Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam Moh. Alfin Sulihkhodin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 7 No 1 (2021): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/faqih.v7i1.197

Abstract

The rapid development of legal problems in the paradigm of human life requires scholars and jurists to always try to find the basic rules of Islamic Law, the order to make a renewal and new adjustment to the needs of the times which are always evolving from time to time. No doubt if the jurists are like Imams al-Ghazali, al-Juwaini, as-Syatibhi, Najmuddin at-Thufi, Izzudin Abdi Salam, Khalid Abu el-Fadhl, Muhammad Syahrur, as well as other scholars continue to strive to carry out Ijtihad, in the field of Maqashid Sharia in Particular. This qualitative research using the literature study approach seeks to explore the concept of maqashid sharia gradation which was coined by Sheikh Izzudin Abdi Salam. Where according to the idea it can be understood that, all forms of Sharia are made as an effort to bring benefit and reject mafsadat. Whether worldly or ukhrawi. It can also be understood that, this maqashid gradation is more emphasized on everything that is haqiqi and majazi in nature. Don’t be emphasizing the aspects of Dharuri, Hajj, or Tahsini. So, that in the end everything is done with hope (strong suspicion) not in certainty of all forms of mukallaf deeds.
STANDAR KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM YORDANIA, MAROKO, DAN PAKISTAN PADA ERA KONTEMPORER Moh. Alfin Sulihkhodin; Muhammad Asadurrohman
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9155

Abstract

Kafa’ah merupakan salah satu pertimbangan bagi seseorang saat hendak melakukan proses perkawinan. Secara umum konsep kafa’ah mengacu pada kesetaraan terkait dengan aspek agama, nasab, kecantikan/ketampanan dan materi akan tetapi, konsep sekufu lebih ditekankan pada permasalahan agama. Dalam perkembangannya konsep kafa’ah sebagaimana di negara Maroko, Yordania, serta Pakistan telah bergeser tidak hanya sekadar terpaku pada permasalahan materi, nasab, agama atau paras semata. Akan tetapi, dalam beberapa hal masih tetap berpegang pada pendapat ulama’ madzhab. Kendati bukan sebagai sebuah keharusan bagi seorang calon mempelai, konsep kafa’ah dinilai memiliki sumbangsih bagi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Examining the Reality of Kafā’ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era Moh. Alfin Sulihkhodin
Alhurriyah Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4195

Abstract

The primary purpose of this research is to investigate and understand the importance of the concept of Kafā’ah in the practice of marriage in Muslim communities in Jordan, Marocco, and Pakistan. Kafā’ah in text or context is understood by the concept of harmony between the two brides to be, both in terms of wealth, nasab, beauty/good looks, especially in religious matters. This research uses a qualitative research approach (library research) to facilitate extracting and analyzing data. The results showed that the concept of Kafā’ah in the Muslim countries of Jordan, Marocco, and Pakistan, in general, is still guided by the view of imam madhhab, especially in Jordan and Pakistan, which is more inclined to the provisions of imam madhhab Hanafi which as the main criteria of Kafā’ah is concerning five basic things, including: religion, descent, hurriyah, the wealth of both brides, as well as the field of work. In contrast, Kafā’ah in the country of Marocco is more inclined to the provisions of the Imam Madzhab Maliki, which emphasizes religious and health aspects, be it a physical or psychic condition of a person. However, in some ways, it has shifted to the standard of Kafā’ah, which includes not only material, nasab, or religion, but on love or affection between the brides and grooms. Thus, the material of family law renewal is expected to be adopted or implemented in legislation, especially related to marriage in Indonesia.  Tujuan utama diadakannya penelitian ini adalah untuk menelisik serta memahami arti penting konsep Kafā’ah dalam praktek perkawinan masyarakat muslim di negara Yordania, Maroko, serta Pakistan. Kafā’ah secara teks ataupun konteks dapat dipahami dengan konsep kesepadanan antara kedua calon mempelai, baik dari segi harta kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan, utamanya dalam permasalahan keagamaan. Penelitian terkait ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (library research) guna memudahkan proses penggalian dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Kafā’ah di negara muslim Yordania, Maroko, serta Pakistan secara umum masih berpedoman pada pandangan imam madzhab, utamanya di negara Yordania serta Pakistan yang lebih cenderung pada ketentuan Imam madzhab Hanafi yang mana sebagai kriteria utama Kafā’ah adalah menyangkut 5 hal dasar, meliputi: keagamaan, keturunan, hurriyah, harta kekayaan kedua calon mempelai, serta bidang pekerjaan. Secara kontras di negara Maroko lebih condong pada ketentuan Imam madzhab Maliki yang menekankan pada aspek keagamaan serta kesehatan, baik itu secara fisik atau kondisi psikis seseorang. Akan tetapi, dalam beberapa hal telah bergeser pada standar Kafā’ah yang tidak hanya meliputi materi, nasab, ataupun agama saja, melainkan pada rasa cinta atau kasih sayang di antara kedua calon mempelai. Dengan demikian materi pembaruan hukum keluarga yang ada, diharapkan dapat diadopsi atau diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait perkawinan di Indonesia.
Examining the Reality of Kafā’ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era Moh. Alfin Sulihkhodin
Alhurriyah Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.589 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4195

Abstract

The primary purpose of this research is to investigate and understand the importance of the concept of Kafā’ah in the practice of marriage in Muslim communities in Jordan, Marocco, and Pakistan. Kafā’ah in text or context is understood by the concept of harmony between the two brides to be, both in terms of wealth, nasab, beauty/good looks, especially in religious matters. This research uses a qualitative research approach (library research) to facilitate extracting and analyzing data. The results showed that the concept of Kafā’ah in the Muslim countries of Jordan, Marocco, and Pakistan, in general, is still guided by the view of imam madhhab, especially in Jordan and Pakistan, which is more inclined to the provisions of imam madhhab Hanafi which as the main criteria of Kafā’ah is concerning five basic things, including: religion, descent, hurriyah, the wealth of both brides, as well as the field of work. In contrast, Kafā’ah in the country of Marocco is more inclined to the provisions of the Imam Madzhab Maliki, which emphasizes religious and health aspects, be it a physical or psychic condition of a person. However, in some ways, it has shifted to the standard of Kafā’ah, which includes not only material, nasab, or religion, but on love or affection between the brides and grooms. Thus, the material of family law renewal is expected to be adopted or implemented in legislation, especially related to marriage in Indonesia.  Tujuan utama diadakannya penelitian ini adalah untuk menelisik serta memahami arti penting konsep Kafā’ah dalam praktek perkawinan masyarakat muslim di negara Yordania, Maroko, serta Pakistan. Kafā’ah secara teks ataupun konteks dapat dipahami dengan konsep kesepadanan antara kedua calon mempelai, baik dari segi harta kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan, utamanya dalam permasalahan keagamaan. Penelitian terkait ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (library research) guna memudahkan proses penggalian dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Kafā’ah di negara muslim Yordania, Maroko, serta Pakistan secara umum masih berpedoman pada pandangan imam madzhab, utamanya di negara Yordania serta Pakistan yang lebih cenderung pada ketentuan Imam madzhab Hanafi yang mana sebagai kriteria utama Kafā’ah adalah menyangkut 5 hal dasar, meliputi: keagamaan, keturunan, hurriyah, harta kekayaan kedua calon mempelai, serta bidang pekerjaan. Secara kontras di negara Maroko lebih condong pada ketentuan Imam madzhab Maliki yang menekankan pada aspek keagamaan serta kesehatan, baik itu secara fisik atau kondisi psikis seseorang. Akan tetapi, dalam beberapa hal telah bergeser pada standar Kafā’ah yang tidak hanya meliputi materi, nasab, ataupun agama saja, melainkan pada rasa cinta atau kasih sayang di antara kedua calon mempelai. Dengan demikian materi pembaruan hukum keluarga yang ada, diharapkan dapat diadopsi atau diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait perkawinan di Indonesia.
Stratifikasi Sosial Pada Keluarga Yang Nafkahnya Ditanggung Istri (Studi Kasus di Kelurahan Kedungbunder Kabupaten Blitar) Lukman Budi Santoso; Moh. Alfin Sulihkhodin
Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan Vol 3, No 2 (2022): EMPOWERMENT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jisp.v3i2.10324

Abstract

The phenomenon of wives working today is considered to cause changes and shifts in roles in a family. The position that generally places a husband as the head of the family and the main breadwinner, seems to have slowly changed. Its not as different as happened in some families in Kedungbunder Village Blitar Regency, where only the figure of the wife works to provide for the family. This kind of condition puts a wife having a more dominant role in the family. This study was conducted with the aim of examining social stratification among families whose livelihoods are borne by the wife. The method used is a qualitative research approach (field research), where data is collected through an in-depth interview process and parsipatory observation. The results showed that, some families in Kedungbunder Blitar Village where only the wife is working show the rule of law that states that the husband is the head of the family and the wife as a housewife, are considered not always applicable in the existing social reality. In the family, the wife's position is in a high social class because it is the economic source of the family and has more dominant power than other family members.Keywords: Social Stratification, Family, The Wife Works
The Reality of Mut'ah Marriage in Indonesia: Reinterpretation of the Opinion of Shia Scholars Sulihkhodin, Moh. Alfin; Asadurrohman, Muhammad; Wibowo, Aris
TAJDID Vol 29 No 2 (2022): Islamic Studies
Publisher : Research and Development Institution, Darussalam Institute for Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36667/tajdid.v29i2.710

Abstract

The purpose of this research is to describe the reality of mut’ah marriage in Indonesia by making an attempt to interpret the views of Shi’ah scholars. The discourse related to mut’ah marriage isn’t longer considered a new discuss in Indonesia. There have been several previous studies related to this problem. Starting from research that focuses on the discuss related to the legal controversy of contract marriage, efforts to compare Islamic law with positive law in Indonesia, attempts to criticize the hadith relating to the ability to implement mut’ah marriage, and research that is directly involved in the field. Basically, this opinion about the permissibility of marriage was specifically conveyed by the Shi’ah scholars. And the Sunnis generally forbiden it. This study used a qualitative approach with the library study method. The writer chose the research using the literature study method to make it easier to collect data related to the reality of the practice of mut'ah marriage in Indonesia. The research results show that: The practice of mut’ah marriage in Iran is actually regulated in a certain regulation. But, in Indonesia the marriage that are listed and protected in the regulations are marriages that are permanent (daim).
Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Sulihkhodin, Moh. Alfin; Purwanto, Muhammad Aji; Lauziningrum, Nova Fransisca
Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Publisher : STAIN Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56633/jsie.v4i2.597

Abstract

Artikel ini menganilis tentang kebijakan hukum terkait Perkawinan Poligami di negara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan menggunakan perspektif Hukum Perdata Internasional. Permasalahan terkait dengan poligami memang bukan lagi menjadi sebuah topik yang baru di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, bilamana poligami dilakukan oleh warga negara lintas negara, tentu akan menjadi sebuah persoalan yang baru. Mengingat, dalam pelaksanaannya nanti hukum negara manakah yang harus diberlakukan. Sebagai salah satu contohnya, pada saat warga negara Brunei dan Indonesia melangsungkan perkawinan campuran di bawah aturan hukum negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan melakukan analisis terhadap aturan hukum terkait perkawinan poligami di negara Indonesia dan Brunei. Di mana hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktek perkawinan poligami di negara Indonesia dan Brunei diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Bahkan, di negara Brunei juga diberlakukan sanksi bagi siapapun yang melakukan penyimpangan hukum. Dan secara umum dalam ketentuan Hukum Perdata Internasional terkait dengan poligami ini dikenal dengan beberapa asas, antaralain: Asas Lex Locus Celebrationis, dan Lex Fori.
Examining the Reality of Kafā’ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era Sulihkhodin, Moh. Alfin
Alhurriyah Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4195

Abstract

The primary purpose of this research is to investigate and understand the importance of the concept of Kafā’ah in the practice of marriage in Muslim communities in Jordan, Marocco, and Pakistan. Kafā’ah in text or context is understood by the concept of harmony between the two brides to be, both in terms of wealth, nasab, beauty/good looks, especially in religious matters. This research uses a qualitative research approach (library research) to facilitate extracting and analyzing data. The results showed that the concept of Kafā’ah in the Muslim countries of Jordan, Marocco, and Pakistan, in general, is still guided by the view of imam madhhab, especially in Jordan and Pakistan, which is more inclined to the provisions of imam madhhab Hanafi which as the main criteria of Kafā’ah is concerning five basic things, including: religion, descent, hurriyah, the wealth of both brides, as well as the field of work. In contrast, Kafā’ah in the country of Marocco is more inclined to the provisions of the Imam Madzhab Maliki, which emphasizes religious and health aspects, be it a physical or psychic condition of a person. However, in some ways, it has shifted to the standard of Kafā’ah, which includes not only material, nasab, or religion, but on love or affection between the brides and grooms. Thus, the material of family law renewal is expected to be adopted or implemented in legislation, especially related to marriage in Indonesia.  Tujuan utama diadakannya penelitian ini adalah untuk menelisik serta memahami arti penting konsep Kafā’ah dalam praktek perkawinan masyarakat muslim di negara Yordania, Maroko, serta Pakistan. Kafā’ah secara teks ataupun konteks dapat dipahami dengan konsep kesepadanan antara kedua calon mempelai, baik dari segi harta kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan, utamanya dalam permasalahan keagamaan. Penelitian terkait ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (library research) guna memudahkan proses penggalian dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Kafā’ah di negara muslim Yordania, Maroko, serta Pakistan secara umum masih berpedoman pada pandangan imam madzhab, utamanya di negara Yordania serta Pakistan yang lebih cenderung pada ketentuan Imam madzhab Hanafi yang mana sebagai kriteria utama Kafā’ah adalah menyangkut 5 hal dasar, meliputi: keagamaan, keturunan, hurriyah, harta kekayaan kedua calon mempelai, serta bidang pekerjaan. Secara kontras di negara Maroko lebih condong pada ketentuan Imam madzhab Maliki yang menekankan pada aspek keagamaan serta kesehatan, baik itu secara fisik atau kondisi psikis seseorang. Akan tetapi, dalam beberapa hal telah bergeser pada standar Kafā’ah yang tidak hanya meliputi materi, nasab, ataupun agama saja, melainkan pada rasa cinta atau kasih sayang di antara kedua calon mempelai. Dengan demikian materi pembaruan hukum keluarga yang ada, diharapkan dapat diadopsi atau diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait perkawinan di Indonesia.
Examining the Reality of Kafā’ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era Sulihkhodin, Moh. Alfin
Alhurriyah Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i1.4195

Abstract

The primary purpose of this research is to investigate and understand the importance of the concept of Kafā’ah in the practice of marriage in Muslim communities in Jordan, Marocco, and Pakistan. Kafā’ah in text or context is understood by the concept of harmony between the two brides to be, both in terms of wealth, nasab, beauty/good looks, especially in religious matters. This research uses a qualitative research approach (library research) to facilitate extracting and analyzing data. The results showed that the concept of Kafā’ah in the Muslim countries of Jordan, Marocco, and Pakistan, in general, is still guided by the view of imam madhhab, especially in Jordan and Pakistan, which is more inclined to the provisions of imam madhhab Hanafi which as the main criteria of Kafā’ah is concerning five basic things, including: religion, descent, hurriyah, the wealth of both brides, as well as the field of work. In contrast, Kafā’ah in the country of Marocco is more inclined to the provisions of the Imam Madzhab Maliki, which emphasizes religious and health aspects, be it a physical or psychic condition of a person. However, in some ways, it has shifted to the standard of Kafā’ah, which includes not only material, nasab, or religion, but on love or affection between the brides and grooms. Thus, the material of family law renewal is expected to be adopted or implemented in legislation, especially related to marriage in Indonesia.  Tujuan utama diadakannya penelitian ini adalah untuk menelisik serta memahami arti penting konsep Kafā’ah dalam praktek perkawinan masyarakat muslim di negara Yordania, Maroko, serta Pakistan. Kafā’ah secara teks ataupun konteks dapat dipahami dengan konsep kesepadanan antara kedua calon mempelai, baik dari segi harta kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan, utamanya dalam permasalahan keagamaan. Penelitian terkait ini penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (library research) guna memudahkan proses penggalian dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Kafā’ah di negara muslim Yordania, Maroko, serta Pakistan secara umum masih berpedoman pada pandangan imam madzhab, utamanya di negara Yordania serta Pakistan yang lebih cenderung pada ketentuan Imam madzhab Hanafi yang mana sebagai kriteria utama Kafā’ah adalah menyangkut 5 hal dasar, meliputi: keagamaan, keturunan, hurriyah, harta kekayaan kedua calon mempelai, serta bidang pekerjaan. Secara kontras di negara Maroko lebih condong pada ketentuan Imam madzhab Maliki yang menekankan pada aspek keagamaan serta kesehatan, baik itu secara fisik atau kondisi psikis seseorang. Akan tetapi, dalam beberapa hal telah bergeser pada standar Kafā’ah yang tidak hanya meliputi materi, nasab, ataupun agama saja, melainkan pada rasa cinta atau kasih sayang di antara kedua calon mempelai. Dengan demikian materi pembaruan hukum keluarga yang ada, diharapkan dapat diadopsi atau diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait perkawinan di Indonesia.
Islamic Ecotheological Orientation: Hifdz al-Bi'ah as an Effort to Maintain Ecosystem Balance Moh. Alfin Sulihkhodin; Hikmal Ramadhan; Muhammad Asadurrohman; Nova Fransisca Lauziningrum; Dhivio Bintang Yudho Purnomo
Santara: Journal of Islamic Law and Humanity Vol. 2 No. 1 (2026): Santara: Journal of Islamic Law and Humanity
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59373/santara.v2i1.298

Abstract

This study is motivated by the increasing severity of environmental degradation and natural disasters in Indonesia and globally, which reflect an imbalance in the relationship between humans and nature. Such conditions indicate not only ecological crises but also ethical and spiritual disorientation in human behavior toward the environment. In this context, Islamic eco-theology offers a normative framework rooted in the Qur’an, Hadith, and the principles of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the concept of hifẓ al-bi’ah. Therefore, this research aims to examine the orientation of Islamic eco-theology and to analyze how hifẓ al-bi’ah functions as a conceptual and ethical foundation in maintaining ecosystem balance and addressing global environmental challenges. This research employs a qualitative approach through library research, utilizing a descriptive-analytical method. Data were collected from primary Islamic sources, including the Qur’an and Hadith, as well as relevant scholarly literature on eco-theology and maqāṣid al-sharī‘ah. The analysis focuses on interpreting Islamic teachings related to environmental ethics and exploring their relevance within contemporary ecological issues. The findings reveal that Islamic eco-theology positions environmental preservation as an integral obligation of humans as khalīfah (stewards) on earth. The concept of hifẓ al-bi’ah emerges as a significant extension of maqāṣid al-sharī‘ah, emphasizing the necessity of maintaining ecological balance, preventing environmental destruction, and avoiding excessive exploitation of natural resources. The originality of this study lies in its integrative approach, which frames hifẓ al-bi’ah not merely as a normative principle, but as an operational and contextual paradigm that connects theological, ethical, and ecological dimensions in responding to the contemporary environmental crisis.