networks to ensure sustainability. Preliminary findings indicate a lack of public understanding of legal protections, as well as structural barriers in reporting cases. This program is expected to enhance legal literacy, reduce violence rates, and create a safer environment for women and children. Recommendations include strengthening inter-institutional collaboration and optimizing digital platforms for outreach.

PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS MELALUI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN RAPB KOPERASI PADA KOPERASI BERBAGAI SEKTOR DI KOTA BAUBAU Tri Pratiwi, Endang; Jasiyah, Rabiyatul; Suriadi, Suriadi; Malik, Ernawati; Abdullah, La Ode Dedi; Abdullah, Rudi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 4 No. 01 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v4i01.1475

The purpose of community service activities is to increase the capacity of the management in the form of understanding and skills about the importance of planning and budgeting in cooperative management, as well as providing practical knowledge about the steps for preparing a good and correct work plan and RAPB. This activity is designed using adult learning principles, which emphasize experience, relevance, and active involvement of participants in the learning process. The training activities for the preparation of cooperative work plans and RAPBs for cooperatives in various sectors in Baubau City in 2023 were well implemented and achieved the expected objectives, namely gaining a better understanding of the basic principles of cooperative planning and budgeting, as well as practical techniques in preparing effective work plans and RAPBs as contained in the Cooperative Work Plan and RAPB learning module during the training. In addition, the participants also gained insight into cooperative management through exchanging experiences and best practices with fellow cooperative administrators and members.

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search