Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah
Umara, Undang Prasetya
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Procedure of Turning A Life Sentence To A Temporary Sentence At The Penitentiary Class 1 Tangerang Amiludin, Amiludin; Sary Ayu, Fitri Nur; Umara, Undang Prasetya; Razif, Imran Bukhari
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.18150

Abstract

This study discusses the process of implementing conversion of a life sentence imprisonment to temporary imprisonment at Correctional Institution Class I Tangerang. This research aims to provide an understanding of the procedure of sentence. And identify the obstacles faced in the process implementation. The research method used is normative-empirical law with a qualitative approach.  The primary data was sourced from interviews with inmates serving life sentences in the Correctional Institution Class 1 Tangerang and from the perusal of documents concerning the regulations and policies on sentence conversion. The result showed that the sentence conversion involves several stages of administration and assessment which are handled by a number of offices involving various Technical Implementation Units, from the Tangerang Class I Correctional Institution, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, and the Directorate General of Corrections.  However, the final decision regarding a sentence conversion is in the hands of the President. Some of the faced by prisoners in applying for sentence conversion include a lack of knowledge about the application process, a breach of prison regulations within 5 years preceding the application and the inability to find a guarantor needed for Correctional Assessment. In order to overcome these obstacles, it is suggested to encourage socialization, to support education of inmates about the application process, to provide clear and easily accessible information and to evaluate and simplify the administrative process. Thus, inmates will have a better opportunity to obtain chances for a sentence conversion.
Perkembangan Artificial Intelligence terhadap Tindak Pidana Penipuan di Indonesia Umara, Undang Prasetya; Aldika, Haykal Faqih; Fathiyah, Shofa; Razif, Imran Bukhari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v4i2.17476

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan peluang baru dalam berbagai sektor, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi munculnya bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks, termasuk penipuan berbasis teknologi deepfake. Di Indonesia, kemunculan konten manipulatif yang menyerupai figur publik, termasuk kasus penipuan yang menggunakan citra Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem hukum dalam merespons bentuk kejahatan digital yang baru. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan penggunaan AI dalam tindak pidana penipuan di Indonesia, mengkaji konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, serta mengevaluasi praktik penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake. Meskipun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kompleksitas teknologi, pembuktian digital, dan keterbatasan kapasitas teknis aparat. Penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat di era kejahatan berbasis AI.
Co-Authors Aldika, Haykal Faqih Amiludin, Amiludin Fathiyah, Shofa Razif, Imran Bukhari Sary Ayu, Fitri Nur