Garuda - Garba Rujukan Digital

Rosana, Annisa Suci

Unknown Affiliation

Author-ID : 1917967

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Sebagai Upaya Membentuk Para Penegak Hukum yang Berintegritas dan Berkarakter Pancasila: Strategy of Law Colleges in Facing the Era of Technological Disruption as an Effort to Create Law Enforcers with Integrity and Pancasila Character Rosana, Annisa Suci; Dewi, Monika Dita Puspa; Baiquni, Muhammad Iqbal
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.731

Law colleges are educational institutions that have a crucial role in shaping human resources who are ready to become law enforcers by prioritizing integrity, and being able to adapt to technology. This is in line with the world that is facing an era where there is a massive change taking place very quickly in various sectors which is called the era of disruption. One of the sectors experiencing the impact of the era of disruption is technology. The era of technological disruption certainly brings its own challenges and opportunities for various elements, one of which is law universities. In terms of challenges, in the era of technological disruption, law colleges as educational institutions must be able to prepare their students to be technology literate so that later when they graduate, they can compete in the global world of work. The era of technological disruption besides bringing challenges, of course also brings opportunities if it can be utilized to the maximum extent possible by the university, one of which is by utilizing digital technology with artificial intelligence (AI) to change teaching and learning procedures with innovations that can make it easier for students. This study aims to answer 2 problem formulations, namely: 1). How is the Law College as an educational institution that can produce law graduates with integrity and Pancasila character?, and 2).How is the strategy of law universities in preparing prospective law enforcement officers in the era of technological disruption?. This study uses the Statute Approach and Case Approach in providing an overview of law colleges as educational institutions in facing the era of technological disruption.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia Rosana, Annisa Suci; Danty, Shania Rahma
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 1 (2022): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i1.12357

Kejahatan mutilasi di Indonesia digolongkan ke dalam jenis tindak pidana pembunuhan. Mutilasi merupakan sebuah perbuataan yang membuat korban menjadi mati dengan cara memotong-motong bagian tubuh korban. Mutilasi ini memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan tersebut. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan mutilasi. Namun pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP tidak mengatur dan menjelaskan secara terperinci tentang mutilasi. Di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur tindak mutilasi, penjatuhan hukuman pidana pada pelaku mutilasi disamakan dengan pelaku pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Oleh sebab itu, permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini ialah terkait dengan urgensi pembentukan Undang-Undang mutilasi sebagai bentuk penanganan kasus kejahatan mutilasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agar tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi mendapat pengaturan khusus di dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat perbedaan hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi karena pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan aturan khusus berupa peraturan perundang-undangan untuk menangani kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.

Peran Kanwil BPN Jawa Tengah dalam Menertibkan Tanah Terindikasi Terlantar Rosana, Annisa Suci; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.63050

ABSTRACTThis study aims determine the role Regional Office of the National Land Agency of Central Java Province in curbing indicated abandoned lands with the status of Building Rights Title. This research method uses empirical juridical research, empirical juridical research is research find out how the law works in society. Based on this research, known in Semarang there are 10 lands included object inventory land indicated as abandoned with the status of Building Rights Title in 2023, one of which is PT. Hijau Cipta Harmoni. The result of this research shows that role Regional Office National Land Agency of Central Java Province curbing indicated abandoned land is very important, which is to communicate or dialogue with right holders so that they return to utilize their land.Keywords: Regional Office; Land indicated AbandonedABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah-tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian untuk mengetahui cara hukum bekerja di masyarakat. Berdasar penelitian ini diketahui di Kota Semarang terdapat 10 tanah yang masuk kedalam objek inventarisasi tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan pada tahun 2023, salah satunya yakni atas nama PT. Hijau Cipta Harmoni. Hasil dari penelitian ini diketahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah terindikasi terlantar yang sangat penting ialah melakukan komunikasi atau dialog kepada para pemegang hak agar kembali memanfaatkan tanahnya yang dimilikinya.Kata Kunci: Kantor Wilayah; Tanah Terindikasi Terlantar

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search