Garuda - Garba Rujukan Digital

The urgency to reform the kafāla system in the sake of human rights of Indonesia domestic workers Anggita Doramia Lumbanraja; Yusriyadi Yusriyadi
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v21i2.213-230

The Maṣlaḥa of Indonesian Foreign Domestic Workers in Saudi Arabia still become the biggest concern. Even though Saudi Arabia has reformed the Labor Law on the kafāla system, unfortunately, it is excluded from Foreign Domestic Workers. Therefore, it urges legal research to examine the kafāla system in Saudi Arabia from an Islamic and human rights perspective. Then, to provide the strategic plans for the Indonesian government to do. This research uses doctrinal research methods through the literature study and analyzed with the qualitative descriptive method. From the Islamic law perspective, although the kafāla system in Saudi Arabia is derived from the Qur'an and the Sunnah. Kafāla system in Saudi Arabia is regulated on Resolution no. 310. However, in practice, Kafil abuses their strong position (83. QS. Al-Mutaffifin) in treating workers arbitrarily. In other words, there is a deviation from the philosophical values of maqāṣid ash-syarīʿah. From the international law perspective, this practice is against the mandate of the UDHR and ICCPR. Therefore, it is highly recommended that Indonesia push Saudi Arabia to replace individual sponsorship as Kafil for Indonesian Domestic Workers. It is better to establish a special guarantee institution for Domestic Workers from Indonesia in Saudi Arabia integrated with the SPSK System.

ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Jefri Hari Akbar; Yusriyadi Yusriyadi; Soeganda Priyatna
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.1-9

Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Klaster industri merupakan salah satu titik rawan penambahan pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan program vaksin gotong royong. Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak untuk divaksinasi. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah vaksinasi untuk pekerja dalam kondisi darurat bukanlah hak namun merupakan kewajiban, pengusaha perlu memahami kedudukan regulasi perundangan terkait pengaturan vaksinasi bagi pekerja, sehingga dapat memberikan edukasi serta memberlakukan sanksi bagi pekerja yang tidak mau divaksinasi.

Polisi dan Aspek Penegak Hukum Secara Sosiologis Yusriyadi Yusriyadi
Jurnal Hukum Progresif Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat undang-undang, ide-ide tersebut yaitu ide tentang kepastian, keadilan dan kemanfaatan social. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, maka harus diwujudkan menjadi kenyataan . Proses mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan tersebut itulah yang pada hakekatnya merupakan arti dari penegak hukum. Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan penegakan hokum in optima forma. Melalui polisi ini janji-janji dan tujuan hokum menjadi kenyataan, yaitu untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Di dalam unsure membimbing dan mengayomi masyarakat, polisi dituntut tampil simpatik dan mengesankan hati masyarakat. Di sisi yang lain yaitu dalam menegakkan hukum polisi dituntut tampil secara tegas, kuat dan perkasa bahkan kalau perlu harus keras.

IMPLEMENTASI PROGRAM INDUSTRI HIJAU DALAM RANGKA KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Aminah .; Yusriyadi .
Bina Hukum Lingkungan Vol 3, No 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKIndustri hijau disamping dapat menunjang pengembangan Industri juga bisa dijadikan sebagai salah satu upaya pemenuhan komitmen penurunan gas Rumah Kaca. Permasalahan yang dikaji bagaimana pelaksanaan program industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penurunan gas rumah kaca dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan program industri hijau. Metode pendekatan yang digunakan Yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan primer dan sekunder serta analisisnya analisis kualitaif. Kesimpulan bahwa program industri hijau telah dilaksanakan sejak tahun 2010 tetapi belum signifact menurunkan konsentrasi gas rumah kaca, karena terdapat berbagai faktor penghambat antara lain: substansi hukumnya masih bersifat sukarela, belum ada sanksinya, masih banyak terjadi pembiaran pada industri yang belum menerapkan program industri hijau, terbatasnya industri permesinan nasional untuk mendukung pengembangan industri hijau, masih dominannya profit oriented di kalangan produsen dan konsumen belum banyak yang sadar lingkungan (green consument). Rekomendasi antara perlu mengubah menjadi mandatori, pemberian insentif, peningkatan kepedulian lingkungan baik pada produsen maupun konsumen.Kata kunci: gas rumah kaca; industri hijau.ABSTRACTGreen industry can support industrial development as well as being one of the efforts to fulfill the commitment to reduce greenhouse gases. The problems studied are how the implementation of the green industry program is an effort to fulfill the commitment to reduce greenhouse gases and what factors are the obstacles to the implementation of the green industry program. The approach method used is empirical Juridical with analytical descriptive specifications, with primary and secondary analysis and qualitative analysis.The conclusion that the green industry program has been implemented since 2010 but has not significantly reduced the concentration of greenhouse gases, because there are various inhibiting factors, among others: the legal substance is still voluntary, there are no sanctions, there is still a lot of omission in industries that have not implemented the green industry program, limited national machinery industry to support the development of the green industry, there is still a dominant profit oriented among producers and consumers, not many are environmentally conscious (green consument).Recommendations between the need to change into mandatory, providing incentives, increasing environmental awareness for both producers and consumers.Keywords: greenhouse gases; green industry.

PENEGAKAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SEKOLAH Desida Dwizhafira; Nur Rochaeti; Yusriyadi Yusriyadi
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Di Indonesia, kekerasan Guru terhadap anak didik menjadi krisis moral Bangsa. Tindak Kekerasan terjadi hanya karena alasan untuk mendisiplinkan anak didiknya. Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan tindak kekerasan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis kebijakan yang tepat tentang tindak pidana kekerasan terhadap Anak dan Anak Didik. Dan menganalisis pelaksanaan kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap Anak Didik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara. Kebijakan formulasi tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak didik diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Penerapan Kebijakan Formulasi tentang Tindak Kekerasan Guru terhadap Anak Didik berlaku bagi Guru dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan guru tersebut tidak dalam ruang lingkup pekerjaannya. Perbuatannya tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku , guru tersebut mendisiplinkan anak didik lepas dari koridor / batasan sebagai guru, perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan, kealpaan dan kerugian yang cukup besar dirasakan oleh anak didik.

Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan Ardani, Mira Novana; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i3.494-512

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan administrasi di bidang pertanahan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan tumpang tindih alat bukti kepemilikan hak atas tanah, ketimpangan dalam kepemilikan tanah. Tulisan ini membahas bagaimana hambatan dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan. Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan Analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan internal dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah yang berkeadilan berupa sumber daya manusia yang terbatas, beban kerja dari pegawai di kantor pertanahan yang tidak sedikit, serta dalam pelaksanaannya harus melihat kondisi sosial masyarakat daerah yang mempunyai karakteristik berbeda yang mendasarkan pada kearifan lokal. Hambatan eksternal masih kurang optimalnya partisipasi masyarakat, adanya masyarakat yang masih enggan untuk mengikuti kegiatan pendaftaran tanah.

Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisan Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri Amostian, Amostian; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i3.510-522

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum di bidang keamanan negara, mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga. Faktanya masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap POLRI yang menimbulkan lemahnya kepercayaan publik pada POLRI, sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan POLRI yang berintegritas adalah dengan dibentuknya Kompolnas. Tulisan bertujuan membahas efektifitas mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal POLRI dan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas yang seharusnya. Pada awal pembentukannya Kompolnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas. Kompolnas dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara efektif. Kedudukan Kompolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa untuk diikuti. Dengan demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas di Indonesia.

Kejahatan Biodiversitas dan Urgensi Peran Hukum Pidana dalam Sektor Agraria Sinaga, Pidari; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana; Fernando, Zico Junius
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.210-242

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tekanan terhadap lingkungan hidup dan biodiversitas semakin meningkat, khususnya dalam sektor agraria. Penelitian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan terhadap biodiversitas dalam konteks agraria dan efektivitas penegakan hukum pidana sebagai sarana perlindungan. Fokus penelitian ini adalah pada praktik-praktik yang mengancam keberagaman hayati, seperti penggunaan lahan tanpa memperhatikan prinsip ekologi, penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan, serta konversi lahan dari ekosistem alami ke pertanian monokultur yang berpotensi merusak habitat dan menurunkan kualitas genetik tanaman lokal. Penelitian ini merupakan studi yang mengadopsi metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan multidimensional, termasuk perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di banyak negara telah menetapkan kerangka kerja untuk perlindungan biodiversitas, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, dan konflik kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam melindungi biodiversitas di sektor agraria. Rekomendasi dari studi ini termasuk peningkatan kerjasama lintas sektoral, pengembangan kapasitas penegak hukum, serta penggunaan pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan kepentingan ekologis.

Autonomous Vehicles and Legal Challenges: Navigating between Technology and Criminal Liability Yusriyadi, Yusriyadi; Silvia, Ana; Fernando, Zico Junius
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4359

Transformations in the automotive industry have driven the emergence of autonomous vehicles, promising a more automated future. However, this automation raises complex accountability and legal responsibility issues, especially in criminal law. This research addresses questions of criminal liability and examines the obstacles and challenges to regulatory standards related to autonomous vehicles. The research employs a doctrinal legal approach to explore these issues, examining the current legal framework, comparing it with international practices, and considering potential future legal adaptations. The methodology focuses on legislative, conceptual, comparative, and futuristic approaches. Through content analysis, the research reviews existing laws governing autonomous vehicles, compares them with regulations in other jurisdictions, and delves into the fundamental legal concepts involved. The futuristic approach provides insight into how laws might need to adapt to future technological advances. The findings indicate an urgent need to revise existing laws, with a particular emphasis on determining liability in various scenarios. While some states have taken proactive steps to address these issues, many other jurisdictions still need to catch up. In conclusion, while autonomous vehicles offer numerous opportunities, significant legal and accountability challenges must be addressed. AbstrakTransformasi dalam industri otomotif telah mendorong munculnya kendaraan otonom, yang menjanjikan masa depan yang lebih otomatis. Namun, otomatisasi ini menimbulkan masalah akuntabilitas dan tanggung jawab hukum yang kompleks, terutama dalam hukum pidana. Masalah yang diangkat mengenai pertanggungjawaban pidana termasuk masalah hambatan dan tantangan standar regulasi terkait Kendaraan Otonom. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan mengkaji kerangka hukum yang berlaku, membandingkannya dengan praktik internasional, dan merefleksikan potensi adaptasi hukum di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik. Melalui analisis konten, kami menyelidiki kerangka hukum saat ini yang mengatur kendaraan otonom, membandingkannya dengan peraturan di yurisdiksi lain, dan memahami konsep hukum dasar yang mendasarinya. Pendekatan futuristik memberikan wawasan tentang bagaimana hukum perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merevisi undang-undang yang ada, dengan penekanan khusus pada penentuan pertanggungjawaban dalam berbagai skenario. Selain itu, ditemukan bahwa meskipun beberapa negara telah memulai langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah ini, banyak yurisdiksi lain yang masih perlu mengejar ketertinggalan. Kesimpulannya, kendaraan otonom menawarkan banyak peluang, tetapi tantangan hukum dan akuntabilitasnya harus diatasi.

Nonmarital Sex Rituals on Mount Kemukus (Study of Legal Culture and Islamic Law Perspective) Huda, Muhammad Chairul; Yusriyadi, Yusriyadi; Thohir, Mudjahirin; Miftahuddin, Miftahuddin; Iqdami, Muhammad Nazil
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.9130

The legal construction in the Criminal Code (KUHP) and Islamic law the ban of extramarital sexual encounters, yet in Mount Kemukus, a different reality prevails. The formulation of the problems in this research are; first, what is the pattern of pilgrims' actions on Mount Kemukus? and second, what is the ideal of legal culture in Mount Kemukus? This study is from the perspective of legal culture and Islamic law. This paper examines the relationship between legal culture and Islamic law. This research is a field study employing a multidisciplinary socio-legal methodology. Observation and interviews were used to collect primary data, whilst a review of the literature was used to collect secondary data. This article combines social theory, legal theory, and Islamic legal theory to form an eclectic theory. This study found two general patterns, santri pilgrims and non-santri pilgrims, which represent the motivations, sources of belief, and patterns of pilgrims' actions; and (2) the ideal of legal culture in Mount Kemukus is to perform tawaṣul to Prince Samudro without performing non-marital sex rituals, and the law functions as a tool of social engineering for the benefit of society. The findings of this study suggest that in conditions of compulsion and despair, individuals seek justification for their actions even though they are against the social order. This research is useful for legal policies that regulate rituals and pilgrimages.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search