Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Cahaya Mandalika Journal of Law Review
puspitaningrum, Jayanti
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pekey, Andreas; Ariyanto, Ariyanto; Puspitaningrum, Jayanti; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.161

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam proses pengembalian jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Indonesia serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di tingkat daerah. Hipotesis penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi melalui kepatuhan terhadap rekomendasi KASN. Metode Penelitian: desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi preskriptif terhadap regulasi dan fenomena empiris di lingkungan asn. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi KASN berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola ASN, namun masih menghadapi kendala berupa resistensi politik, lemahnya sanksi, dan keterbatasan sumber daya institusi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kolaborasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas pejabat kepegawaian untuk mengoptimalkan peran KASN sebagai pengawas meritokrasi. Implikasi: Implikasi penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel di masa depan.
Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Puspitaningrum, Jayanti
Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v2i2.56

Abstract

Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04/2020 Napitupulu, Agustinus F. I.; Puspitaningrum, Jayanti; Suwito, Suwito; Andrias, Maria Yeti; Aituru, Yulianus Payzon
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i1.1402

Abstract

The basic right to life is a human right protected in the Indonesian constitution. In this case, residents of the assisted communities still have the right to life as part of their human rights so that the state is obliged to try to protect them from the dangers of the Covid-19 pandemic which threatens the location of prisons where assisted residents live. The implementation of the policy of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 has not been very effective because there are still prisoners and children who are returned to prisons or detention centers for returning to commit crimes. In the field of supervision, there are still shortcomings, namely that supervision only involves elements of the Bapas and the Prosecutor's Office which are limited.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 yang Berkualitas Ghafur, Jamaludin; Ariyanto, Ariyanto; Muslim, Muslim; Gani, Najamuddin; Puspitaningrum, Jayanti; Hamid, Moh. Amin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15255

Abstract

Paper ini berisi analisis tentang pentingnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi mengawasi proses amandemen UUD 1945 oleh MPR agar hasilnya senantiasa selaras dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Sebab, sekalipun hukum sudah memberikan pedoman bahwa MPR hanya dapat melakukan perubahan atas pasal- pasal konstitusi sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya, namun ada potensi MPR mengabaikan ketentuan tersebut sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Adapun jalan keluar yang diusulkan untuk mengoreksi pelanggaran oleh MPR saat melakukan amandemen konstitusi atas ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi harus membatalkan keputusan MPR tersebut melalui mekanisme judicial review.
Co-Authors Aituru, Yulianus Payzon Andreas Pekey, Andreas Andrias, Maria Yeti Ariyanto Ariyanto Gani, Najamuddin Hamid, Moh. Amin Jamaludin Ghafur, Jamaludin Muri, Dewi Padusi Daeng Muslim Muslim Napitupulu, Agustinus F. I. Suwito Suwito