Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Ardianto Budi Rahmawan
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA: PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA Rahmawan, Ardianto Budi; Hardenta, Alif Duta
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya DPR melalui skema pemantauan pelaksanaan undang-undang yang sudah dibentuk sejak tahun 2015. Artikel ini berargumen bahwasanya pengawasan pelaksanaan undang-undang yang selama ini dilakukan oleh Badan Legislasi maupun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tidak berjalan dengan baik. Argumen tersebut dibuktikan dengan temuan analisis yaitu: lemahnya kualitas hasil kajian pengawasan pelaksanaan undang-undang, keberadaan substansi undang-undang yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan nilai dan norma masyarakat, serta kedudukan dari Mahkamah Konstitusi yang lebih banyak memberikan masukan dan dorongan untuk hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu cara untuk mengembalikan marwah legislatif dalam proses legislasi khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, maka penulis mendorong untuk pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui konsep post legislative scrutiny. Konsep tersebut telah digunakan oleh parlemen di sejumlah negara dalam menghasilkan produk legislasi yang lebih efektif pemberlakuannya serta menghindari permasalahan legislasi yang buruk. Untuk itu, artikel ini akan secara khusus melakukan studi kasus penerapan post legislative scrutiny terhadap UU Minerba.
Administrative Sanction Governance Reform: Optimising the Application of Administrative Sanctions in Indonesia Rahmawan, Ardianto Budi; Nariswari, Alyca Azka; Sholihah, Afnan Zahidatush
Arena Hukum Vol. 18 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2025.01801.4

Abstract

In previous decades, the Administrative Court (PTUN) was not sufficiently functional to some extent. This article discusses the role of State Administrative Law in operating the oversight and the implementation of administrative sanctions in Indonesia, as well as the issues related to the implementation of administrative sanctions in Indonesia and the implications for public trust. Unlike previous studies that focus solely on the weakness of Indonesia’s administrative sanction system or the general administrative law system in Singapore, this article offers a comparative analysis of administrative reform in Singapore as its compliance and governance have successfully improved. This offer proposes an adaptive framework to optimise Indonesia’s administrative sanction system by taking Singapore’s approach as an example. This article also examines the moment of administrative reform in Singapore and the construction of adopting this reform in Indonesia. By providing an international perspective on administrative sanctions, this study enhances legal science by offering valuable insights for overseas readers on governance reform in developing legal systems and illustrating the role of comparative legal studies in driving institutional improvements beyond national borders. The research method used in this article is normative, utilising secondary data obtained from literature studies. This research uses statutory, case, and comparative approaches. Many cases, however, indicate that administrative sanctions in Indonesia are not properly functioning, leading to ongoing illegal violations and a decline in public trust. Therefore, administrative sanction management in Indonesia requires reform.
Manifestasi Partisipasi Publik dalam Doktrin Kepercayaan Publik bagi Pemenuhan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia Hardenta, Alif Duta; Rahmawan, Ardianto Budi
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.493

Abstract

Sebagai negara peratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia wajib menyampaikan komitmen perubahan iklim berupa Nationally Determined Contributions (NDC). Lebih dari itu, sebenarnya Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah dibuatnya dengan memanifestasikan partisipasi publik yang ada dalam doktrin kepercayaan publik (DKP). Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana peran partisipasi publik menerapkan DKP dalam pemenuhan NDC Indonesia. Walaupun partisipasi publik memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan NDC, tampak praktiknya masih jauh dari ideal.
Co-Authors Hardenta, Alif Duta Nariswari, Alyca Azka Sholihah, Afnan Zahidatush