Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum terhadap Kewajiban Pembayaran Kredit Akibat Force Majeur pada Pembiayaan Konsumen Puspita, Dinda Putri; Erlina; Basri, Ade Darmawan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20765

Abstract

Munculnya wabah Covid-19 membuat perekonomian menjadi tidak stabil, dimana ditandai dengan berbagai kebijakan-kebijakan seperti PSBB, Lockdown,dll membuat segala aktifitas terhambat. Terhambatnya segala aktifitas perekonomian membuat sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya kewajiban dalam melakukan pembayaran kredit pada Lembaga Non Bank seperti perusahaan pembiayaan. Tidak memenuhi kewajiban ini tentu dapat membuat debitur menjadi wansprestasi. Namun tidak memenuhi suatu kewajiban tentu diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya keadaan memaksa atau biasa disebut Force Majeure. Force Majeure dapat digolongkan menjadi dua yaitu absolud dan realtif. Force Majeure yang diakibatkan oleh Covid-19 ini dapat dikategorikan dalam relatif, dimana debitur dapat menunda kewajibannya untuk sementara waktu. Maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait Restrutkturisasi Kredit POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat penggunaan Smartphone Yang dapat Menghilangkan Konsentrasi Saat Berkendara Salampe, Andi Akbar Ramdhan; Erlina; Hamsir; Basri, Ade Darmawan; Safriani, Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v7i2.45433

Abstract

The aim of this research is to identify the elements of criminal acts and sanction threats associated with using smartphones while driving, as well as the underlying reasons. This study uses a case approach, which is a normative legal research method that builds legal arguments based on concrete cases. The research is a bibliographic study with a normative juridical qualitative method that refers to legal norms in statutory regulations. Using smartphones while driving violates Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, with a maximum fine of Rp. 750,000.00, which may be reduced in court. The main reasons are urgent calls from family or work and the need for GPS navigation. It is expected that the government will establish clearer guidelines for using GPS on smartphones to ensure driver safety and support jobs like online motorcycle taxis. Law enforcers should educate drivers about the penalties for violations.