Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA Liem, Arif Abraham; Pala, Aplonia; Uskono, Nikolaus
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 3 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i3.6395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan sistem E-tilang pada satuan lalu lintas Polres Timur Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan merujuk pada indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno antara lain; Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata, dengan uraian, sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan program tilang elektronik ini merupakan suatu inovasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan dalam memproses tilang yang berbasis elektronik sesuai dengan penggunaan aplikasi E-tilang yang berkenaan dengan sistem pembayaran sanksi/denda melalui aplikasi mobile. Pelaksanaannya cukup baik, namun masih terkendala di fasilitas penunjang berupa CCTV, penerapan program e-tilang hadir untuk mempermudah proses layanan pada sistem pembayaran denda tilang, namun masih ditemukan masalah dalam proses pembayaran yang tidak tepat waktu, akibat kondisi keuangan dari pelanggar lalu lintas yang terbatas maka diwajibkan bagi pelanggar untuk mengikuti sidang tilang. Selain itu tujuan penerapan program e-tilang ini, sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran yang dicatat secara elektronik melalui ponsel petugas lalu lintas. Penerapan program e-tilang ini memberikan perubahan bagi kinerja satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara dan menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat akan aturan lalu lintas.
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELU Nessen, Yohanes Sapta Saputra; Atanus, Fidelis; Uskono, Nikolaus
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 3 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i3.8261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasikan peran dari Mediator di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu serta bagaimana pengawasan dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu. Metode Penelitiaan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran aktif dari Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Belu adalah menjadi moderator bagi pihak yang bersengketa dan mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak yang bersengketa, selain menjadi moderator. Peran partisipasif dari Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Belu adalah bagaimana dapat berpartisipasi untuk mempertemukan pihak yang bersengketa. Peran pasif dari Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bagaimana Mediator mencatat dan mendengarkan pendapat dari pihak yang bersengketa
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA Dominggus Seran, Minggus; Taus, Wilfridus; Uskono, Nikolaus
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 7 No. 3 (2025): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v7i3.10454

Abstract

This study examines coordination practices within the Weliman District Government in carrying out governmental functions. A descriptive qualitative approach was employed using observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The findings show that internal coordination is conducted through routine weekly and monthly meetings and official circulars, generally aligned with annual plans and established agendas. However, coordination effectiveness is constrained by weak cross-unit communication that leads to miscommunication, as well as limited human resources in terms of both quantity and capacity. External coordination functions to convey government directions to the community, supporting mutual understanding and encouraging public cooperation in line with district objectives. Horizontal coordination is implemented through regular meetings, coordination forums, and cross-sector communication involving task division, information exchange, and joint decision-making. Nevertheless, limited commitment and responsiveness from some stakeholders, along with constraints in time, budget, and energy, hinder optimal outcomes. Vertical coordination plays a strategic role in ensuring effective governance and security at the sub-district level, yet its implementation remains suboptimal. Strengthening inter-agency collaboration, establishing consistent communication forums, improving data and information support, and fostering shared commitment among leaders and law enforcement agencies are essential to enhance coordination and public service delivery.