Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Impact of Search and Rescue Training and Leadership on Employee Performance: Job Satisfaction as a Mediator Variable in the South Sumatra Regional Marine and Air Police Directorate Pranata, Andri; Helmi, Sulaiman; Trisninawati; Sartika, Dewi
Sinergi International Journal of Management and Business Vol. 2 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijmb.v2i3.196

Abstract

Human Resource Management (HRM) is a crucial discipline in managing labor relations to achieve organizational goals effectively and efficiently. HRM integrates scientific elements and artistic aspects in managing human resources. The scientific approach focuses on systematic understanding of labor management, while the artistic approach emphasizes talent and skills in influencing individuals to achieve specific objectives. This research aims to explore the impact of Search and Rescue (SAR) training and leadership on employee performance, considering job satisfaction as a mediating factor. The research sample includes 128 personnel of the South Sumatra Regional Marine and Air Police Directorate using a quantitative descriptive analysis method. Data were collected through questionnaires and analyzed using linear regression. The findings indicate that SAR training and leadership significantly affect employee performance, with job satisfaction serving as a crucial mediator. Additionally, 45% of personnel have not attended SAR training, which can negatively impact their performance in emergency situations. These insights are valuable for the management of South Sumatra Regional Marine and Air Police Directorate in enhancing operational effectiveness and employee performance through improved training and effective leadership.
Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Mukmin, Abdul; Pranata, Andri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2020): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v12i2.1014

Abstract

Tanah di Indonesia memiliki makna yang besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan bahwa tanah bukan hanya sebagai tempat untuk bermukim atau membangun tempat tinggal, akan tetapi lebih dari pada itu tanah juga dijadikan sebagai objek untuk mata pencaharian masyarakat, Atas nilai kemanfaatan tanah yang begitu luar bisa baik bagi masyarakat maupun bagi negara, tanah juga menjadi objek vital dalam hal timbulnya sengketa atau konflik, atas dasar itulah pemerintah dalam upaya percepatan sengketa atau konflik pertanahan, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mengetahui kendala-kendala dari kantor pertanahan kota samarinda dalam melakukan penyelsaian sengketa atau konflik pertanahan. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian dengan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti adalah dengan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif. Luaran dari penelitian ini, yaitu publikasi ilmiah dan untuk pengayaan bahan ajar. peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar dan sangat penting. Peran kantor pertanahan dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat besar karena sejak awal dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik tersebut, baik berdasarkan inisiatif dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki peran yang sangat penting mulai dari pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui sengketa atau konflik yang terjadi, melakukan pelaporan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, melakukan pengumpulan data-data untuk mengetahui histori awal dari tanah tersebut sampai dengan terjadinya sengketa atau konflik, kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui apakah sengketa atau konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau bukan, hingga menerima perintah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi. Dan Kendala-kendala Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan, mulai dari kurangnya bukti-bukti dan kepercayaan masyarakat serta terbatasnya kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan.
Problematika Sertipikasi Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Andriani, Selli; Pranata, Andri
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v4i2.380

Abstract

This study examines the issues surrounding land rights certification through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the West Kutai Regency Land Office. The research aims to identify the challenges faced in the certification process and the role of the land office in addressing these issues. Utilizing a normative legal research method, data was collected through literature studies and field research. The findings reveal several problems, including unstable internet connections, unvalidated National Identity Numbers (NIK), incomplete documentation, low public understanding of the importance of certificates, geographical challenges, and inadequate human resources. The study also highlights the proactive measures taken by the West Kutai Land Office, such as implementing Starlink for internet connectivity, coordinating with Dukcapil for data validation, conducting massive socialization efforts, and hiring additional staff to improve service delivery.
Ganti Rugi Tanah di Ibu Kota Nusantara: Tinjauan Hukum dan Kendala Pengadaan Wijaya, Hendra; Pranata, Andri
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v4i1.385

Abstract

Land acquisition for public interest in the Nusantara Capital City (IKN) is a complex legal issue, particularly concerning compensation for communities affected by land acquisition. This study aims to analyze the mechanism of land compensation, especially for communities without land certificates, and to identify the obstacles faced by the government in the land acquisition process. The research method employed is normative legal research, utilizing literature and field data approaches. The findings indicate that although communities without land certificates are still entitled to compensation, various obstacles exist, such as uncertainty in land ownership and resistance to the proposed compensation amounts. Additionally, the land acquisition process is often hindered by administrative issues and a lack of public understanding regarding their rights. This study recommends enhancing socialization and transparency in the land acquisition process, as well as a review of compensation policies to ensure fairness and adequacy for all affected parties.