Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE Hendriyadi, Hendriyadi; Shulton A, Habib; Ja'far, A. Khumaidi
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9355

Abstract

Praktik Jual beli diatur dalam Islam, dimana satu pihak disebut sebagai penjual dan satu pihak lagi disebut sebagai pembeli atas dasar saling merelakan. Supaya usaha jual-beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi transaksi jual beli bisa dilakukan dengan cara online, termasuk profesi baru berupa ojek online.Saat ini, praktik jual-beli akun ojek online juga sedang berlangsung di tengah masyarakat yakni penjual akun ojek online menjual akun yang tidak sesuai dengan diskripsi identitas dengan yang menjalankan langsung aplikasi ojek online tersebut. Penelitian ini ingin mengungkap apakah praktik jual beli akun ojek online diperbolehkan dalam hukum Islam. Studi menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya melalui informasi media dan studi pustaka.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun ojek online fiktif tidak diperbolehkan karena yang dilakukan oleh penjual adalah data identitas akun yang dijual diperoleh dengan cara yang batil. Karena identitas akun ojek online menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya. Dalam hukum Islam, jual beli hendaklah dilakukan dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih Santoso, Rudi; Shulton A, Habib; Mu'in, Fathul; Fikri, Arif
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v1i1.8960

Abstract

DPRD has a strategic position in the development of an area. Because, the people's representative institution has three inherent functions, namely the function of making local regulations (legislation), supervision (controlling) and budget function (bugeting). However, the reality of the implementation of the dprd function is still not optimal. This is due to the incomprehension of legislators in describing legislation, even more extreme, the existence of the function is not to assist local governments in carrying out government duties but rather as a tool for personal and party interests. This writing uses normative juridical research methods, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in discussing the issue of optimizing the tasks and functions of dprd members in realizing clean government. This study concluded, good governance can be done by optimizing and improving the quality of dprd members by improving the quality and understanding of DPRD members to their duties and functions. The fruit of quality improvement can be measured by how much the role of the DPRD in terms of partnership with executive institutions in making local regulations, drafting budgets, and in monitoring the course of government.