Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Maslahah Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Chabiba, Omiga
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok Chabiba, Omiga; Sa'diyah, Diana Lailatus
Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2849

Abstract

AbstractThe law of smoking in the view of Islamic law is still a matter of debate. This is because there is no legal basis for smoking in the Al-Qur'an and Hadith. Smoking can also endanger health both for siper smokers and those exposed to secondhand smoke (passive smoking). Thus, the Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah prohibited smoking because it contradicts the elements of the objective of the Shari'a (benefit) and contains a lot of harm. The method used in this research is literature, the nature of the research is analytic descriptive (collecting research data through documents and analyzing it with current conditions). The approach used is Nortmsative-Sociological. The methods used are Deductive and Inductive. Tarjih and Tajdid Council issued a fatwa in Decision No. 6/SM/MTT/III/2010 concerning the prohibition of smoking with the intent and purpose of the Shari'a, namely, it is obligatory to immediately seek maintenance in order to realize the benefit of mankind. This fatwa is implemented gradually with ease and without complication. This is because this fatwa is binding only to the extent of being morally binding, so it still needs public awareness and understanding in order to stop smoking for the benefit of themselves and others. This fatwa is also applied to active maqasid sharia. AbstrakMerokok dalam pandangan hukum Islam masih menjadi pro dan kontra di masyarakat . Hal ini karena tidak ada landasan syariat atas permasalahan mengenai merokok dalam Al-Qur’an dan Hadis. Merokok juga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok maupun orang yang berada di sekitar pe rokok (perokok pasif). Sehingga, Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih dan Tajdid mengharamkan rokok karena bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariat (kemaslahatan) dan banyak mengandung mudharat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, sifat penelitiannya diskriptif analitik (mengumpulkan data penelitian melalui dokumen dan menganalisis dengan kondisi yang terjadi saat ini). Pendekatan yang digunakan adalah Nortmatif-Sosiologis. Metode yang digunakan adalah Deduktif dan Induktif. Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa dalam Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang haram merokok yang bertujuan untuk mencapai syariat yaitu, hukumnya wajib untuk  melakukan upaya-upaya pemeliharaan guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Fatwa ini diterapkan secara berangsur, kemudahan, dan tidak mempersulit. Hal tersebut karena fatwa ini bersifat mengikat hanya sebatas mengikat secara moral, sehingga tetap butuh kesadaran dan pemahaman masyarakat agar berhenti merokok demi kemaslahatan diri dan orang lain. Fatwa ini juga diterapkan untuk mencapai maqasid syariah.   
Equality Crowdfunding: Perlindungan Hukum pada Financial Technology di Santara Yogyakarta Chabiba, Omiga; Maulana, Diky Faqih
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i2.2728

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai PT. Santara Daya Inspiratama yang merupakan salah satu platform Layanan Iuran Dana dengan konsep Equity Crowdfunding yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity crowdfunding). Layanan ini bertujuan mempertemukan pemodal/investor (yang akan membeli saham bisnis UKM) dengan penerbit (UKM atau startup) yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Oleh karenanya, dibutuhkan keamanan dalam berinvestasi bagi segala pihak. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, platform penyelenggara, maupun pemodal, dalam berinvestasi melalui equity crowdfunding di Santara Yogyakarta? Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan OJK hanya memuat ketentuan umum mengenai hak kewajiban bagi penerbit dan pemodal. Sedangkan pelanggaran atas perjanjian dan pelaksanaan equity crowdfunding hanya berupa sanksi administratif dan belum mengatur mengenai sanksi pidana atas tindak pidana para pihak. Sedangkan untuk risiko bisnis, Santara masih berupaya untuk meminimalisir risiko usaha, investasi, likuiditas, dan kelangkaan dividen guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, platform penyelenggara, maupun pemodal dalam berinvestasi melalui equity crowdfunding.
WITNESSES OF DIFFABLE IN COURT BASED ON THE CONCEPT OF AHLIYAH IN ISLAM Maulana, Diky Faqih; Chabiba, Omiga; Rozak, Abdul
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 19, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v19i2.1884

Abstract

This paper discusses the position of disabilities as witnesses in court. Where the requirements for a person to become a legal subject have legal competence and are considered mature. The concept of proficiency in Islam states that disability can be positioned as a barrier to proficiency, but it is different from Indonesian law which states that disability is a legal subject. This research is a qualitative research which is literature study. The results showed that the disability condition does not result in a loss of position as a legal subject as long as it does not involve limitations in testifying in court. Disability witnesses can be accepted if it meets the requirements as a legal subject. Disability witnesses also needs to be adjusted according to their abilities. However, if a doctor or psychiatrist considers matters regarding the weak ability of a person with a disability, the district court has the right to determine a person with a legal disability.
Co-Authors Abdul Rozak Maulana, Diky Faqih Sa'diyah, Diana Lailatus