Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Padang, Andi Tenri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELESTARIAN GUNUNG BAWAKARAENG BERBASIS PENEGAKAN HUKUM Muhammad, Rifki; Padang, Andi Tenri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng berbasis penegakan hukum yang dirinci dalam 3 sub masalah, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan Gunung Bawakaraeng melalui instrumen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dan faktor yang menghambat serta bagaimana telaah hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan,  dengan pendekatan yudiris-empirik, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Pelbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng, tetapi pembentukan Perda tersebut memperlihatkan political will Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng dari segi regulasi; 2) faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan peningkatan jumlah pengunjung yang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng; 3) Memelihara lingkungan hidup merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Upaya memelihara lingkungan dapat digunakan dua pendekatan yaitu  maslahat mursalah dan al-‘Urf.Kata Kunci: Gunung Bawakaraeng; Pelestarian Lingkungan; Penegakan Hukum
PERAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 Nur, Muh. Ardiyansya; Padang, Andi Tenri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 dalam Persfektif Hukum Islam di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanete Rilau adalah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi, terlibat dalam proses demokrasi, berperan dalam segala bentuk upaya pemerintah kecamatan untuk memberdayakan masyarakat; 2) Pola relasi yang terbangun antar pemuda Karang Taruna dengan pemerintah di Kecamatan Tanete Rilau dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya adalah pola relasi antar lembaga, di mana pola ini kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan pemerintah desa untuk sama-sama memecahkan masalah kesenjangan sosial baik dari aspek pembangunan dan pemberdayaan melalui program kerja Karang Taruna.Kata Kunci: Karang Taruna; Pemuda; Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
ANALISIS TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Fatahillah, Muh. Aqil; Padang, Andi Tenri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mencoba menganalisis hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dengan mengangkat beberapa permasalahan utama yaitu, bagaimana kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam pengklasifikasian antara hukum publik dan privat dan faktor yang memengaruhi serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum ketenagakerjaan tidak hanya menjadi ranah kajian hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana), tetapi juga menjadi kajian hukum privat (hukum perdata) khususnya dalam hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja. Sistem ketenagarakerjaan di Indonesia didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal, meskipun ketersediaan sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, begitupun dengan ketersediaan sumber daya modal yang terkadang masih mengandalkan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Sistem ketenagakerjaan dalam hukum tata negara Islam (siyasah syar’iyyah) digolongkan sebagai kegiatan ijarah, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan sewa menyewa atau jual beli (jasa), tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan yang dapat dimanfaatkan tenaga atau keahliaannya.Kata Kunci: Siyasah Syar’iyyah; Sistem Ketenagakerjaan; Sumber Daya Manusia
TELAAH SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK Sulaiman, A. Heldalina; Padang, Andi Tenri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi perempuan dalam kontestasi politik dari perspektif siyasah syar’iyyah. Teknik penulisan yang digunakan adalah teknik kualitatif. Keterlibatan perempuan dalam konstetasi politik masih sangat minim dengan pelbagai kendala. Padahal secara regulatif kuota 30% telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi faktanya jumlah perempuan pada lembaga-lembaga elektoral masih jauh dari persentase yang telah ditetapkan. Ketentuan keterwakilan 30% perempuan hanya menjadi ketentuan normatif yang diimplementasikan secara formalitas oleh partai politik dalam proses pencalonan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik
Co-Authors Fatahillah, Muh. Aqil Nur, Muh. Ardiyansya Rifki Muhammad, Rifki Sulaiman, A. Heldalina