Articles
<![CDATA[Zakat Ayam Petelur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: The Laying Hen ZakaT in Perspective of Positive and Islamic Law ]]>
<![CDATA[Muhamad Aji Purwanto]]>;
<![CDATA[Setiawan]]>
<![CDATA[ Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 6 No 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.327 KB)
|
DOI: 10.30762/qawanin.v6i1.4
<![CDATA[This paper discusses the laying of zakat on the perspective of Islamic law and positive Indonesian law. The amount of zakat from zakat mal that must be issued by traders is 2.5% of the amount of assets owned in trade. In the Ngrejo village area, Bakung sub-district, Blitar, there are a lot of successful layers or traders in their business. Social awareness as a Muslim entrepreneur who has an excess of assets makes several laying hens entrepreneurs in Ngrejo village issue their obligations in paying zakat. However, regarding his understanding of the conditions that must be met in issuing zakat, he still does not fully understand. The research method used in this journal is qualitative with a legal approach. Data mining methods used are interviews, observation and documentation. The results showed that several laying hens in Ngerjo Village were aware of their obligation to issue commercial zakat at 2.5% each year. However, in the implementation there are still some aspects that they have not yet understood, such as the class of people who are obliged to be treated. The rest, they have carried out what is their obligation.]]>
<![CDATA[Savings and Loan Transaction Agreement from the Perspective of Islamic Business Ethics ]]>
<![CDATA[Mardhatila]]>;
<![CDATA[Muhamad Aji Purwanto]]>
<![CDATA[ EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal) Vol. 10 No. 1 (2023): EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Study Program Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54956/eksyar.v10i1.393
<![CDATA[UED-SP Barokah Mandiri, owned by the village government, is one of the choices often used as a place for borrowing funds by the community. However, the contract agreement used is conventional. So, there are many perceptions that those who are not Sharia are not that good. This raises the question of whether it is true that conventionally based agreements are not good. In order to see this, the researcher will examine the model of the contract agreement carried out by UED-SP and its services to prospective/customers from the perspective of Islamic business ethics. The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. The data analysis model uses inductive reasoning. Data sources were obtained from front liners, heads, customers and prospective UED-SP Barokah Mandiri Penampi Village customers and documents. The research location is the Penampi Village area, precisely at UED-SP Barokah Mandiri, Penampi Village. The data analysis model used is descriptive qualitative. The choice of this method was to analyze and explain the phenomenon or social condition of the people of Penampi Village who work as farmers and need a source of funds. However, the closest financial institution there is a conventional financial institution. The results of the study show that in terms of business ethics, the agreements and services carried out by UED-SP Barokah Mandiri are more or less compatible with the values of Islamic business ethics.]]>
<![CDATA[JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN: (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis) ]]>
<![CDATA[Andrian Saputra]]>;
<![CDATA[Muhamad Aji Purwanto]]>
<![CDATA[ Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 7 No 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30762/qaw.v7i1.223
<![CDATA[Jual beli yang sebaiknya dilakukan dengan kejujuran, benar, dan, tidak melanggar syari’at agama Islam (Al - Qur’an & Sunnah). Agar mencapai itu semua jual beli yang dilakukan haruslah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta ketentuan yang mengatur didalamnya. Dalam hal bermuamalah, Islam memakai prinsip yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu pada dasarnya segala macam jenis muamalah itu status dari kedudukannya itu mubah kecuali jika ada mengandung unsur paksaan. Transaksi juga diterapkan atas sesuatu yang mengandung manfaat sehingga menghindari mudhorot dalam praktek kehidupan. Agama Islam pada hal ini menganut kebebasan dalam melakukan transaksi kepada siapa saja termasuk kepada nonmuslim selagi tidak ada pihak yang saling dirugikan berdasarkan kesepakatan dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, analisis dari perspektif Islam mengenai melakukan transaksi jual beli kepada nonmuslim, Islam tidak melarang apalagi mengharamkan. Akan tetapi, Islam mengatur perkara itu semua dengan bertransaksi atas barang atau sesuatu yang halal bagi kita dan bukan kepada nonmuslim yang memusuhi agama kita. Maka selain dari itu, maka bertransaksi kepada nonmuslim dalam hal jual beli perbolehkan, hal itu semua merupakan bagian dari bermuamalah bagian dari kemanusiaan. Jual beli termasuk bagian dari muamalah karena Islam agama yang membawa keindahan bagi umat manusia untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan hidup dimuka bumi.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum tentang Poligami di Negara Mesir dan Tunisia ]]>
<![CDATA[Septi Wulan Sari]]>;
<![CDATA[Muhamad Aji Purwanto]]>
<![CDATA[ Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[STAIN Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56633/jsie.v4i1.416
<![CDATA[Fenomena pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim (red: Mesir dan Tunisia) terus berkembang dimulai sejak awal abad ke-20. Pembaharuan ini tidak terlepas dari historisasi yang melatarbelakanginya dan faktor madzhab yang dianutnya (negara). Pada umumnya, kedua negara ini melakukan pembaharuan dalam bentuk taqnin dan disusun sesuai dengan perkembangan zaman yang kontemporer. Salah satu hal yang diperbaharui kedua negara ini adalah poligami. Mesir membolehkan poligami dengan syarat yang berat dan istri boleh menggugatnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 100 Tahun 1985 sedangkan Tunisia melarang poligami secara keseluruhan. Bagi pelanggar aturan poligami di Tunisia maka akan dikenakan hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda 240.000 malim, Pasal 18 UU Status Personal Tunisia 1956. Adapun perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan sosial kedua negara. Di negara Mesir masih menunjukkan angka statistik yang kecil atau belum menimbulkan problem sosial yang akut, sedangkan di Tunisia meyakini prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Sejarah juga membuktikan bahwa hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.]]>
<![CDATA[Results and Comparison of Volatility Between Prices Between IHSG And ISSI: A Case Study of The Turmoil Period 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Arie Sulistyawan]]>;
<![CDATA[Muhamad Aji Purwanto]]>;
<![CDATA[Imam Mahmudi]]>
<![CDATA[ Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[STAIN Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56633/jsie.v4i1.510
<![CDATA[Knowing the results and comparing the effect of the period of turmoil between the volatility of the Composite Stock Price Index(IHSG) and the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) is the purpose of this study.Then to compare the effect of the volatility of the IHSG and ISSI and find out the results of macroeconomic variables that show a period of turmoil in 2020 to 2021.The Covid-19 pandemic, the trade war between the United States and China, demonstrations against the Draft Law. Job Creation with Gross Domestic Product (GDP), interest rates, world oil prices, inflation, rupiah-dollar exchange rates, interest rates, world oil prices, Shanghai Stock Exchange (SSE) Composite Index, and New York. The Stock Exchange (NYSE) is a time of turmoil inthis research.Five working days data from 2020 to 2021 which is used as a variable. Quantitative analysis usesTGARCH Model and VECM in this analysis method.Against the times of turmoil, Based on the results of TGARCHshows that ISSI volatility has a significant effectsmaller.Compared to volatility IHSG, According to the results of VECM analysisshows that the period of turmoil from 2020 to 2021 has more of an impact on ISSI's volatility.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Asuransi dalam Mekanisme Klaim Asuransi Kerugian : Studi Konsep Tafakul ]]>
<![CDATA[Ulya Hanifah]]>;
<![CDATA[Fiola Seltina]]>;
<![CDATA[Muhamad Aji Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science Vol 2 No 03 (2024): Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jekws.v2i03.1210
<![CDATA[Industri asuransi memainkan peran penting dalam memberikan proteksi finansial kepada para pesertanya saat mengalami kerugian. Dalam mekanisme klaim asuransi kerugian, tanggung jawab asuransi untuk mengganti kerugian peserta sesuai dengan perjanjian asuransi menjadi isu utama. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab asuransi dalam mekanisme klaim berdasarkan konsep takaful, sebuah sistem asuransi syariah yang memprioritaskan prinsip pertolongan serta keadilan. Melalui studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip takaful seperti keadilan ('adl), kebaikan (ihsan), dan larangan riba memengaruhi tanggung jawab asuransi dalam mengelola klaim. Aspek utama yang dibahas meliputi prosedur klaim yang adil dan transparan, penanganan klaim secara tepat waktu, serta pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara peserta dan perusahaan asuransi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep takaful dapat memastikan tanggung jawab asuransi dalam klaim dilaksanakan dengan cara yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.]]>
<![CDATA[Praktik penitipan barang dagangan perspektif hukum ekonomi syariah ]]>
<![CDATA[Siti Fatmala Andriyani]]>;
<![CDATA[Muhamad Aji Purwanto]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v3i1.1154
<![CDATA[Dalam islam mu’amalah ialah suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dalam kehidupan ini, agar semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkungan pondok pun terjadi kegiatan mu’amalah selain praktik belajar mengajar. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah praktik penitipan barang yang dijual belikan dengan sistem titip dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah dengan praktik penitipan barang yang dijual belikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, interpretatif, atau eksploratif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa hukum ekonomi dan Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Praktik penitipan barang dagangan kepada wadi’ (penitip) dianggap sah dalam Islam dan hukum ekonomi syariah, asalkan ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Para ulama pakar fiqih juga menganggap praktik ini sebagai hal yang diperbolehkan bahkan disunnahkan karena dianggap sebagai bentuk saling tolong-menolong antar manusia.]]>
<![CDATA[Analisis Praktik Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah ]]>
<![CDATA[Suci Salsabila, Vina]]>;
<![CDATA[Purwanto, Muhamad Aji]]>
<![CDATA[ Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah Vol. 10 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32678/sijas.v10i1.10314
<![CDATA[This research examines the application of De Moivre's Law in determining the value of the contribution allowance for endowment life insurance using the Canadian method. Contribution allowance is very important for life insurance companies to meet claims arising in the current or future period. Insufficient contribution allowance can lead to financial risks, especially when claims submitted exceed predictions. This research aims to develop a contribution allowance calculation model using De Moivre's Law in the Canadian method, compare the results with calculations without using De Moivre's Law, and assess the financial implications for insurance companies. Data was taken from the Indonesian Mortality Table IV and processed using Microsoft Excel. The research results show that the Canadian method without De Moivre's Law produces a greater contribution allowance value in the early years, which provides financial benefits for the company.]]>
<![CDATA[Analisis BPJS Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Asuransi Syariah ]]>
<![CDATA[Amelia, Amelia]]>;
<![CDATA[Siti nur izzati]]>;
<![CDATA[Purwanto, Muhamad Aji]]>
<![CDATA[ Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah Vol. 10 No. 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32678/sijas.v10i1.10366
<![CDATA[Analysis of BPJS Health from a sharia insurance perspective is an important topic in studying the effectiveness of the health system in Indonesia. This research aims to understand the extent to which the implementation of BPJS Health can be aligned with sharia insurance principles, as well as its impact on public health services. The analysis method includes literature studies related to sharia insurance principles and evaluation of BPJS Health's performance in providing health protection for participants. The results of the analysis show that although BPJS Health has succeeded in providing wider access to health for the Indonesian people, there are still several aspects that are not in line with sharia insurance principles. Some of these include fund management, payment mechanisms, and uncertainty of benefits for participants. This study provides insight into the importance of harmonization between the national health insurance system and sharia values. The implication of this analysis is the need for reform in the structure and operations of BPJS Health to pay more attention to sharia principles in order to increase the effectiveness, fairness and sustainability of the national health system. Further research could focus on implementation strategies that are more in line with sharia insurance principles to improve the health system as a whole.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN SYARIAH INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nandra, Andre Syah]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Yova Dwi]]>;
<![CDATA[Purwanto, Muhammad Aji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): JIEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Darul Qalam Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55883/jiemas.v3i2.48
<![CDATA[Sharia insurance activities are not only a business, but also a forum for associations based on the values of solidarity and partiality towards others. The main focus is to help and guarantee customer funds (premiums) so that they are managed as best as possible by the management (mudarib) through the tabarru' contract. Although conflicts can arise in the relationship between the two parties in the implementation of the contract, the consequences of the sharia principles inherent in sharia insurance companies demand consistency in the provision of insurance products to prospective customers, especially in Indonesia. The hope for the future is that sharia insurance companies can really uphold the mandate of the people as best as possible. In the midst of the dynamic development of sharia insurance, the affirmation of sharia principles to the wider community is crucial as clear evidence that the contribution of sharia insurance in the insurance industry in Indonesia has significant substance]]>
