Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menegah Pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Pratama, Rahmadhini; Rusyaida, Rusyaida; Mansur, Yuwarman; Imamuddin, Imamuddin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7658

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pengelolaan dana oleh nasabah dalam pembiayaan musyarakah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) yang diberikan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri pada UMKM di Kecamatan X Koto, serta melihat kendala apa yang dihadapi BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dalam meningkatkan UMKM di Kecamatan X koto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah laporan jumlah data nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2021-2025, serta data jenis UMKM yang diberikan nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2021-2025, selain itu data juga dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembiayaan musyarakah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto dikatakan cukup efektif dilihat dari indikator efektivitas pembiayaan yaitu peningkatan omzet, peningkatan aset, ketepatan sasaran, dan peningkatan ketenagakerjaan. Selain itu, BUMNag Bersama Lemersing Mandiri mengalami beberapa kendala dalam meningkatkan UMKM di kecamatan X Koto yaitu dalam hal permodalan dikarenakan dana yang dimiliki bersumber dari penyertaan modal dari berbagai nagari yang ada di kecamatan X Koto dan adanya penggunaan dana pembiayaaan musyarakah yang tidak digunakan sesuai dengan perjanjian awal oleh nasabah.
Strategi Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Melalui Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus Pada KSPPS Al Anshari Bukittinggi Adelina, Silvi Novia; Rusyaida, Rusyaida; Mansur, Yuwarman; Imamuddin, Imamuddin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Anshari Bukittinggi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui pembiayaan murabahah. Adapun yang melatarbelakangi penulis membahas ini karena adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KSPPS Al Anshari Bukittinggi, Khusunya terkait dengan terjadinya penurunan jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan murabahah setiap tahunya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KSPPS Al Anshari Bukittinggi telah menerapkan berbagai strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui pembiayaan murabahah, antara lain pertama, memberikan kemudahan akses pembiayaan seperti prosedur yang relatif sederhana, skema angsuran yang disesuaikan dengan kondisi pendapatan anggota. Kedua, memberikan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan inklusi keuangan seperti, membantu masyarakat mengurangi ketimpangan ekonomi, memberikan akses layanan keuangan, membantu pemberdayaan dan kesetaraan sosial. Terakhir, menyalurkan pembiayaan sesuai dengan pilar inklusi keuangan seperti, memberikan edukasi keuangan, memberikan fasilitas keuangan, memberikan perlindungan konsumen. Namun, pelaksanaanya belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dan fluktuasi dan penurunan jumlah anggota penerima pembiayaan murabahah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan dana promosi koperasi, serta persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Penguatan edukasi keuangan syariah, peningkatan kegiatan sosialisasi dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif diperlukan agar peran KSPPS Al Anshari dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan KPR Syariah pada Bank Nagari Kantor Cabang Tapus Rahayu, Sri; Rusyaida, Rusyaida; Mansur, Yuwarman; Imamuddin, Imamuddin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7944

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendah dan tidak stabilnya jumlah nasabah Pembiayaan KPR Syariah di Bank Nagari Kantor Cabang Tapus dibandingkan dengan produk pembiayaan syariah lainnya, meskipun produk KPR Syariah telah tersedia sejak tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan serta kendala yang dihadapi Bank Nagari Kantor Cabang Tapus dalam memasarkan Pembiayaan KPR Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian berupa data jumlah nasabah pembiayaan syariah di Bank Nagari Kantor Cabang Tapus periode 2020–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran Pembiayaan KPR Syariah di Bank Nagari Kantor Cabang Tapus menerapkan bauran pemasaran (marketing mix) 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Empat unsur, yaitu produk, harga, tempat, dan bukti fisik, telah diterapkan dengan baik. Namun, unsur promosi, sumber daya manusia, dan proses belum berjalan optimal. Promosi belum memanfaatkan media digital secara maksimal, jumlah sumber daya manusia masih terbatas, serta proses pengajuan pembiayaan dinilai cukup rumit. Kendala lainnya meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan syariah, persepsi dominasi produk konvensional, kondisi sosial masyarakat, serta persaingan dengan bank syariah lain. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan strategi pemasaran dan peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap KPR Syariah.
Marriage Age Reform in Indonesia: Child Marriage Prevention Policies from the Perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah Firdaus, Firdaus; Habibulloh, Habibulloh; Hasibuan, Pendi; Rusyaida, Rusyaida
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 13 No. 1 (2026): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v13i1.14003

Abstract

Despite legal reforms aimed at preventing child marriage in Indonesia, the practice continues to persist due to legal, institutional, and socio-cultural factors. Although Law No. 16 of 2019 equalizes the minimum marriage age at nineteen for both men and women, the existence of marriage dispensations and normative inconsistencies with the Compilation of Islamic Law create challenges for effective prevention. This study aims to analyze the reform of marriage age regulation and child marriage prevention policies in Indonesia through the perspective of maqāṣid al-sharīʿah, particularly the principle of Hifz al-nasl, which emphasizes the protection of lineage and the welfare of future generations. The research employs a normative juridical approach using doctrinal legal analysis through statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Marriage Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law, while secondary materials are derived from relevant academic literature. The findings indicate the minimum marriage age of nineteen is consistent with the principles of maqāṣid al-sharīʿah, particularly hifẓ al-nasl, as a preventive instrument to protect lineage and the well-being of future generations, although its effectiveness depends on consistent implementation and the substantive maturity of prospective spouses. Therefore, strengthening legal harmonization, regulating the use of marriage dispensations, and integrating community-based prevention policies are necessary to ensure that the objectives of Hifz al-nasl are effectively realized in contemporary child marriage prevention strategies.