Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum South East Asian Journal of Advanced Law and Governance
Hardenta, Alif Duta
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA: PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA Rahmawan, Ardianto Budi; Hardenta, Alif Duta
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya DPR melalui skema pemantauan pelaksanaan undang-undang yang sudah dibentuk sejak tahun 2015. Artikel ini berargumen bahwasanya pengawasan pelaksanaan undang-undang yang selama ini dilakukan oleh Badan Legislasi maupun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tidak berjalan dengan baik. Argumen tersebut dibuktikan dengan temuan analisis yaitu: lemahnya kualitas hasil kajian pengawasan pelaksanaan undang-undang, keberadaan substansi undang-undang yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan nilai dan norma masyarakat, serta kedudukan dari Mahkamah Konstitusi yang lebih banyak memberikan masukan dan dorongan untuk hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu cara untuk mengembalikan marwah legislatif dalam proses legislasi khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, maka penulis mendorong untuk pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui konsep post legislative scrutiny. Konsep tersebut telah digunakan oleh parlemen di sejumlah negara dalam menghasilkan produk legislasi yang lebih efektif pemberlakuannya serta menghindari permasalahan legislasi yang buruk. Untuk itu, artikel ini akan secara khusus melakukan studi kasus penerapan post legislative scrutiny terhadap UU Minerba.
Manifestasi Partisipasi Publik dalam Doktrin Kepercayaan Publik bagi Pemenuhan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia Hardenta, Alif Duta; Rahmawan, Ardianto Budi
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.493

Abstract

Sebagai negara peratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia wajib menyampaikan komitmen perubahan iklim berupa Nationally Determined Contributions (NDC). Lebih dari itu, sebenarnya Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah dibuatnya dengan memanifestasikan partisipasi publik yang ada dalam doktrin kepercayaan publik (DKP). Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana peran partisipasi publik menerapkan DKP dalam pemenuhan NDC Indonesia. Walaupun partisipasi publik memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan NDC, tampak praktiknya masih jauh dari ideal.
PINJAMAN MENGIKAT DAN BENTURAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENGADAAN PEMERINTAH INDONESIA Hardenta, Alif Duta; Wibowo, Richo Andi
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.107-118

Abstract

Pinjaman luar negeri merupakan alternatif pembiayaan pengadaan pemerintah. Salah satu isu pengadaan yang didanai pinjaman adalah pinjaman mengikat (tied aid) yang berbenturan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa tied aid perlu dipilah menjadi dua karakteristik yaitu yang kental (concentrated tied aid) dan yang cair (diluted tied aid). Concentrated tied aid kerap terjadi di bilateral loan, sedangkan diluted tied aid lebih banyak terjadi di multilateral loan. Pinjaman dari Asian Development Bank dapat diklasifikasikan sebagai diluted tied aid karena karakter Asian Development Bank sebagai multilateral donor, dan kelonggarannya dalam isu Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini menemukan bahwasanya kecenderungan pemberi pinjaman berkarakteristik tied aid bukan berarti pinjaman tersebut dapat digolongkan demikian. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memiliki strategi menghadapi tied aid.
The Regional Government Leaders Ambiguous Position and Political Influence in Indonesia’s Civil Servant Management Hardenta, Alif Duta
Southeast Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV) Vol 1 No 1 (2024): The Dynamics of Law and Governance in Contemporary Situation
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/seajalgov.v1i1.10153

Abstract

The regional government leaders in civil state management and bureaucracy in post-Reform Indonesia positioned as both leader in regional political power, while on the other hand they also had the power as the administrator of civil service management and its bureaucracy. This study aims to analyse on the impact of this authority as mandated by the laws in autonomy and regional governance on civil servant management. This is a normative legal research article. The literature review gathers information from document, reference and regulatory analysis. The data analysed qualitatively and presented descriptively. This article sums up that the regional government leader’s political authority created a phenomenon where there are imbalances and dependencies between the relationship of bureaucracy and political power in regional governance. The progress of this governance relationship also showed flaw in bureaucracy, where the bureaucrats and officials are vulnerable into subjective and political issues that might affect the quality of public services performed. The relationship between bureaucrats and regional leaders as political nevertheless created the occurrence of civil servant management laws violations, especially against the merit system and open job promotions. These cases of violations happened in several regional government on different occasions.
Co-Authors Ardianto Budi Rahmawan Richo Andi Wibowo