Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Mangaji Tudang: AGH. As’ad Al-Bugisi’s Learning Method in Strengthening Wasathiyah Islam Based on Pesantren in Eastern Indonesia Hamsir; HS, Muhammad Alwi; Parnisih, Iin; Khojir, Khojir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v12i2.8351

Abstract

This article discusses mangaji tudang (Arabic: halaqah) initiated by AGH. As’ad at the pesantren of As’adiyah, which later developed and became a typical learning method for many pesantren in Eastern Indonesia. The phenomenon of mangaji tudang is used as a foothold in producing a pesantren-based model of Washatiyah. This article uses a type of literature processed based on the descriptive-analytical method concerning the socio-historical approach to related data to explore this goal. This article concludes that mangaji tudang not only brought students and the Bugis community to understand Islamic teachings but also created wasathiyah Islamic model. Thus, this article finds that mangaji tudang was initiated by AGH. As’ad is a learning method that integrates Islamic values into local culture, creating Wasathiyah Islamic model. Therefore, it is important to maintain, develop, and strengthen the existence of the mangaji tudang learning method to create a learning tradition that emphasizes Wasathiyah’s Islamic teachings
Problematika dan Akibat Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Samudra, Arung; Hamsir; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20845

Abstract

Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah problematika dan akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar dengan permasalahan: 1. Problematika apa yang menyebabkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar. 2. Bagaimana akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar.Adapun jenis penelitian adalah kepustakaan. Yang dimaksud kepustakaan tidak melakukan penelitian dilapangan atau wawancara langsung. Hasil dari penelitian ini bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasannya tentang konsep khilafah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia menghilangkan segala hak dan kewajibannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Bulukumba Sari, Eka Anugra; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.21324

Abstract

This research analyzes the application of criminal law to gambling offenses and the efforts of law enforcement in combating gambling in Bulukumba. Using normative and empirical juridical approaches, the study finds that environmental factors, hobbies, unemployment, and the desire for quick financial gain contribute to the prevalence of gambling. Article 303 of the Criminal Code threatens imprisonment of up to 10 years or a fine of 25 million Indonesian Rupiah for those who facilitate gambling, and imprisonment of up to 4 years and a fine of 10 million Indonesian Rupiah for gambling participants. The Law No. 7 of 1974 also declares gambling as a criminal offense. This research highlights the importance of law enforcement efforts in preventing and prosecuting gambling offenses.
Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Sari, Indah Purnama; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22180

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana Pencabulan anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, khususnya di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang mengelola data dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) yang didasarkan pada bukti persidangan, dan 2) Putusan majelis hakim tidak rinci dalam latar belakang pertimbangan subjektif, lebih cenderung pada pertimbangan yuridis, namun sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa.
A Review of Juridical and Criminological The Crime of Horrible Bodily Damage Muh. Iqbal Ameth; Hamsir; Natsif, Fadli Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22532

Abstract

This study aims to examine the application of material criminal law related to the crime of grievous bodily harm and the consideration of judges in determining criminal sanctions against perpetrators. Conducted in the Makassar District Court with a qualitative approach using the interview method. The results showed that the panel of judges in certain cases found the defendant guilty in accordance with Article 351 of the Criminal Code, based on the facts of the trial such as witness statements and evidence. Although the judge's decision tends to judicial considerations without specifying the background of the subjective consideration, the sanctions imposed are in accordance with the law, although they are lower than the prosecutor's demands.
The Islamic Governance Law on Environmental Conservation in Sinjai Regency Junaid, Bismar; Jayadi, Ahkam; Natsif, Fadli Andi; Singh, Prasad; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i3.22538

Abstract

This study aims to assess the preservation of the environment in Sinjai Regency in the perspective of Islamic Constitutional Law (siyasah syariah). The focus of the study includes: 1) the role of local governments in maintaining environmental conservation, 2) factors that influence its implementation, and 3) Environmental Conservation Review according to Islamic law. This study uses a qualitative descriptive approach with formal juridical methods and normative Syar'i based on the Qur'an. Data collection techniques include observation, interview, and documentation, analyzed through classification, verification, and conclusion. The results showed that the Local Government, through the Department of Environment, has implemented various environmental conservation programs. The supporting factor is competent human resources, while the obstacle is the lack of budget. In addition, the lack of involvement of public and religious figures in socialization causes environmental jurisprudence to be neglected, despite its importance in the face of the current ecological crisis.
PROFIL ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Imam Makmun; Supardin; Hamsir
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8: Juli 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fungsi utama etika untuk membimbing manusia dalam mencari orientasi secara kritis dalam menghadapi berbagai macam moralitas. Manfaat dari etik profesi adalah meningkatkan kualitas keterampilan, melindungi kesejahteraan materil para pengemban profesi, dan bersifat terbuka dan manfaat baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research. Datanya  berbentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah yang terkait dengan pokok bahasan dalam artikel ini. Peranan etika profesi dalam upaya penegakan hukum di indonesia adalah agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu atau anggota suatu profesi. Mengingat sifat atau cirri-ciri dari kejahatan dilingkungan profesional yang lebih merupakan kejahatan yang memerlukan keahlian tertentu untuk melakukannya dan dapat juga disebut sebagai kejahatan yang terorganisir, maka pelakunya termasuk salah satu yang sulit dijangkau oleh hukum (pidana).
MASA DEPAN DAN ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI TENGAH ABAD MILINEAL Hindun Umiyati; Supardin; Hamsir
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8: Juli 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One aspect that is highlighted by ethics and morals regarding the behavior of a person's actions is in the field of expertise called profession. Due to the profession as a job about theoretical and technical expertise, which relies on honesty, the dependence and expectations of people who need help are very large in order to implement a good law enforcement system, therefore the bearers of a profession are required to meet certain conditions in carrying out and carrying out their duties. and professional functions, so that they really work professionally in their fields. This research can be categorized as normative juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection in this study was carried out through a literature study. The data were analyzed in a qualitative normative manner. Law enforcement in Indonesia at this time should follow the applicable law and is expected to realize legal development. In addition, in accordance with Article 6 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the formation of national law needs to be based on the principles of protection, humanity, nationality, kinship, archipelago, diversity in diversity, justice, equality in law and government, order and legal certainty, balance, harmony, and harmony. The principles for forming these laws and regulations deriving the noble values ​​of Pancasila as legal ideals / rechtsidee
Evaluasi Sistem Perencanaan Pengolahan Limbah Cair Domestik pada Vidaview Apartemen dengan Sistem Extended Aeration Supardi, Sudarman; Syafei, Ilham; Hamsir
Jurnal Teknik Sipil MACCA Vol. 5 No. 3 (2020): Jurnal Teknik Sipil MACCA
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/24je7883

Abstract

Pengolahan limbah cair domestik merupakan hal penting terkhusus dalam perkotaan. Salah satu teknologi pengelolahan limbah yaitu metode sistem Extended Aeration. Jenis penelitian yang digunakan adalah evaluatif dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi berapa besar kapasitas air limbah per hari yang akan di olah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) di Vidaview Apartemen Makassar dan mengetahui bagaimana proses pengolahan limbah cair domestik dengan sistem Extended Aeration. Dari hasil penelitian didapat besarnya kapasitas air limbah per hari yang akan di olah pada IPAL di Vidaview Apartemen Makassar adalah 812 m³/hari. Sedangkan kapasitas yang di dapatkan oleh konsultan perencana IPAL hanya sebesar 700 m³/hari. Terdapat selisih volume, sehingga ada beberapa bak penampungan yang mengalami perubahan volume yaitu bak aerasi, bak penjernihan dan bak klorinasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak terkait, proses pengolahan limbah cair domestic ada IPAL di Vidaview Apartemen Makassar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sistem yang diterapakan. Adapun kualitas limbah cair yang telah di olah sudah memenuhi ambang batas yang di ijinkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
Professional Ethics and Notary Responsibilities Review of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics of 2015 Muh Tabran; marilang; Hamsir; Firda, A.
Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups Vol. 1 No. 2 (2023): July 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijes.v1i2.4751

Abstract

Notary professional positions that provide a form of service to the community, notaries need to determine moral standards in carrying out duties, and authority and obligations. the importance of the role and position of a notary in society, the notary is obliged to uphold the morals, dignity and honor of public officials. Professional ethics and moral responsibility of a notary is the basis for the implementation of notary professional ethics and is governed by notary profession law. In essence, a notary is a general legal official who is authorized to act honestly in all actions, agreements and statutory regulations. Personnel who occupy the position of notary public must comply with the Law on Notary Practices and the Code of Professional Ethics. When carrying out duties and serving social interests, a person must maintain his dignity and may not take illegal actions against the provisions in carrying out the duties of a notary