Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KEGIATAN SOSIALISASI PENGENALAN MARKETING SECARA DIGITAL BERSAMA TOKO KERUPUK DAN KEMPLANG 770 Wijaya, Andrian; Hartanti, Ery; Feriyanto; Wijaya, Laurentius Ricardo; Vincent
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 7 No 3 (2024): APTEKMAS Volume 7 Nomor 2 2024
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36257/apts.v7i2.8761

Abstract

This community service activity aimed to introduce digital marketing to the employees of Toko Kerupuk dan Kemplang 770. The approach involved delivering educational materials on digital marketing and training on creating poster designs for marketing purposes. Conducted on April 21, 2024, the activity successfully helped employees understand and apply the concepts of digital marketing. The main advantage was the enhancement of employees' knowledge and skills in digital marketing, although the attendance was not optimal, affecting the overall effectiveness of the training. This initiative is expected to assist the store in attracting more customers through improved marketing strategies.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Impor Melalui Tik Tok Shop Utami Keliat, Venia; Vincent; Simbolon, Sapriadi
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 8 No. 2 (2025): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2025
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v8i2.14652

Abstract

In an era of increasingly sophisticated technology, aspects of buying and selling have also experienced significant developments along with the progress of the times, namely through online shopping activities on e-commerce platforms, especially for imported products. E-commerce is a buying and selling activity that is carried out boldly (online) by utilizing digital technology. However, on the scale of online buying and selling, the problems that arise tend to be more complex. This is because consumers cannot see the goods directly, but can only assess the product through the description provided by the seller. Therefore, it is important to understand how consumer protection is regulated in e-commerce in Indonesia and the form of legal protection for consumers on platforms such as TikTok Shop. This study uses a normative legal research method. The regulation of consumer protection in e-commerce is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Settlement of peace that arises in an effort to protect consumers can be done through litigation or non-litigation. If the settlement cannot be resolved peacefully, consumers have the right to file a lawsuit in court.
Status Hukum dan Perlindungan Pekerja Platform Digital: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura Vincent; Lie, Gunardi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5204

Abstract

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital telah melahirkan model kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, di mana pekerja platform digital berada dalam zona abu-abu hukum antara kategori “pekerja” dan “kontraktor independen”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi status hukum pekerja platform serta membandingkan kerangka perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, status hukum pekerja platform masih didominasi oleh konsep “kemitraan” yang cenderung semu, di mana pekerja memiliki posisi tawar rendah dan perlindungan jaminan sosial yang belum memadai. Sebaliknya, Singapura telah melakukan langkah progresif melalui Platform Workers Act yang memberikan pengakuan hukum khusus bagi pekerja platform, mencakup perlindungan kecelakaan kerja dan kontribusi dana pensiun (CPF) tanpa harus menyematkan status karyawan penuh. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan rekonstruksi regulasi yang lebih spesifik guna menciptakan keadilan bagi pekerja platform. Kesimpulan dari studi ini merekomendasikan perlunya kategori hukum ketiga (sui generis) dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia untuk mengakomodasi karakteristik unik pekerja platform yang memiliki subordinasi ekonomi namun memiliki fleksibilitas kerja, guna menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan mereka di masa depan demi tegaknya keadilan sosial.