Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analysis of Regional Expenditure in the Government for the 2020 Financial Year Dyah Mutiarin; Misran Misran; Dicky Izmi Syahputra
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/jimb.v9i1.15448

Abstract

This study aims to find out the analysis of local government spending in DKI Jakarta Special Region of Yogyakarta, Banda Aceh City, Papua, West Papua for the 2020 Fiscal Year in managing the 2018-2020 regional budget. This research is descriptive. The results of the study show that the spending variance of the Regional Government Expenditures (DKI Jakarta, DIY, Banda Aceh City, Papua, and West Papua) in 2018-2020 is an average of 25.5% -27.7% included in the favorable category variance because the realization of expenditure does not exceed the set budget. Furthermore, from the Harmony Ratio, most regional expenditures are allocated for Operational Expenditures. The average operating expenditure in 2018-2020 is 33.35%, while capital expenditure is 40.16%. The average is taken from the percentage of the five regional governments, and the Regional Expenditure Efficiency Ratio shows that the realization of the expenditure budget never exceeds the budget. The average efficiency ratio is 2018-2020 is 80.88%. This shows that the five regional governments are pretty efficient in making savings or spending efficiency.
Integrasi Potensi Wisata Desa dan UMKM Berbasis Budaya menuju Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Wirokerten, Kabupaten Bantul Sakir, Sakir; Pribadi, Ulung; Dyah Mutiarin; Kadek Primayudi; Nursetiawan
Warta LPM WARTA LPM, Vol. 28, No. 1, Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/warta.v27i1.7919

Abstract

The many potentials of culture tourism and the MSME economy in Wirokerten Village provide opportunities for the realization of Wirokerten Village as a Cultural Independent Village. However, from the many potentials owned, Wirokerten Village still has challenges and problems, namely the need for institutional solid management in integrating tourism potential and not optimizing the marketing of culture-based tourism-MSME potential in Wirokerten Village. The purpose of this activity is to optimize marketing and strengthen institutional management in integrating the tourism potential of culture-based SMEs in Wirokerten Village. The method used in this service is the Asset Based Community Development (ABCD) approach, which is empowerment that aims at community development by emphasizing the potential or assets in a group or region. The results of this program are the formation of a decree on the formation of Pokdarwis, a decree on the Tourism Village Manager, a decree on the Village-Owned Business Entity (BUMKal), Ngontel Ndeso & Ngandong Ndeso Tourism Packages, a cultural-based branding concept for the Pasar Blumbang Mataraman, and an increase in community understanding based on Go-Digital MSMEs. This activity is expected to lead Wirokerten Village to become a Village with the title of Cultural Independent Village.
Adaptasi Industri Perjalanan Wisata Bali Ditengah Anomali Kebijakan Menyambut Era Kenormalan Baru Bagus Gowinda; Janianton Damanik; Dyah Mutiarin
Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event Vol. 3, No 2 August (2021)
Publisher : Politeknik Pariwisata Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33649/pusaka.v3i2.85

Abstract

Menurut UNWTO (2020), selama masa pandemi terdapat penurunan yang cukup signifikan pada sektor – sektor pariwisata seperti, perjalanan dan perhotelan. Kondisi tersebut terjadi di seluruh negeri, tak terkecuali di pulau Bali sebagai destinasi wisata dunia. Selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, ketergantungan ekonomi Bali terhadap industri pariwisata begitu terasa. Dibarengi dengan kebijakan yang terus berubah seiring dengan perkembangan keilmuan terkait COVID-19 dan upaya penanganannya membuat industri pariwisata mau tidak mau harus ‘beradaptasi’ dengan lebih cepat. Artikel ini mencoba menjabarkan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada industri perjalanan wisata khususnya di Bali. Kebijakan pemerintah yang coba dikaji adalah kebijakan yang terbit pada kuartal I dan II tahun 2020. Metode pengumpulan data dilakukan hanya dengan studi kepustakaan (literature review). Pembahasan disajikan bersifat deskriptif – kualitatif, serta ditinjau dengan kritis terhadap fenomena yang digambarkan dari data sekunder dan dokumentasi penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan topik yang sama. Hasil menemukan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia adalah mutlak untuk dijadikan referensi sektor industri perjalanan wisata untuk berbenah dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan penanganan COVID – 19 sekalipun kebijakan terkait selalu berubah sewaktu-waktu dengan dinamisnya
Kebijakan Kenormalan Baru Destinasi Wisata di Kabupaten Kulon Progo Fitri Lianawati; Dyah Mutiarin; Janianton Damanik
Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event Vol. 3, No 2 August (2021)
Publisher : Politeknik Pariwisata Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33649/pusaka.v3i2.83

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak wabah COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo. Upaya pemulihan pariwisata dari COVID-19 harus komprehensif dan berkelanjutan. Artikel ini mendeskripsikan tentang kebijakan kenormalan baru pemerintah terhadap covid-19 pada destinasi pariwisata di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, sektor pariwisata selama pandemic dan masa kenormalan baru harus menerapkan (1) protokol kesehatan bagi destinasi wisata dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan ketahanan lingkungan (CHSE) dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan alat pengatur suhu. (2) menerapkan gerakan ‘sambanggo’ (3) pembatasan jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan dan pengaturan jarak (4) destinasi wisata dibuka secara bertahap