Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TANJUNGPURA LAW JOURNAL JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Sinaga, Pidari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH DALAM PENANGANAN LIKUIDASI BANK Sinaga, Pidari
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 5, No 2 (2021): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2021
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v5i2.48150

Abstract

AbstractLaw Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (DIC) became a new chapter for the national banking system. This DIC cannot be separated from stability efforts, financial improvement, and ensuring customer deposits to create public trust in the banking sector. This is the legal form of protection provided by the Government to banking customers. The public is no longer worried about saving money because of crisis and liquidation at a bank. The public's money will remain safe and receive a guarantee of return from the Government through the DIC. However, it cannot be denied that there are still many people who do not understand the role of DIC. This study uses a normative juridical approach to determine the role of the DIC on customer deposits in handling bank liquidation. The role of the Deposit Insurance Corporation is part of the completeness of government instruments in creating a banking and financial safety net. As a banking safety net, it is carried out through a guarantee program and the handling of failed banks (liquidated banks), and as a financial safety net, it is realized in the use of surpluses and premium accumulation. When bank closure fails / the bank was liquidated, LPS guarantees claim payment on customer deposits.AbstrakLahirnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi babak baru bagi sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan stabilitas sektor keuangan dan untuk menjamin simpanan nasabah agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada sektor perbankan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada nasabah perbankan. Masyarakat diharapkan tidak lagi khawatir menyimpan uang di bank, karena apabila terjadi krisis dan likuidasi pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pegembalian dari pemerintah melalui LPS. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang peran LPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui peranan LPS terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank. Peranan LPS merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan (banking safety net) dan pengaman sistem keuangan (financial safety net). Sebagai banking safety net dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal (bank yang dilikuidasi), dan sebagai financial safety net diwujudkan dalam pemanfaatan surplus dan akumulasi premi. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal/bank dilikuidasi, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah.
Kejahatan Biodiversitas dan Urgensi Peran Hukum Pidana dalam Sektor Agraria Sinaga, Pidari; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana; Fernando, Zico Junius
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.210-242

Abstract

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tekanan terhadap lingkungan hidup dan biodiversitas semakin meningkat, khususnya dalam sektor agraria. Penelitian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan terhadap biodiversitas dalam konteks agraria dan efektivitas penegakan hukum pidana sebagai sarana perlindungan. Fokus penelitian ini adalah pada praktik-praktik yang mengancam keberagaman hayati, seperti penggunaan lahan tanpa memperhatikan prinsip ekologi, penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan, serta konversi lahan dari ekosistem alami ke pertanian monokultur yang berpotensi merusak habitat dan menurunkan kualitas genetik tanaman lokal. Penelitian ini merupakan studi yang mengadopsi metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan multidimensional, termasuk perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di banyak negara telah menetapkan kerangka kerja untuk perlindungan biodiversitas, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, dan konflik kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam melindungi biodiversitas di sektor agraria. Rekomendasi dari studi ini termasuk peningkatan kerjasama lintas sektoral, pengembangan kapasitas penegak hukum, serta penggunaan pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan kepentingan ekologis.
KONFLIK DAN REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN Sinaga, Pidari
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i1.4453

Abstract

Konflik merupakan salah satu proses sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu konflik yang terus terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah konflik agraria. Konflik ini terjadi karena banyaknya persaingan dan kepentingan dalam menguasai area untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi konflik agraria mengingat banyaknya permasalahan dan kepentingan untuk penguasaan lahan dan sebagainya. Tulisan ini mengulas tentang sejarah dan dinamika konflik agraria di Indonesia beserta tantangan serta harapan dari reformasi agraria. Kata Kunci : Konflik, Reformasi Agraria, Indonesia
Co-Authors Ana Silviana Fernando, Zico Junius Yusriyadi Yusriyadi